Beberapa waktu lalu, jagat media sosial heboh oleh sebuah video yang memperlihatkan adu mulut antara seorang ibu penumpang kereta api dengan petugas di Stasiun Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kejadian ini menjadi sorotan karena si petugas disebut melarang anak balita ikut naik kereta karena tidak memiliki tiket, bahkan menyarankan agar anak tersebut ditinggalkan di stasiun.
Tentu saja, insiden ini memicu kemarahan publik dan pertanyaan besar: bagaimana bisa seorang balita diminta ditinggalkan? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan bagaimana nasib petugas yang bersangkutan setelah kejadian viral ini? Artikel ini akan mengupas tuntas kronologi, respons pihak berwenang, hingga langkah-langkah yang diambil agar kejadian serupa tidak terulang. Yuk, simak agar Anda tidak ketinggalan informasi penting ini!
Kronologi Lengkap Insiden di Stasiun Mandai
Kejadian yang bikin geger ini bermula pada Minggu, 20 Juni 2025. Saat itu, Ibu Sri Uswha Ningrum (29) bersama sekitar 30 anggota keluarganya hendak pulang ke Pangkep menggunakan kereta api rute Barru-Maros. Mereka telah membeli 30 lembar tiket untuk perjalanan dari Pangkajene menuju Barru, lalu dilanjutkan ke Mandai, dan kembali ke Pangkajene.
Namun, sesampainya di Stasiun Mandai, rombongan ini justru ditolak naik kereta. Alasannya? Anak balita Sri tidak memiliki tiket. Padahal, menurut Sri, mereka siap membeli tiket tambahan atau membayar denda berapa pun agar seluruh keluarga bisa kembali bersama.
“Yang kami tidak terima karena petugas KAI itu mengatakan, ‘Tidak bisa berangkat ini anak, tiket sudah habis, simpan saja ini anak di sini’. Padahal anak kami masih di bawah umur, masa kami tega meninggalkan anak kami di stasiun sendirian,” kata Sri, menceritakan kembali perkataan petugas yang membuatnya naik pitam.
Sri merasa sangat tersinggung dengan perkataan dan sikap petugas laki-laki tersebut yang dinilai tidak sopan dan terkesan arogan. Perdebatan pun tak terhindarkan hingga sempat dilerai oleh sekuriti stasiun. Sayangnya, meskipun sudah berdebat, Sri dan keluarganya tetap tidak bisa naik kereta karena kondisi gerbong sudah penuh. Akhirnya, mereka terpaksa pulang ke Pangkajene menggunakan ojek online atau mobil sewaan.
Respons BPKASS dan Klarifikasi Status Petugas
Video kejadian yang viral ini dengan cepat sampai ke telinga Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKASS). Kepala BPKASS, Deby Hospital, langsung menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh penumpang.
Deby menjelaskan bahwa kejadian ini menjadi perhatian serius pihak BPKASS. Setelah melakukan penelusuran internal, terungkap fakta penting terkait status petugas yang terlibat.
“Petugas yang terlibat dalam insiden tersebut adalah karyawan dari PT Angkasa Pura Support (APS), yang bertugas di area layanan Stasiun sebagai bagian dari tim pendukung operasional,” jelas Deby Hospital.
Ini berarti, petugas yang berselisih dengan Ibu Sri bukanlah karyawan langsung dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), melainkan dari PT Angkasa Pura Support (APS) yang merupakan mitra pendukung operasional di stasiun.
Langkah Tegas dan Pembinaan untuk Petugas
BPKASS tidak tinggal diam. Sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki layanan dan mencegah kejadian serupa terulang, mereka telah mengambil langkah-langkah konkret:
- Penanganan Menyeluruh: Kejadian ini sedang ditangani secara menyeluruh, termasuk penelusuran kronologi secara objektif, evaluasi prosedur pelayanan, serta penegakan sanksi disipliner.
- Koordinasi dengan PT APS: BPKASS meminta PT APS untuk segera mengambil langkah korektif terhadap karyawan yang bersangkutan. Langkah ini meliputi:
- Pemberian pembinaan secara langsung.
- Penjatuhan sanksi sesuai ketentuan internal perusahaan kepada petugas.
- Pelatihan Ulang: PT APS juga diminta untuk menyelenggarakan pelatihan ulang (refreshment training) bagi seluruh personel yang bertugas di wilayah BPKASS. Pelatihan ini akan menekankan pentingnya:
- Pelayanan prima.
- Keramahan dalam menghadapi pelanggan.
- Penerapan nilai-nilai hospitality.
- Evaluasi Prosedur: BPKASS juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur boarding serta pemeriksaan penumpang di seluruh stasiun. Tujuannya adalah memastikan proses pelayanan berjalan lancar, adil, dan sesuai dengan standar kenyamanan serta keselamatan yang ditetapkan.
Pentingnya Mematuhi Aturan Tiket Kereta Api
Di balik insiden viral ini, ada satu poin penting yang selalu ditekankan oleh pihak BPKASS dan perlu dipahami oleh seluruh pengguna jasa kereta api. Yakni, kewajiban mematuhi ketentuan perjalanan, termasuk persyaratan usia anak yang wajib memiliki tiket.
Ketentuan ini bukan tanpa alasan. Adanya tiket untuk setiap penumpang, termasuk balita, berkaitan erat dengan:
- Keselamatan: Jumlah penumpang yang sesuai kapasitas gerbong menjamin keamanan dan kenyamanan perjalanan.
- Ketertiban: Aturan tiket membantu menjaga keteraturan dan kelancaran operasional kereta api.
- Keadilan: Semua penumpang mendapatkan hak yang sama sesuai dengan tiket yang dimiliki.
BPKASS mengimbau agar masyarakat senantiasa mematuhi aturan ini demi kenyamanan bersama. Mereka juga sangat menghargai setiap masukan, kritik, maupun perhatian dari masyarakat sebagai bagian penting dari upaya terus memperbaiki dan mengembangkan layanan transportasi publik yang inklusif dan berkualitas.
Kesimpulan
Kejadian viral petugas kereta api yang meminta balita tanpa tiket ditinggalkan di Stasiun Mandai ini memang sempat menimbulkan kegaduhan dan kemarahan. Namun, respons cepat dari Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKASS) dengan menginvestigasi insiden, mengklarifikasi status petugas sebagai karyawan PT Angkasa Pura Support, serta mengambil langkah tegas berupa pembinaan dan potensi sanksi, menunjukkan komitmen untuk perbaikan layanan.
Penting bagi kita sebagai penumpang untuk selalu memahami dan mematuhi aturan perjalanan yang berlaku, termasuk mengenai tiket untuk anak-anak. Di sisi lain, insiden ini juga menjadi pelajaran berharga bagi para petugas di lapangan untuk selalu mengedepankan pelayanan prima, keramahan, dan empati dalam berinteraksi dengan masyarakat. Semoga kejadian serupa tidak terulang, dan pelayanan kereta api di Indonesia semakin baik ke depannya.