Pergantian kepemimpinan dan perombakan struktur birokrasi selalu menjadi sorotan utama dalam dinamika pemerintahan daerah. Di Kota Makassar, sebuah momentum penting baru saja terjadi, membawa angin segar dan harapan akan wajah baru pejabat Pemkot Makassar yang siap mengemban amanah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atau akrab disapa Appi, pada Senin, 16 Juni 2025, secara resmi melantik 46 pejabat dari berbagai eselon, mulai dari pimpinan tinggi pratama (Eselon II), administrasi (Eselon III), hingga pengawas (Eselon IV). Pelantikan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah langkah strategis yang didasari evaluasi mendalam dan visi untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Mengapa pelantikan ini begitu krusial? Di tengah berbagai tantangan perkotaan yang kian kompleks, dari isu sosial hingga percepatan pembangunan infrastruktur, kehadiran tim birokrasi yang solid, responsif, dan kompeten adalah kunci. Artikel ini akan menyelami lebih jauh signifikansi di balik perombakan kabinet Pemkot Makassar, menyoroti filosofi di baliknya, serta harapan yang tersemat pada para figur baru dilantik wajah baru pejabat Pemkot Makassar ini. Mari kita bedah lebih dalam.
Kontekstualisasi Perombakan: Sebuah Langkah Strategis Birokrasi
Pelantikan 46 pejabat ini berlangsung khidmat di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar. Sebanyak 22 pejabat Eselon II, 22 pejabat Eselon III, dan 2 pejabat Eselon IV mendapatkan posisi baru, baik mengisi jabatan yang lowong maupun menggantikan pejabat yang akan memasuki masa pensiun. Prosesi dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) nomor 000.1.5/1362/BU/VI/2025, diikuti dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Appi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri Arifuddin menekankan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika sebuah sistem pemerintahan yang sehat. Ini adalah proses alami yang bertujuan untuk menciptakan penyegaran dan penyesuaian strategi demi mencapai target pembangunan kota secara lebih cepat dan terukur. Appi menjelaskan bahwa perombakan ini merupakan hasil dari proses “job fit” dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama kurang lebih empat bulan sejak awal kepemimpinannya.
Job fit, sebuah istilah yang merujuk pada kesesuaian seseorang dengan jabatan yang akan didudukinya, menjadi landasan utama. Ini menunjukkan komitmen Pemkot Makassar untuk menempatkan individu pada posisi yang paling sesuai dengan kapabilitas dan potensi terbaik mereka. Dengan demikian, diharapkan setiap pejabat dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan keahliannya, bukan sekadar mengisi kekosongan.
Filosofi di Balik Rotasi: Kompetensi, Kolaborasi, dan Keberlanjutan
Di balik setiap perombakan birokrasi, terdapat filosofi dan tujuan yang lebih besar. Wali Kota Appi secara eksplisit menyampaikan beberapa prinsip fundamental yang mendasari pelantikan wajah baru pejabat Pemkot Makassar ini:
1. Penempatan Berbasis Kompetensi, Bukan Kedekatan
Salah satu poin paling krusial yang ditekankan Appi adalah bahwa proses pelantikan ini murni berdasarkan penilaian objektif terhadap kinerja, kapabilitas, dan inovasi. “Tidak ada suka atau tidak suka, yang ada adalah kompetensi,” tegasnya. Ini menepis segala spekulasi mengenai intervensi politik, hubungan keluarga, pertemanan, atau latar belakang agama dalam penentuan jabatan. Komitmen terhadap meritokrasi ini sangat penting untuk membangun birokrasi yang profesional dan akuntabel.
2. Mempercepat Laju Pembangunan dan Pelayanan Publik
Tujuan utama dari penyegaran ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Appi menargetkan percepatan capaian target pembangunan daerah serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan adanya baru dilantik wajah baru pejabat Pemkot Makassar, diharapkan akan terbangun kolaborasi yang lebih solid di tataran pemerintahan, mampu menjawab berbagai “pekerjaan rumah” yang masih menumpuk di Kota Makassar.
3. Mendorong Kolaborasi Lintas SKPD dan Menghapus Ego Sektoral
Wali Kota Munafri Arifuddin juga mengingatkan para pejabat untuk tidak membangun “ego sektoral” di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun organisasi perangkat daerah yang dapat bekerja sendirian tanpa dukungan dan sinergi dari pihak lain. Semangat kerja sama yang kuat dan saling mendukung adalah kunci untuk mencapai hasil yang maksimal dan berdampak luas bagi masyarakat.
4. Pembangunan Berkelanjutan dan Adaptif
Appi menegaskan bahwa pembangunan adalah proses yang berkelanjutan. Pergeseran posisi ini bukan berarti meninggalkan yang lama, melainkan melanjutkan dan menyempurnakan program-program yang sudah ada. Setiap era pemerintahan mungkin memiliki sistem dan strategi yang berbeda, namun esensi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas. “Pergeseran ini adalah cara memaksimalkan kinerja,” ujarnya.
5. Respons Terhadap Dinamika Publik dan Rumor
Beberapa hari sebelum pelantikan, sempat beredar daftar susunan “kabinet” baru di masyarakat. Wali Kota Appi menanggapi hal ini dengan bijak, menyatakan bahwa daftar tersebut hanyalah rumor dan prediksi. Ia memastikan bahwa tidak semua nama yang beredar pada akhirnya terlantik, menegaskan bahwa keputusan akhir didasarkan pada proses seleksi dan evaluasi yang ketat. Ini menunjukkan transparansi dan kontrol dalam proses pengambilan keputusan.
Profil Wajah Baru Pejabat Eselon II: Pergeseran Kunci untuk Efisiensi
Dari 46 pejabat yang dilantik, 22 di antaranya merupakan pejabat Eselon II yang menduduki posisi strategis di berbagai dinas dan badan. Pergeseran ini mencerminkan upaya Pemkot Makassar untuk menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat guna. Berikut adalah beberapa nama penting dan pergeseran jabatannya:
- Achi Soleman: Dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Ini merupakan pergeseran krusial mengingat pentingnya sektor pendidikan, terutama menjelang masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Fahyuddin: Dari Kepala Dinas Penataan Ruang menjadi Kepala Dinas Kearsipan.
- Akhmad Namsum: Dari Kepala BKPSDMD menjadi Staf Ahli Bidang I Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
- Andi Herfida Attas: Dari Kepala Dinas Kebudayaan menjadi Staf Ahli Bidang III.
- Zainal Ibrahim: Dari Kepala Dinas Perhubungan menjadi Asisten II Bidang Perekonomian.
- Firman Hamid Pagarra: Dari Kepala Bapenda menjadi Asisten III.
- Achmad Hendra Hakamuddin: Dari Kepala BPBD menjadi Kepala Dinas Pariwisata.
- Dahyal: Dari Sekretaris Dewan menjadi Kepala Bappeda. Posisi ini sangat vital dalam perencanaan pembangunan kota.
- Helmy Budiman: Dari Kepala Dinas PM PTSP menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Fathur Rahim: Dari Asisten menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Muhammad Roem: Dari Kepala Dinas Pariwisata menjadi Kepala Dinas Kominfo.
- Ita Isdiana Anwar: Dari Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
- Mario Said: Dari Asisten menjadi Kepala Dinas PM PTSP.
- Andi Pattiware: Dari Kepala Dinas Perpustakaan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan.
- Irwan Bangsawan: Dari Asisten menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
- Aulia Arsyad: Dari Kepala Dinas Kearsipan menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
- Ariaty Puspasari Abady: Dari Staf Ahli menjadi Kepala Dinas Perpustakaan.
- Mohammad Rheza: Dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM menjadi Kepala Dinas Perhubungan.
- Arlin Ariesta: Dari Kepala Dinas Perdagangan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
- Andi Bukti Djufrie: Dari Kepala Badan Kesbangpol menjadi Kepala Dinas Sosial. Peran ini penting dalam penanganan isu-isu sosial kompleks perkotaan.
- Nirman Niswan Mungkasa: Dari Kepala BRIDA menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- Evy Aprialty: Dari Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian menjadi Kepala Dinas Perdagangan.
Selain 22 pejabat Eselon II, pelantikan juga mencakup 22 pejabat Eselon III dan 2 pejabat Eselon IV, yang mengisi posisi-posisi penting seperti Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, hingga Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Beberapa di antaranya meliputi:
- Andi Asminullah: Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah
- Muhammad Arfandi: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
- Edward Supriawan: Kepala Bidang Ideologi Badan Kesbangpol
- Noptiadi: Sekretaris Dinas Pendidikan
- Andi Mulyani: Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD
- Andi Ardi: Kepala Bagian Protokol
- Andi Husni: Camat Ujung Pandang (Ini merupakan salah satu posisi strategis di tingkat kecamatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.)
- Abdullah: Kepala Bidang Humas Diskominfo
- Andi Nurul Salsabila: Kepala Unit Museum
- Mulyani Arifin: Kepala Unit Pengelolaan Pantai Losari
Daftar lengkap ini menunjukkan cakupan yang luas dari perombakan, menyentuh hampir seluruh lini pemerintahan kota.
Tantangan dan Harapan ke Depan: Membangun Makassar Lebih Baik
Setelah pelantikan, para pejabat baru dilantik wajah baru pejabat Pemkot Makassar ini diharapkan dapat langsung “tancap gas.” Wali Kota Appi menekankan bahwa banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan. Beberapa prioritas yang disorot antara lain:
- Sektor Pendidikan: Terutama menghadapi proses sistem penerimaan siswa baru (SPMB) yang krusial setiap tahunnya.
- Isu Sosial: Penanganan fenomena sosial perkotaan yang semakin kompleks melalui Dinas Sosial.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Memastikan setiap SKPD bekerja sama tanpa ego sektoral untuk mencapai tujuan pembangunan.
Pesan semangat juga disampaikan Appi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang baru dilantik maupun yang belum mendapatkan posisi baru. Ia mengingatkan bahwa karier adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu instan. Komitmen dan profesionalisme adalah kunci utama. “Saya tahu ada yang sering sekali dilantik, ada juga yang baru merasakan jabatan setelah tujuh tahun. Tapi ini adalah proses. Tidak ada suka atau tidak suka, yang ada adalah kompetensi,” ungkapnya.
Secara terpisah, Pemkot Makassar juga menunjukkan komitmennya dalam memperkuat birokrasi melalui pelantikan 1.746 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 23 Juni 2025. Meskipun ini adalah proses yang berbeda dengan pelantikan pejabat struktural, keduanya saling melengkapi dalam upaya membangun aparatur pemerintah yang lebih kuat, profesional, dan berorientasi pelayanan. Wali Kota Appi berpesan kepada para PPPK untuk menjaga integritas, memberikan pelayanan prima dengan wajah ramah, dan menjaga profesionalisme. “ASN bukan sekadar hadir di kantor, tapi harus hadir melayani masyarakat. Jangan karena beda pilihan politik, lalu pelayanannya bengkok,” tegasnya.
Kesimpulan: Era Baru Pemerintahan Kolaboratif dan Responsif
Pelantikan baru dilantik wajah baru pejabat Pemkot Makassar menandai babak baru dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di ibu kota Sulawesi Selatan. Dengan penekanan kuat pada kompetensi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen terhadap meritokrasi, Wali Kota Munafri Arifuddin bertekad untuk membentuk tim manajemen pemerintahan yang tangguh dan adaptif.
Perombakan ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa Pemkot Makassar serius dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan visi kota yang lebih maju, responsif, dan sejahtera. Harapan besar kini tersemat di pundak para pejabat yang baru dilantik untuk secara kolektif dan profesional menerjemahkan visi ini menjadi aksi nyata yang berdampak positif bagi seluruh warga Makassar.
Bagaimana pandangan Anda tentang wajah baru pejabat Pemkot Makassar ini dan dampaknya bagi masa depan kota? Bagikan pemikiran dan harapan Anda di kolom komentar di bawah. Mari bersama-sama mengawal kinerja birokrasi demi Makassar yang lebih baik.