Yogyakarta, zekriansyah.com – Kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat (AS). Presiden Donald Trump resmi mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang isinya cukup bikin dahi berkerut: Indonesia akan dikenakan tarif impor sebesar 32% untuk semua produk yang masuk ke AS, mulai 1 Agustus 2025. Kebijakan ini tentu saja punya dampak besar bagi perdagangan kita.
Ilustrasi: Tarif impor 32% dari AS menghantam Indonesia, Trump jelaskan alasannya kepada Prabowo.
Lalu, apa sebenarnya isi surat Trump itu? Mengapa Indonesia kena tarif setinggi itu? Dan, bagaimana perbandingannya dengan negara-negara lain yang juga kena “hantaman” serupa? Yuk, kita bedah tuntas agar Anda tidak ketinggalan informasi penting ini!
Apa Isi Surat Trump untuk Presiden Prabowo?
Surat bertanggal 7 Juli 2025 yang diunggah Trump di akun media sosial Truth Social miliknya ini ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Intinya, Trump menyebut hubungan dagang AS dengan Indonesia selama ini tidak seimbang dan jauh dari kata “timbal balik” (reciprocal).
Menurut Trump, AS telah mengalami defisit perdagangan yang signifikan dengan Indonesia, bahkan mencapai US$17,9 miliar pada tahun 2024. Defisit ini, kata Trump, disebabkan oleh kebijakan tarif dan non-tarif serta hambatan perdagangan yang diterapkan Indonesia selama bertahun-tahun.
“Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32% pada setiap dan semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua tarif sektoral,” tegas Trump dalam suratnya.
Trump juga menyatakan bahwa angka 32% ini sebenarnya masih jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan defisit perdagangan antara kedua negara. Ia bahkan menganggap defisit ini sebagai ancaman besar bagi ekonomi dan keamanan nasional AS.
Mengapa Indonesia Kena Tarif 32 Persen?
Penyebab utama penetapan tarif 32% ini, menurut Donald Trump, adalah defisit perdagangan yang terus-menerus dialami AS dengan Indonesia. Trump mengklaim bahwa kebijakan tarif dan non-tarif serta berbagai hambatan perdagangan dari pihak Indonesia telah menyebabkan ketidakseimbangan ini.
Secara singkat, Trump melihat hubungan dagang kedua negara tidak “adil” baginya. Ia ingin perdagangan yang lebih seimbang dan menguntungkan AS. Beberapa pakar bahkan menyoroti kemungkinan kebijakan ini terkait dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, sebuah kelompok negara berkembang yang dianggap menyaingi kekuatan ekonomi Barat.
Syarat agar Indonesia Lolos dari Tarif Tinggi Trump
Dalam suratnya, Trump tidak hanya “mengancam” tapi juga menawarkan “jalan keluar”. Ada beberapa syarat yang ia ajukan agar tarif ini bisa dihindari atau disesuaikan:
- Membangun atau Memproduksi di AS: Trump dengan jelas menyatakan, “Tidak akan ada tarif jika Indonesia, atau perusahaan-perusahaan di negara Anda, memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat.” Ia bahkan berjanji akan mempermudah proses perizinan dengan cepat, hanya dalam hitungan minggu.
- Membuka Pasar Perdagangan: Trump juga berharap Indonesia membuka pasar perdagangan yang sebelumnya tertutup bagi AS. Jika Indonesia menghapus kebijakan tarif, non-tarif, dan hambatan perdagangan, AS mungkin akan mempertimbangkan penyesuaian terhadap tarif yang ditetapkan.
- Ancaman Kenaikan Tarif Balasan: Trump memberikan peringatan keras. Jika Indonesia memutuskan untuk menaikkan tarif sebagai balasan, maka berapa pun angka yang dipilih Indonesia untuk menaikkannya, akan ditambahkan ke tarif 32% yang dikenakan AS.
Perbandingan Tarif Trump untuk Indonesia dan Negara Lain
Selain Indonesia, setidaknya ada 13 negara lain yang juga menerima surat serupa dari Donald Trump dan dikenai tarif impor baru. Namun, besaran tarif yang dikenakan berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi perdagangan masing-masing negara dengan AS.
Berikut perbandingan tarif impor yang ditetapkan Trump untuk beberapa negara:
| Negara | Besaran Tarif Impor Baru (%) |
|---|---|
| Indonesia | 32 |
| Laos | 40 |
| Myanmar | 40 |
| Thailand | 36 |
| Kamboja | 36 |
| Bangladesh | 35 |
| Serbia | 35 |
| Bosnia Herzegovina | 30 |
| Afrika Selatan | 30 |
| Malaysia | 25 |
| Jepang | 25 |
| Korea Selatan | 25 |
| Kazakhstan | 25 |
| Tunisia | 25 |
| Vietnam | 20 |
Terlihat bahwa tarif untuk Laos dan Myanmar menjadi yang paling tinggi, yaitu 40%. Sementara itu, Vietnam berhasil mendapatkan tarif yang lebih rendah, yaitu 20%, setelah mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Ini menunjukkan bahwa negosiasi memang bisa mengubah keputusan Trump.
Respons Indonesia: Negosiasi Masih Terbuka Lebar?
Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Meskipun tarif 32% ini sudah resmi diumumkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan bahwa ruang untuk negosiasi masih terbuka lebar.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, “Dari surat tersebut kami melihat masih tersedia ruang untuk merespon dan dijadwalkan juga baru dimulai tanggal 1 Agustus.”
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan dijadwalkan akan segera menemui perwakilan AS di Washington DC untuk mengupayakan negosiasi. Airlangga terbang ke AS setelah mendampingi Presiden Prabowo di KTT BRICS. Pemerintah berharap negosiasi ini bisa rampung sebelum 1 Agustus 2025 agar tarif bisa diturunkan.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah meminta lembaga jasa keuangan di Indonesia untuk bersiap menghadapi dampak tarif ini. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, meminta agar lembaga keuangan melakukan pemantauan cermat dan melakukan langkah mitigasi, seperti asesmen risiko dan stress test secara berkala.
Beberapa pakar ekonomi Indonesia juga memberikan pandangannya. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menyarankan agar Indonesia tidak “mengemis-ngemis” ke Trump dan justru menggalang kekuatan dengan negara-negara lain yang juga dikenai tarif tinggi untuk melawan kebijakan ini secara bersama-sama. Sementara itu, ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyarankan Indonesia untuk mencari pasar-pasar baru di negara berkembang.
Kesimpulan
Keputusan Donald Trump untuk mengenakan tarif impor 32% kepada Indonesia mulai 1 Agustus 2025 adalah langkah serius yang berpotensi memengaruhi ekonomi nasional. Alasan utama di balik kebijakan ini adalah defisit perdagangan yang dianggap tidak seimbang oleh AS. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak menyerah dan akan terus mengupayakan negosiasi agar tarif ini bisa diturunkan. Penting bagi kita semua untuk terus memantau perkembangan ini, karena dampaknya akan terasa di berbagai sektor. Semoga negosiasi berjalan lancar demi kepentingan ekonomi Indonesia.