Yogyakarta, zekriansyah.com – Belakangan ini, publik dihebohkan dengan kabar bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan sebagian besar proyek infrastruktur kepada pihak swasta. Banyak yang bertanya-tanya, ada apa di balik kebijakan ini? Apakah ini berarti pembangunan infrastruktur akan berhenti?
Ilustrasi: Peralihan proyek infrastruktur ke swasta demi efisiensi dan pencegahan kebocoran anggaran.
Tenang, artikel ini akan menjelaskan secara gamblang kenapa ada perubahan strategi ini. Dengan membaca sampai tuntas, Anda akan memahami latar belakang kebijakan ini, tujuannya, dan bagaimana dampaknya bagi pembangunan di Indonesia. Mari kita bedah bersama!
Kebocoran Anggaran Infrastruktur Jadi Sorotan Utama
Salah satu alasan utama di balik kebijakan pengalihan proyek infrastruktur ke swasta adalah adanya temuan mengenai kebocoran anggaran yang cukup besar. Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melihat sendiri salah satu titik kebocoran paling banyak terjadi di proyek-proyek infrastruktur.
“Selama ini Pak Presiden juga sudah melihat bahwa salah satu itu adalah melalui proyek-proyek infrastruktur. Makanya infrastruktur itu diberikan ke swasta,” ujar Fithra.
Masalah kebocoran ini menjadi perhatian serius untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Fithra juga menyinggung temuan dana alokasi untuk Alat Tulis Kantor (ATK) yang mencapai Rp 44 triliun, menunjukkan betapa besarnya potensi inefisiensi yang perlu dibenahi.
Swasta Dianggap Lebih Efisien dan Berpengalaman
Pemerintah memandang bahwa pihak swasta memiliki keunggulan dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur. Beberapa alasannya antara lain:
- Lebih Efisien: Perusahaan swasta dinilai memiliki perhitungan yang lebih matang dan cenderung tidak “asal menghabiskan anggaran” seperti yang sering terjadi dalam proyek pemerintah.
- Lebih Inovatif: Swasta kerap membawa ide-ide dan teknologi baru yang bisa membuat proyek lebih baik dan berdaya guna.
- Pengalaman Mumpuni: Banyak kontraktor swasta yang punya rekam jejak panjang dan pengalaman yang solid dalam membangun proyek-proyek besar.
Prabowo sendiri pernah menegaskan hal ini dalam berbagai kesempatan.
“Infrastruktur akan sebagian besar diserahkan ke swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman saudara-saudara sekalian!” kata Prabowo saat Penutupan Munas Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia.
Bukan Berhenti, Tapi Ganti Skema: Peran APBN dan KPBU
Penting untuk digarisbawahi, kebijakan ini bukan berarti pemerintah akan menghentikan pembangunan infrastruktur. Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dengan tegas bahwa proyek-proyek tetap berjalan, hanya saja skemanya yang diubah.
“Saya ingin berikan peran besar kepada swasta, ada yang katakan saya hentikan proyek infrastruktur, tidak benar! Saya tidak menghentikan, saya mengubah!” tegasnya.
Ke depannya, proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara akan didorong untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta. Ini berarti pembangunan tidak lagi hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan semakin digencarkan.
Efisiensi Belanja Negara Lewat Inpres 1/2025
Langkah pengalihan proyek infrastruktur ini sejalan dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 di awal tahun 2025. Inpres ini mengatur efisiensi belanja negara dan bertujuan untuk merealokasikan anggaran dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang lebih produktif.
Pemerintah sendiri telah melakukan efisiensi besar-besaran di awal tahun 2025, mencapai angka Rp 308 triliun. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga menyebut langkah efisiensi ini berfokus pada nilai Incremental Capital Output Ratio (I-COR) agar bisa turun di bawah 6. I-COR yang tinggi menunjukkan pembangunan infrastruktur yang kurang efektif dan efisien, sehingga mengganggu APBN.
Prabowo juga berulang kali mengingatkan pentingnya penggunaan APBN secara bertanggung jawab.
“Satu sen pun uang APBN itu adalah haknya rakyat Indonesia, bukan bisa dipakai foya-foya, nggak jelas gitu,” kata Dody, mengulang instruksi Presiden.
Pandangan Beragam dari Para Ahli dan Praktisi
Kebijakan ini tentu saja menuai berbagai respons dari para ahli dan praktisi.
- Menteri PU Dody Hanggodo mengingatkan bahwa tidak semua proyek bisa diserahkan ke swasta. Ada kriteria investasi yang harus dipenuhi, dan beberapa proyek memang mutlak harus ditangani negara.
- Ronny P Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, menduga alasan utama adalah kekurangan anggaran APBN 2025 yang defisitnya meningkat. Ia juga melihat kemungkinan pengalihan anggaran ke program prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis, karena proyek infrastruktur sebelumnya dinilai belum memberikan efek ganda yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
- Yayat Supriyatna, pakar tata ruang Universitas Trisakti, membenarkan bahwa fokus pemerintahan Prabowo memang pada pengentasan kemiskinan, kedaulatan pangan, dan program makan bergizi gratis. Pelibatan swasta menjadi jalan tengah agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa menekan APBN. Namun, ia khawatir pembangunan akan terkonsentrasi di daerah yang menguntungkan secara bisnis, seperti Pulau Jawa.
- Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dan Kadin Indonesia menyambut baik rencana ini, melihatnya sebagai peluang besar bagi sektor swasta untuk berkontribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka berharap ini dapat mengurangi dominasi BUMN Karya dan meningkatkan kapasitas kontraktor swasta.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Pengalihan sebagian besar proyek infrastruktur ke swasta ini adalah langkah strategis yang kompleks. Tujuannya jelas: menciptakan pembangunan yang lebih efisien, transparan, dan tidak membebani APBN, sekaligus mendorong peran serta swasta dalam roda ekonomi.
Namun, tantangannya juga tidak kecil. Pemerintah perlu memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik, proses lelang transparan, dan tidak ada kolusi. Selain itu, perlu ada keseimbangan agar pembangunan tidak hanya berpusat di daerah yang menguntungkan secara bisnis, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil yang membutuhkan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi.
Dengan sinergi antara pemerintah dan swasta, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa terus berlanjut dengan lebih efektif dan efisien, membawa dampak positif yang nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.