Menguak Retaknya Hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur: Daftar Lengkap Kasus yang Memburuk

Dipublikasikan 14 Juli 2025 oleh admin
Sosial Politik

Yogyakarta, zekriansyah.com – Membayangkan sebuah pemerintahan daerah yang ideal, kita pasti berharap melihat Gubernur dan Wakil Gubernur bekerja bahu-membahu, selaras, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Sinergi ini krusial demi pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. Namun, kenyataan di lapangan seringkali tak seindah bayangan. Tak jarang, kita mendengar kabar bahwa hubungan gubernur wagub retak memburuk, bahkan hingga memicu polemik di tengah masyarakat.

Menguak Retaknya Hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur: Daftar Lengkap Kasus yang Memburuk

Konflik kewenangan dan ketidakharmonisan mewarnai hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, mengancam efektivitas pemerintahan daerah.

Artikel ini akan membawa Anda menyelami berbagai kasus nyata di mana keretakan hubungan pimpinan daerah ini terjadi. Kita akan melihat akar masalahnya, dampaknya, serta bagaimana dinamika tak harmonis ini bisa memengaruhi roda pemerintahan. Mari kita telusuri satu per satu, memahami lebih dalam fenomena yang kerap menjadi sorotan publik ini.

Saat Sinergi Teruji: Bangka Belitung, Pembatasan Kewenangan Wagub

Salah satu contoh kasus yang sempat ramai adalah keretakan hubungan antara Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani dengan Wakil Gubernur Hellyana. Polemik ini bermula dari adanya surat edaran yang diduga membatasi ruang gerak dan kegiatan kedinasan Wagub.

Hellyana merasa kewenangannya dibatasi, bahkan publikasi kegiatannya disebut tidak lagi ditampilkan di situs resmi pemerintah provinsi. Ia mengungkapkan kekecewaannya:

“Saya sama-sama dipilih oleh rakyat,” ungkap Hellyana, menegaskan bahwa ia merasa tidak difasilitasi selayaknya seorang wakil kepala daerah.

Di sisi lain, Gubernur Hidayat Arsani memberikan pandangannya. Menurutnya, Wagub Hellyana tak puas dengan peraturan yang dibuatnya, dan ia hanya menjalankan tugas sebagai atasan. Hidayat juga menyoroti perlunya efisiensi anggaran dan menyebut bahwa dari 10 dinas luar Wagub, hanya 3 yang resmi diketahui.

“Gubernur adalah pimpinan tertinggi, tidak ada kesetaraan antara wakil gubernur,” tegas Hidayat, menyoroti hierarki dalam pemerintahan. Hellyana sendiri berencana membawa permasalahan ini ke DPRD, Kemendagri, bahkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ini menunjukkan betapa seriusnya dinamika hubungan tak harmonis di pucuk pimpinan ini.

Polemik di Kepulauan Riau: Wagub Jarang Ngantor, Gubernur Buka Suara

Kasus lain yang tak kalah menarik datang dari Kepulauan Riau, di mana hubungan retak Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustina menjadi perbincangan. Ansar Ahmad bahkan mengungkapkan fakta mengejutkan: Wagub Marlin disebut tidak pernah berkantor selama 1,3 tahun sejak awal menjabat.

Gubernur Ansar mengeluhkan bahwa Wagub Marlin lebih sering terlihat keliling berkampanye daripada berada di kantor menjalankan tugas pokoknya.

“Beliau hanya keliling berkampanye. Ya kalau menggunakan fasilitas pemerintah, tolong hak dan kewajiban dipenuhi,” kata Ansar, berharap Wagub lebih aktif di kantor.

Ansar menepis anggapan bahwa ia membatasi ruang gerak Wagub. Ia menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab masing-masing sudah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, bagaimana bisa seorang wakil gubernur bekerja optimal jika jarang berada di tempat kerja untuk berdiskusi dan mengevaluasi kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah)? Ketidakharmonisan kepemimpinan ini tentu berpotensi menghambat jalannya pemerintahan.

Dinamika di Jawa Barat: Wagub Merasa Dikesampingkan Sekda

Meskipun fokusnya sedikit berbeda, yaitu antara Wagub dengan Sekretaris Daerah (Sekda), kasus di Jawa Barat juga menggambarkan keretakan dalam struktur kepemimpinan daerah. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan membenarkan bahwa hubungannya dengan Sekda Herman Suryatman tengah tidak baik.

Erwan merasa kecewa karena tidak pernah dilibatkan, bahkan diberitahu, mengenai pelantikan kepala-kepala dinas. Ia melihat ini sebagai akumulasi kekecewaan.

“Ini akumulasi kekecewaan. Beberapa kali ada pelantikan kepala dinas. Jangankan dilibatkan, diberitahu saja saya tidak,” keluh Erwan.

Ia juga membantah adanya upaya komunikasi yang diklaim oleh Sekda, bahkan mengungkit sejarah di mana ia pernah membantu karir Herman Suryatman. “Bagaimanapun saya ini Wakil Gubernur. Dipilih satu paket dengan Pak Gubernur,” tegasnya, menuntut penghargaan atas posisinya.

Di sisi lain, Sekda Herman Suryatman menyebut bahwa pembagian tugas adalah keputusan Gubernur. Ia menegaskan loyalitasnya kepada pimpinan dan menyatakan bahwa hubungannya dengan Erwan sudah membaik setelah “ngopi bareng.” Namun, pengakuan Erwan menunjukkan adanya friksi yang nyata di balik layar.

Tidak Selalu Retak: Hubungan Harmonis di Nusa Tenggara Timur

Meskipun banyak kasus hubungan gubernur wagub yang retak memburuk, ada juga contoh di mana sinergi tetap terjaga. Di Nusa Tenggara Timur, isu keretakan antara Gubernur Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma sempat beredar. Namun, Wagub Johni Asadoma dengan tegas membantah isu tersebut.

“Kalau ada yang bilang ada keretakan antara Gubernur dan Wakil Gubernur, itu tidak benar. Itu hoaks cuma isu,” tegas Johni.

Ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan Gubernur Melki berjalan harmonis dan solid. Keduanya bahkan telah berbagi tugas dengan jelas: Gubernur fokus melobi program nasional ke pemerintah pusat, sementara Wagub mengurus seluruh aset milik Pemerintah Provinsi. Ini menunjukkan bahwa dengan komunikasi dan pembagian peran yang jelas, sinergi antara Gubernur dan Wakil Gubernur bisa tetap terjaga dan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan daerah.

Membangun Kembali Sinergi Demi Rakyat

Dari berbagai contoh di atas, terlihat jelas bahwa hubungan retak gubernur dan wakil gubernur bukanlah isu sepele. Baik itu karena pembatasan kewenangan, ketidakaktifan, atau kurangnya komunikasi, semua berpotensi menghambat jalannya pemerintahan dan merugikan masyarakat.

Penting bagi setiap pimpinan daerah untuk senantiasa mengedepankan komunikasi yang terbuka, pembagian tugas yang jelas, dan rasa saling menghargai. Sinergi yang kuat antara Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kunci utama untuk mewujudkan visi pembangunan daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari berharap agar ke depannya, lebih banyak lagi kisah harmonis yang tercipta di setiap daerah, demi kemajuan bersama.