Yogyakarta, zekriansyah.com – Kabar mengejutkan datang dari Thailand. Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra, resmi diskors atau ditangguhkan sementara dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada Selasa, 1 Juli 2025. Keputusan ini diambil setelah MK menyelidiki dugaan pelanggaran etika yang melibatkan percakapan telepon pribadinya yang bocor ke publik.
Ilustrasi: Krisis politik Thailand memanas, Perdana Menteri Paetongtarn diskors Mahkamah Konstitusi akibat skandal telepon.
Situasi ini sontak memicu ketidakpastian politik di tengah gejolak yang sudah ada di Thailand. Artikel ini akan menjelaskan mengapa Paetongtarn diskors, bagaimana kronologinya, dan apa saja dampaknya bagi stabilitas politik di sana. Dengan membaca ini, Anda akan lebih paham akar masalah dan tantangan yang dihadapi Thailand saat ini.
Mengapa PM Paetongtarn Diskors? Skandal Telepon Jadi Pemicu Utama
Penyebab utama penangguhan Paetongtarn adalah bocornya rekaman percakapan telepon dirinya dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen. Percakapan ini terjadi pada 15 Juni 2025, di tengah ketegangan perbatasan berdarah antara Thailand dan Kamboja yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada Mei lalu.
Dalam rekaman yang beredar luas itu, Paetongtarn terdengar memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman” dan meminta agar konflik diselesaikan secara damai. Yang lebih kontroversial, ia juga menyarankan Hun Sen untuk mengabaikan “pihak lain” di Thailand, termasuk seorang komandan militer regional yang disebutnya sebagai “lawan politiknya” atau “berseberangan”.
Pernyataan ini memicu kemarahan luas, terutama dari kelompok konservatif dan pro-militer di Thailand. Mereka menilai Paetongtarn telah:
- Melanggar etika pejabat tinggi negara: Dianggap tidak jujur dan merusak standar etika konstitusional.
- Melemahkan wibawa militer: Sikapnya dianggap terlalu kompromistis dengan Kamboja dan meremehkan institusi militer yang sangat dihormati di Thailand.
- Membocorkan informasi sensitif: Percakapan diplomatik yang seharusnya rahasia menjadi konsumsi publik.
Kronologi Singkat Menuju Keputusan MK
Perjalanan kasus yang berujung pada skorsing PM Paetongtarn cukup singkat namun dramatis. Berikut adalah poin-poin pentingnya:
- Juni 2025: Rekaman percakapan telepon antara PM Paetongtarn dan Hun Sen bocor ke publik dan memicu kontroversi.
- 29 Juni 2025: Ribuan demonstran, didominasi kelompok nasionalis, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Bangkok menuntut pengunduran diri Paetongtarn.
- 30 Juni 2025: Sebanyak 36 anggota Senat mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi, menuduh Paetongtarn melanggar etika pejabat publik.
- 1 Juli 2025:
- Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana untuk kasus ini.
- Dengan suara mayoritas 7 banding 2, para hakim memutuskan untuk menangguhkan sementara tugas-tugas resmi Paetongtarn sebagai Perdana Menteri selama proses penyelidikan berlangsung.
- Menanggapi putusan, Paetongtarn menyatakan akan menerima dan mengikuti proses hukum.
> “Putusan telah keluar dan saya menerima keputusan MK,” ujar Paetongtarn kepada wartawan. “Saya ingin menegaskan kembali bahwa saya selalu berniat melakukan yang terbaik untuk negara saya.”
> “Saya ingin meminta maaf kepada masyarakat yang merasa kecewa atas semua ini. Saya akan terus bekerja demi negara sebagai warga negara Thailand,” tambahnya.
Apa Dampak Skorsing Ini bagi Thailand?
Penangguhan PM Paetongtarn membawa dampak signifikan bagi politik Thailand, yang memang dikenal sering bergejolak.
- Ketidakpastian Politik Meningkat: Thailand kembali dihadapkan pada masa ketidakpastian, apalagi negara ini juga sedang bergulat dengan perlambatan ekonomi dan berbagai tantangan lain.
- Wakil PM Ambil Alih Tugas: Untuk sementara, Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit akan mengambil alih tugas sebagai pelaksana tugas (Plt.) PM.
- Tetap Menjabat Menteri Kebudayaan: Meskipun diskors dari jabatan PM, Paetongtarn tetap berada di kabinet sebagai Menteri Kebudayaan. Jabatan ini baru diembannya setelah perombakan kabinet yang disetujui Raja Maha Vajiralongkorn pada hari yang sama dengan keputusan MK.
- Menghadapi Penyelidikan Lain: Paetongtarn juga menghadapi penyelidikan terpisah dari Kantor Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC) terkait kemungkinan pelanggaran etik. Jika terbukti bersalah, ia bisa diberhentikan secara permanen.
- Krisis Dinasti Shinawatra Berlanjut: Skorsing ini menjadi ujian berat bagi Paetongtarn yang baru menjabat kurang dari setahun. Ini juga menambah panjang daftar masalah hukum yang dihadapi dinasti Shinawatra. Ayahnya, mantan PM Thaksin Shinawatra, juga menghadapi dua perkara hukum terpisah, termasuk dakwaan menghina monarki yang bisa diganjar hukuman hingga 15 tahun penjara.
- Popularitas Menurun: Popularitas Paetongtarn sendiri telah menurun drastis, dari 30,9% pada Maret menjadi hanya 9,2% pada akhir Juni.
Kesimpulan
Keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand untuk menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra adalah peristiwa penting yang dipicu oleh skandal percakapan telepon yang bocor. Ini menunjukkan betapa sensitifnya isu etika dan hubungan militer-sipil dalam politik Thailand.
Meskipun Paetongtarn telah menerima keputusan tersebut dan tetap menjadi Menteri Kebudayaan, masa depannya sebagai kepala pemerintahan masih penuh tanda tanya. Dengan berbagai penyelidikan yang menantinya dan tantangan politik serta ekonomi yang ada, Thailand tampaknya akan terus menghadapi gejolak. Penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan situasi di Negeri Gajah Putih ini.