Panggung politik Indonesia selalu dinamis, penuh dengan perubahan dan penyesuaian. Sejak resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah kepemimpinan yang tegas, yang tak jarang membatalkan kebijakan Jokowi atau melakukan revisi signifikan terhadap beberapa keputusan penting dari era pemerintahan sebelumnya.
Ilustrasi untuk artikel tentang Kebijakan Jokowi yang Dibatalkan Pemerintahan Prabowo: Sebuah Arah Baru?
Pergeseran ini tentu menarik perhatian publik. Apa saja kebijakan Jokowi yang dibatalkan pemerintahan Prabowo? Dan mengapa perubahan ini terjadi? Mari kita selami lebih dalam untuk memahami dinamika baru yang tengah berlangsung dan apa artinya bagi masa depan Indonesia.
Mengapa Ada Perubahan Arah Kebijakan?
Dinamika pemerintahan baru yang merevisi atau membatalkan kebijakan Jokowi bukanlah tanpa alasan. Ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi langkah-langkah ini, mencerminkan prioritas dan gaya kepemimpinan yang berbeda.
Respons Terhadap Keresahan Publik
Salah satu alasan utama di balik revisi kebijakan adalah respons cepat pemerintahan Prabowo terhadap gejolak dan keresahan yang muncul di masyarakat. Beberapa kebijakan warisan Jokowi, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pembatasan distribusi elpiji, sempat memicu protes luas. Prabowo, dengan cepat tanggap, turun tangan untuk meredakan ketegangan dan mengakomodasi aspirasi rakyat. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpihak pada kepentingan umum, terutama masyarakat menengah ke bawah.
Membangun Jejak Kepemimpinan Mandiri
Selain respons terhadap publik, langkah pembatalan kebijakan Jokowi juga dapat diartikan sebagai upaya Presiden Prabowo untuk membangun jejak kepemimpinan dan narasi politiknya sendiri. Setelah transisi kekuasaan, wajar jika seorang pemimpin baru ingin menunjukkan visi dan prioritasnya yang khas, berbeda dari pendahulunya. Dengan merevisi kebijakan yang ada, Prabowo menegaskan independensinya dan membentuk citra sebagai pemimpin dengan agenda yang jelas untuk kesejahteraan rakyat. Ini adalah bagian dari proses konsolidasi kekuasaan dan penentuan arah baru bagi negara.
Daftar Kebijakan Era Jokowi yang Direvisi atau Dibatalkan Prabowo
Selama beberapa bulan pertama kepemimpinannya, tercatat beberapa kebijakan Jokowi yang dibatalkan pemerintahan Prabowo atau mengalami revisi besar. Berikut adalah beberapa di antaranya:
1. PPN 12 Persen: Hanya untuk Barang Mewah
Awalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN 12 persen direncanakan berlaku untuk semua barang dan jasa mulai 1 Januari 2025. Namun, setelah mendapat kritik keras dari masyarakat yang khawatir akan kenaikan harga kebutuhan pokok, Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk merevisi kebijakan ini. Kenaikan PPN 12 persen kini hanya akan dikenakan pada barang dan jasa mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah sangat mewah. Ini adalah langkah yang disambut baik sebagai “hadiah tahun baru” bagi sebagian besar masyarakat.
2. Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut: Kembali ke Aceh
Pemerintahan Prabowo juga mengambil keputusan tegas terkait sengketa empat pulau yang diperebutkan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sebelumnya, di masa Jokowi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 sempat menetapkan keempat pulau tersebut (Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang) sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara. Namun, berdasarkan dokumen administrasi dan hasil rapat lintas kementerian, Presiden Prabowo memutuskan bahwa empat pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Aceh, mengembalikan hak historis provinsi tersebut.
3. Anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN): Pemangkasan Drastis
Proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) juga tak luput dari peninjauan ulang. Jika pada tahun 2024 anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 43,4 triliun, di bawah pemerintahan Prabowo, alokasi anggaran untuk IKN dipangkas drastis menjadi hanya sekitar Rp 13,5 triliun. Pemangkasan ini diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang menyatakan anggaran akan difokuskan pada kebutuhan dasar seperti pengaspalan jalan dan kawasan yudikatif-legislatif. Sebagian anggaran yang dipangkas dialihkan ke program-program yang lebih bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, seperti program makan siang dan susu gratis.
4. Larangan Ekspor Pasir Laut: Perlindungan Lingkungan dan Kedaulatan
Kebijakan ekspor pasir laut yang sempat diizinkan kembali pada era Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, kini telah resmi dilarang. Mahkamah Agung (MA) membatalkan PP tersebut dalam putusan Nomor 5/P/HUM/2025, menyatakan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Keputusan ini sekaligus melarang pemerintah melanjutkan kebijakan ekspor pasir laut, yang sebelumnya menuai kritik tajam dari aktivis lingkungan dan nelayan karena dikhawatirkan merusak ekosistem laut dan mengancam kedaulatan maritim Indonesia.
5. Sistem Zonasi PPDB: Menuju Sistem Domisili
Pemerintahan Prabowo juga merevisi sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang telah lama menjadi polemik. Sistem yang digagas di masa Jokowi ini seringkali menimbulkan keluhan terkait ketidakadilan dan celah penyalahgunaan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan bahwa akan ada perubahan sistemis pada PPDB tahun ajaran 2025/2026, termasuk perubahan penyebutan menjadi “sistem domisili”. Revisi ini diharapkan dapat menjawab keluhan publik dan menciptakan mekanisme penerimaan siswa yang lebih adil dan transparan.
6. Larangan Pengecer Elpiji 3 Kg: Kemudahan Akses Masyarakat
Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg mulai 1 Februari 2025 sempat menimbulkan kegaduhan dan kelangkaan di masyarakat. Antrean panjang di pangkalan resmi menjadi pemandangan umum. Cepat tanggap terhadap situasi ini, Presiden Prabowo langsung turun tangan. Setelah memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Prabowo menginstruksikan pembatalan larangan tersebut. Kini, pengecer bisa kembali berjualan gas subsidi untuk memastikan akses masyarakat terhadap elpiji 3 kg tidak terhambat.
7. Percepatan Pengangkatan CASN: Kabar Baik bagi Pelamar
Para calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik CPNS maupun PPPK, sempat diliputi kekhawatiran akibat penundaan pengangkatan yang diumumkan sebelumnya. Namun, Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi untuk percepatan pengangkatan CASN. Jika semula pengangkatan CPNS 2024 ditunda hingga Oktober 2025 dan PPPK hingga Maret 2026, kini jadwalnya dipercepat: CPNS paling lambat Juni 2025 dan PPPK paling lambat Oktober 2025. Kebijakan ini tentu menjadi angin segar bagi ribuan pelamar yang menantikan kepastian.
8. Pencabutan Izin Tambang Nikel di Raja Ampat: Selamatkan Lingkungan
Isu lingkungan menjadi perhatian serius pemerintahan Prabowo. Setelah muncul protes publik dan laporan dari Greenpeace Indonesia mengenai aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang mengancam ekosistem, Presiden Prabowo langsung bertindak. Ia memerintahkan pencabutan empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat. Keputusan ini diambil karena izin-izin tersebut dinilai melanggar ketentuan lingkungan dan administrasi, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian alam, terutama di kawasan yang dilindungi seperti Raja Ampat.
9. Efisiensi Anggaran dan Pembatalan PHK/Pemotongan Beasiswa
Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, pemerintah Prabowo menargetkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga. Namun, implementasi awal kebijakan efisiensi anggaran ini sempat menimbulkan polemik, termasuk potensi pemotongan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di lembaga penyiaran negara seperti RRI dan TVRI. Setelah mendapat sorotan dan kritikan, pemerintah segera mengklarifikasi dan memastikan bahwa dana beasiswa tidak akan dipangkas, dan PHK pegawai di RRI/TVRI juga dibatalkan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan efisiensi tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat.
10. Pembubaran Satgas Saber Pungli
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada masa pemerintahan Jokowi, juga menjadi salah satu yang direvisi oleh Prabowo. Pemerintahan baru menilai bahwa tugas pemberantasan pungli dapat diintegrasikan dan diperkuat melalui lembaga penegak hukum yang sudah ada seperti KPK dan Polri. Pembubaran Satgas Saber Pungli ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi kelembagaan dan memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum.
Dampak dan Implikasi Kebijakan Baru
Serangkaian pembatalan kebijakan Jokowi oleh pemerintahan Prabowo ini tentu membawa dampak dan implikasi yang luas bagi lanskap politik dan ekonomi Indonesia.
Citra Prabowo sebagai “Pemadam Kebakaran”
Respons cepat Prabowo terhadap isu-isu yang menimbulkan keresahan publik telah membentuk citra dirinya sebagai “pemadam kebakaran” atau pemimpin yang responsif. Di satu sisi, ini positif karena menunjukkan kepedulian terhadap suara rakyat. Namun, di sisi lain, beberapa pengamat juga menyoroti pola “trial and error” ini, yang mungkin mengindikasikan kurangnya kajian matang sebelum kebijakan dikeluarkan atau kurangnya koordinasi di tingkat menteri.
Tantangan Koordinasi Kabinet
Dengan banyaknya kebijakan menteri yang kemudian dianulir oleh Presiden, muncul pertanyaan mengenai koordinasi di dalam Kabinet Merah Putih. Beberapa pihak menilai kabinet yang “gemuk” dapat menyebabkan miskoordinasi atau bahkan salah tafsir terhadap arahan Presiden. Ke depan, tantangan bagi pemerintahan Prabowo adalah bagaimana memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan sudah melalui kajian komprehensif dan memiliki dukungan yang solid dari seluruh jajaran kabinet, agar tidak lagi menimbulkan kegaduhan yang berulang.
Kesimpulan
Dinamika kebijakan Jokowi yang dibatalkan pemerintahan Prabowo adalah cerminan dari transisi kepemimpinan dan upaya membentuk arah baru bagi Indonesia. Langkah-langkah ini menunjukkan prioritas yang berbeda, terutama dalam merespons keresahan masyarakat dan membangun jejak kepemimpinan yang mandiri.
Mulai dari pajak, sengketa wilayah, infrastruktur, lingkungan, hingga pendidikan, setiap perubahan membawa implikasi bagi berbagai lapisan masyarakat. Penting bagi kita untuk terus mengamati bagaimana kebijakan-kebijakan baru ini akan memengaruhi pembangunan dan kesejahteraan nasional ke depan. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua, dan memahami dinamika politik adalah langkah awal untuk berkontribusi.