Yogyakarta, zekriansyah.com – Pemerintah Inggris sedang pusing tujuh keliling dengan anggaran kesejahteraan (welfare) yang membengkak. Nah, baru-baru ini, Partai Konservatif melontarkan ide yang cukup bikin heboh: melarang warga negara asing (WNA) klaim tunjangan sakit dan disabilitas di negara itu.
Ilustrasi: Potret warga asing yang tampak cemas di depan kantor pelayanan kesejahteraan, menyiratkan ketidakpastian masa depan tunjangan.
Kenapa ide ini muncul? Apa dampaknya bagi WNA dan masyarakat Inggris? Artikel ini akan mengupas tuntas proposal kontroversial ini agar Anda paham betul duduk perkaranya. Mari kita selami lebih dalam.
Mengapa Tunjangan Kesejahteraan Jadi Sorotan?
Biaya tunjangan kesejahteraan di Inggris memang terus melonjak. Menurut pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, anggaran ini adalah “bom waktu” yang bisa “melumpuhkan ekonomi”. Angka-angkanya cukup mencengangkan: proyeksi pengeluaran untuk tunjangan disabilitas saja diperkirakan naik dari £39 miliar (sekitar Rp800 triliun) pada 2023-2024 menjadi £58 miliar (sekitar Rp1.200 triliun) pada 2028-2029.
Partai Konservatif melihat ini sebagai masalah serius yang harus segera diatasi. Terlebih lagi, mereka menyoroti data yang menunjukkan bahwa klaim tunjangan dari rumah tangga yang memiliki setidaknya satu WNA telah berlipat ganda, mencapai hampir £1 miliar (sekitar Rp20 triliun) per bulan per Maret lalu. Angka inilah yang menjadi salah satu pemicu utama usulan kontroversial ini.
Situasi ini semakin panas setelah Partai Buruh, yang saat ini berkuasa, terpaksa membatalkan sebagian rencana reformasi tunjangan mereka karena adanya penolakan dari anggota parlemennya sendiri. Pembatalan ini disebut-sebut meninggalkan “lubang” anggaran sekitar £5 miliar (sekitar Rp100 triliun). Bagi Partai Konservatif, ini adalah celah untuk menunjukkan bahwa mereka adalah satu-satunya pihak yang berani mengambil keputusan sulit demi mengendalikan pengeluaran negara.
Detail Usulan Partai Konservatif
Inti dari proposal Partai Konservatif adalah membatasi akses warga negara asing (WNA) terhadap dua jenis tunjangan utama:
- Personal Independence Payment (PIP): Tunjangan bagi mereka yang menghadapi biaya hidup lebih tinggi akibat masalah mobilitas atau kebutuhan perawatan.
- Universal Credit (bagian terkait kesehatan): Tambahan tunjangan bagi mereka yang tidak bisa bekerja karena sakit jangka panjang atau disabilitas.
Menurut rencana ini, tunjangan-tunjangan tersebut hanya akan diberikan kepada warga negara Inggris. Namun, ada pengecualian penting: warga negara Uni Eropa yang sudah memiliki status menetap (settled status) di Inggris akan tetap berhak, sesuai dengan kesepakatan Brexit.
Saat ini, WNA bisa mengakses sistem kesejahteraan jika mereka sudah memiliki izin tinggal permanen (indefinite leave to remain) atau status pengungsi. Untuk klaim PIP, pelamar juga umumnya harus sudah tinggal di Inggris minimal dua dari tiga tahun terakhir. Perlu diingat juga, pencari suaka saat ini tidak diizinkan mengajukan tunjangan, meskipun mereka bisa mendapatkan akomodasi dan dukungan finansial terpisah dari pajak.
Helen Whately, juru bicara Partai Konservatif untuk bidang pekerjaan dan pensiun, mengatakan bahwa pemerintah harus “mengutamakan warga negara Inggris”.
Apa Itu Tunjangan PIP dan Universal Credit?
Agar lebih jelas, mari kita pahami sedikit tentang tunjangan yang disorot ini:
-
Personal Independence Payment (PIP)
- Tunjangan ini dirancang untuk membantu orang dewasa yang memiliki kondisi kesehatan jangka panjang atau disabilitas yang menyebabkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari atau mobilitas.
- Nilainya bisa mencapai £750 (sekitar Rp15 juta) per bulan, tergantung tingkat keparahan kondisi dan kebutuhan.
- Klaim PIP bisa diajukan oleh mereka yang bekerja maupun tidak bekerja.
-
Universal Credit (Tambahan Kesehatan)
- Universal Credit adalah tunjangan bulanan yang membantu orang-orang di Inggris dengan biaya hidup mereka jika mereka berpenghasilan rendah atau tidak bekerja.
- Ada tambahan khusus untuk masalah kesehatan:
- Kategori Tertinggi: Sekitar £423 (sekitar Rp8,7 juta) per bulan, diberikan kepada mereka yang dianggap terlalu sakit untuk mencari pekerjaan.
- Kategori Lebih Rendah: Sekitar £158 (sekitar Rp3,2 juta) per bulan, diberikan kepada mereka yang masih diharapkan untuk mempersiapkan diri mencari pekerjaan.
Partai Konservatif menyoroti peningkatan drastis dalam klaim PIP karena masalah kesehatan mental. Bahkan, mereka menyebutkan kasus-kasus tunjangan yang diberikan untuk kondisi “ringan” seperti jerawat atau kram penulis, yang memicu kekhawatiran adanya “penyalahgunaan sistem”.
Tiga Usulan Kunci Tories untuk Reformasi Tunjangan
Selain pembatasan untuk WNA, Partai Konservatif juga mengusulkan beberapa perubahan penting lainnya dalam sistem tunjangan:
-
1. Pembatasan Akses WNA untuk Tunjangan Sakit & Disabilitas
- Ini adalah usulan utama mereka, yakni membatasi PIP dan tambahan kesehatan Universal Credit hanya untuk warga negara Inggris, dengan pengecualian bagi warga Uni Eropa yang sudah menetap.
-
2. Penilaian Tatap Muka Wajib (Face-to-Face Assessments)
- Partai Konservatif ingin semua penilaian klaim PIP dilakukan secara tatap muka, bukan lagi melalui telepon. Mereka mengklaim bahwa penilaian jarak jauh memiliki tingkat penerimaan klaim 13% lebih tinggi, yang menimbulkan kekhawatiran “penyalahgunaan sistem”.
-
3. Pengetatan Kriteria Kondisi Kesehatan Mental
- Usulan ini bertujuan mencegah kondisi seperti kecemasan (anxiety) ringan, depresi ringan, atau ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dianggap sebagai “kondisi parah” dalam sistem tunjangan. Mereka beralasan, tahun lalu, tercatat 531 orang per hari diberikan PIP karena masalah kesehatan mental.
Kritik dan Kontroversi di Balik Usulan Ini
Meskipun bertujuan menghemat anggaran, proposal Partai Konservatif ini menuai banyak kritik dan kontroversi.
-
Kritik dari Partai Buruh:
Juru bicara Partai Buruh menyebut proposal ini “tidak berbiaya dan tidak serius,” serta “upaya putus asa untuk tetap relevan.” Mereka juga menyoroti bahwa Partai Konservatif sudah berkuasa selama 14 tahun namun gagal mereformasi sistem kesejahteraan.
-
Kekhawatiran dari Kampanye dan Akademisi:
Para ahli dan kelompok kampanye berpendapat bahwa kebijakan ini “tidak dapat diterapkan” dan bisa mendorong anak-anak ke dalam kemiskinan. Mereka juga menuduh Partai Konservatif “secara sinis salah merepresentasikan statistik.”- Data £1 Miliar yang Menyesatkan: Angka £1 miliar per bulan untuk rumah tangga dengan WNA sangat menyesatkan. Angka ini mencakup rumah tangga di mana ada setidaknya satu WNA, yang berarti bisa jadi yang mengklaim tunjangan adalah warga negara Inggris yang tinggal dengan WNA. Jadi, jumlah sebenarnya yang dibayarkan khusus kepada WNA bisa jauh lebih kecil, bahkan mendekati nol.
- Kontribusi Pajak WNA: Banyak WNA yang tinggal dan bekerja di Inggris telah membayar pajak selama bertahun-tahun, berkontribusi signifikan pada ekonomi. Menolak tunjangan bagi mereka dianggap tidak adil.
- Aturan yang Sudah Ada: Sebagian besar migran sudah dilarang mengakses dana publik sampai mereka mendapatkan izin tinggal permanen (status “No Recourse to Public Funds”). Ada juga tes residensi yang mengharuskan WNA tinggal di Inggris minimal dua dari tiga tahun terakhir sebelum bisa mengklaim tunjangan.
- Dampak Kemanusiaan: Membatasi tunjangan bagi migran dengan disabilitas serius atau kondisi kesehatan bisa mendorong mereka ke dalam kemiskinan, termasuk mereka yang sudah lama tinggal dan memiliki izin tinggal permanen. Ini juga bisa meningkatkan tekanan pada sistem kesehatan dan perawatan sosial karena kondisi kesehatan yang memburuk tanpa dukungan.
- Pendekatan Diskriminatif: Beberapa kritikus menyebut usulan ini sebagai “pendekatan rasis” dalam pembuatan kebijakan, yang berisiko menstigmatisasi seluruh demografi dan mengabaikan realitas beragam WNA di negara itu.
Masa Depan Sistem Kesejahteraan Inggris
Perdebatan mengenai reformasi kesejahteraan di Inggris dipastikan akan semakin intens. Partai Konservatif berusaha keras untuk menarik garis pemisah yang jelas dengan Partai Buruh dan partai Reform UK, terutama setelah kegagalan Partai Buruh dalam reformasi tunjangan mereka.
Kemi Badenoch menegaskan bahwa Partai Konservatif adalah satu-satunya partai yang “berkomitmen pada reformasi kesejahteraan serius” dan “siap mengambil keputusan sulit untuk mengendalikan pengeluaran.” Namun, tantangan dan kritik yang dihadapi usulan ini sangat besar.
Keputusan akhir atas proposal ini akan memiliki dampak signifikan, tidak hanya pada anggaran negara, tetapi juga pada kehidupan ribuan individu dan keluarga di Inggris, baik warga negara maupun warga asing.
Usulan Partai Konservatif untuk membatasi tunjangan sakit dan disabilitas bagi WNA di Inggris memang bertujuan menghemat anggaran yang membengkak. Namun, kebijakan ini memicu perdebatan sengit tentang keadilan, dampak sosial, dan akurasi data yang digunakan sebagai dasar argumen.
Ini bukan sekadar angka, tapi tentang kehidupan banyak orang yang bergantung pada sistem kesejahteraan. Keputusan akhir nanti akan sangat menentukan arah kebijakan sosial Inggris ke depannya, dan bagaimana negara tersebut menyeimbangkan antara penghematan anggaran dan tanggung jawab kemanusiaan.