Yogyakarta, zekriansyah.com – Sebuah laporan penting yang dipimpin oleh komunitas Aborigin di Australia telah mengeluarkan kesimpulan mengejutkan: genosida memang terjadi terhadap populasi Pribumi Australia di negara bagian Victoria. Temuan ini datang dari Komisi Keadilan Yoorrook, sebuah penyelidikan “pengungkapan kebenaran” pertama di Australia yang bertujuan untuk mengungkap ketidakadilan sistemik di masa lalu dan yang masih berlangsung terhadap masyarakat Adat.
Ilustrasi: genosida terhadap Aborigin di Victoria, Australia, dibuktikan oleh laporan Komisi Yoorrook.
Jika Anda ingin memahami lebih dalam tentang sejarah kelam kolonialisme di Australia, perjuangan masyarakat Aborigin untuk keadilan, dan upaya rekonsiliasi yang sedang berlangsung, artikel ini akan memberikan gambaran lengkapnya. Ini adalah langkah besar dalam pengakuan sejarah dan upaya penyembuhan luka masa lalu.
Apa Itu Komisi Yoorrook dan Mengapa Penting?
Komisi Keadilan Yoorrook dibentuk pada tahun 2021 sebagai inisiatif “pengungkapan kebenaran” formal pertama di Australia. Tugas utamanya adalah menyelidiki ketidakadilan sistemik yang dialami oleh masyarakat Pribumi di negara bagian Victoria, baik di masa lalu maupun yang masih terjadi hingga kini. Selama empat tahun, komisi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Aborigin dan Penduduk Pulau Selat Torres untuk secara resmi berbagi kisah dan pengalaman mereka.
Penyelidikan ini mencakup berbagai isu penting, mulai dari hak atas tanah dan air, pelanggaran budaya, pembunuhan, genosida, hingga masalah kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Laporan yang dihasilkan bukan hanya sekadar dokumen sejarah, melainkan fondasi untuk proses rekonsiliasi nasional yang lebih luas di Australia. Proses ini, menurut para pemimpin komunitas, harus mencakup penyelidikan sejarah, pembuatan perjanjian (treaty-making), dan pemberian suara politik yang lebih besar kepada masyarakat Bangsa Pertama (First Nations people).
Temuan Mengejutkan: Genosida Terbukti Terjadi
Laporan akhir Komisi Yoorrook menemukan bahwa dari tahun 1834, serangkaian tindakan brutal telah menyebabkan “kehancuran fisik yang hampir total” pada komunitas Pribumi Victoria. Ini termasuk:
- Pembunuhan massal: Laporan mencatat setidaknya 978 pria, wanita, dan anak-anak Aborigin tewas dalam 50 pembantaian antara 1831 dan 1854. Hampir semua pembantaian ini dilakukan oleh penjajah.
- Penyebaran penyakit: Penyakit yang dibawa oleh kolonis berkontribusi besar pada penurunan populasi.
- Kekerasan seksual: Kekerasan ini menjadi bagian dari pola penindasan yang sistematis.
- Pengusiran dan pemindahan paksa: Masyarakat Pribumi diusir dari tanah leluhur mereka.
- Linguicide (penghancuran bahasa): Upaya sistematis untuk menghilangkan bahasa-bahasa asli.
- Penghapusan budaya: Larangan praktik budaya dan spiritual.
- Degradasi lingkungan: Perusakan ekosistem yang vital bagi kehidupan masyarakat Pribumi.
- Penghapusan anak (Child Removal): Anak-anak Aborigin diambil secara paksa dari keluarga mereka, yang dikenal sebagai “Stolen Generations” atau Generasi yang Dicuri. Ini adalah upaya asimilasi paksa yang bertujuan menghapus identitas Aborigin.
Akibat dari semua kekejaman ini, populasi Pribumi di Victoria anjlok drastis dari sekitar 60.000 jiwa menjadi hanya 15.000 jiwa pada tahun 1851. Laporan tersebut dengan tegas menyatakan:
“Ini adalah genosida.”
Temuan ini didasarkan pada lebih dari dua bulan dengar pendapat publik dan lebih dari 1.300 pengajuan tertulis. Jill Gallagher, kepala badan kesehatan dan kesejahteraan Aborigin Victoria, menyatakan bahwa temuan genosida ini “tidak dapat disangkal.”
100 Rekomendasi untuk Pemulihan dan Keadilan
Laporan Komisi Yoorrook tidak hanya mengungkap kebenaran pahit, tetapi juga menawarkan 100 rekomendasi konkret untuk “memperbaiki” kerugian yang disebabkan oleh “invasi dan pendudukan” kolonial. Rekomendasi ini mencakup berbagai bidang, antara lain:
-
Ganti Rugi (Redress):
- Pengakuan atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia.
- Potensi reparasi finansial, termasuk kompensasi moneter, keringanan pajak, atau manfaat keuangan lainnya melalui negosiasi perjanjian.
- Pengembalian tanah, air, dan sumber daya alam tradisional.
- Permintaan maaf resmi dan ganti rugi untuk tentara Aborigin yang bertugas dalam perang dunia tetapi tidak diberikan tanah seperti tentara lainnya.
-
Sistem Pendidikan:
- Perombakan signifikan kurikulum untuk memasukkan perspektif dan masukan yang lebih besar dari masyarakat Pribumi.
- Pelatihan wajib tentang pengungkapan kebenaran dan anti-rasisme bagi para pendidik.
- Reformasi kebijakan disipliner yang secara tidak proporsional berdampak pada siswa Aborigin.
-
Sistem Kesehatan:
- Peningkatan pendanaan untuk layanan kesehatan Pribumi.
- Kebijakan untuk meningkatkan jumlah staf Aborigin dalam sistem.
- Mengatasi rasisme yang “endemik” dalam sistem kesehatan Victoria.
- Pendanaan untuk perawatan kesehatan mental yang aman secara budaya dan berorientasi trauma.
-
Hak Atas Tanah:
- Jaminan dan peningkatan hak-hak inheren masyarakat Bangsa Pertama atas Tanah mereka.
- Peninjauan tanah yang diberikan kepada institusi seperti gereja dan universitas yang “diperoleh dengan sedikit atau tanpa pertimbangan,” dan pengembaliannya kepada Pemilik Tradisional.
-
Representasi dan Pengakuan:
- Pembentukan Majelis Masyarakat Bangsa Pertama yang permanen dengan kekuatan pengambilan keputusan atas kebijakan yang memengaruhi mereka.
- Pengembalian nama-nama tempat Pribumi di seluruh Victoria, memprioritaskan ruang publik yang menonjol dan tempat-tempat penting lainnya.
- Inisiatif pengungkapan kebenaran yang berkelanjutan, termasuk di universitas dan melalui penanda serta memorial di situs-situs pembantaian.
Meskipun ada 100 rekomendasi yang disepakati secara bulat, perlu dicatat bahwa tiga dari lima komisioner—Sue-Anne Hunter, Maggie Walter, dan Anthony North—”tidak menyetujui dimasukkannya temuan-temuan utama dalam laporan akhir.” Namun, rincian lebih lanjut mengenai perbedaan pendapat ini tidak diberikan.
Respon Pemerintah dan Tantangan Rekonsiliasi
Pemerintah Buruh Victoria menyatakan akan “mempertimbangkan dengan cermat” temuan-temuan tersebut. Perdana Menteri Jacinta Allan mengatakan laporan itu “menyoroti kebenaran yang sulit” dan “meletakkan fondasi untuk masa depan yang lebih baik bagi semua warga Victoria.” Namun, komisi sebelumnya juga telah mengeluarkan rekomendasi yang belum sepenuhnya didukung atau diimplementasikan oleh pemerintah.
Temuan Komisi Yoorrook ini adalah yang pertama di Australia, meskipun penyelidikan serupa sedang berlangsung di negara bagian dan teritori lain dengan tingkat kemajuan yang bervariasi. Dialog nasional tentang bagaimana mengakui pemilik tradisional Australia di semua tingkat pemerintahan telah memicu perdebatan sengit dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya, pada Oktober 2023, warga Australia menolak referendum bersejarah yang akan menciptakan “Suara Aborigin dan Penduduk Pulau Selat Torres,” sebuah badan nasional untuk masyarakat Pribumi memberikan nasihat tentang undang-undang.
Seperti yang disampaikan Jill Gallagher, “Kami tidak menyalahkan siapa pun yang hidup hari ini atas kekejaman ini, tetapi adalah tanggung jawab kita yang hidup hari ini untuk menerima kebenaran itu – dan semua warga Victoria hari ini harus menerima, mengakui, dan berdamai dengan temuan faktual ini.”
Mengapa Pengakuan Ini Penting?
Laporan ini menandai momen krusial dalam sejarah Australia. Pengakuan bahwa genosida terjadi adalah langkah pertama yang sulit namun penting menuju keadilan dan rekonsiliasi sejati. Ini bukan hanya tentang mengakui masa lalu, tetapi juga tentang membentuk masa depan yang lebih adil dan setara bagi masyarakat Aborigin dan seluruh warga Australia.
Meskipun jalan rekonsiliasi masih panjang dan penuh tantangan, laporan Komisi Yoorrook ini menjadi mercusuar harapan. Ia mengingatkan kita bahwa kebenaran, seberapa pun pahitnya, adalah fondasi utama untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan manusiawi.