Yogyakarta, zekriansyah.com – Belakangan ini, jagat politik nasional kembali diramaikan dengan pernyataan mengejutkan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menyoroti kembali polemik ijazah palsu Jokowi yang tak kunjung reda, serta isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya yang kini menjabat Wakil Presiden. Jokowi merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sebuah agenda politik besar yang terstruktur.
Presiden Jokowi menduga isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran merupakan bagian dari agenda politik besar untuk merusak reputasinya.
Artikel ini akan mengupas tuntas kecurigaan Jokowi, menelusuri kembali akar isu ijazah palsu Jokowi, melihat bagaimana proses hukum berjalan, dan tentu saja, mendengarkan pandangan para pengamat politik. Mari kita selami lebih dalam dinamika yang sedang terjadi ini.
Kecurigaan Jokowi: Ada Agenda Besar Politik di Balik Isu
Presiden Jokowi, yang biasanya dikenal dengan sikap tenang dan jarang menanggapi isu politik secara langsung, kali ini angkat bicara. Dari kediaman pribadinya di Solo, ia mengungkapkan perasaannya terkait rentetan isu yang menyasar dirinya dan keluarganya.
“Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik. Dibalik isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan,” ujar Jokowi dengan nada serius. Menurutnya, tujuan utama dari agenda politik besar ini adalah untuk menurunkan reputasi politik dirinya. “Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men- downgrade,” tegasnya.
Meskipun demikian, Jokowi mengaku merespons isu-isu ini dengan santai. Ia menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku.
Perjalanan Panjang Polemik Ijazah Palsu Jokowi
Tudingan ijazah palsu Jokowi bukanlah hal baru. Isu ini telah berulang kali mencuat ke permukaan, menciptakan polarisasi di ruang publik.
- Awal Mula: Pada Oktober 2022, Bambang Tri Mulyono menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuduh ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) miliknya palsu.
- Munculnya Tudingan Baru: Pada Maret 2025, seorang mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, kembali mempertanyakan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. Alasannya, penggunaan font Times New Roman yang menurutnya belum ada pada era 1980-an.
Namun, di tengah gelombang tudingan ini, UGM sebagai almamater Jokowi, selalu berdiri teguh.
Klarifikasi UGM: Memastikan Keaslian Ijazah
Universitas Gadjah Mada (UGM) telah berkali-kali menegaskan bahwa ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Jokowi tercatat sebagai alumni sah Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus pada tahun 1985.
- Penjelasan Teknis: Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menjelaskan bahwa penggunaan font Times New Roman atau yang mirip dengannya pada sampul dan lembar pengesahan skripsi di tahun 1980-an sudah jamak dilakukan di percetakan sekitar kampus.
- Penomoran Ijazah: Mengenai nomor seri ijazah, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri pada masa itu, belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Penomoran didasarkan pada urutan nomor induk mahasiswa dan ditambahkan singkatan fakultas.
- Kesaksian Teman Seangkatan: Frono Jiwo, teman seangkatan Jokowi di UGM, juga membenarkan bahwa Jokowi adalah mahasiswa yang aktif dan lulus bersama angkatannya. Ia bahkan membandingkan ijazahnya sendiri yang memiliki tampilan serupa dengan ijazah Jokowi.
UGM juga menegaskan bahwa mereka memiliki banyak data pendukung, termasuk catatan akademik dan berita acara wisuda, yang membuktikan keaslian ijazah tersebut.
Proses Hukum Berjalan: Dari Laporan Hingga Penyidikan
Menanggapi tudingan yang terus bergulir, Jokowi telah melaporkan sejumlah pihak terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini kini sudah masuk ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya.
- Laporan Jokowi: Jokowi melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan tudingan ijazah palsu pada akhir April 2025.
- Tahap Penyidikan: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengonfirmasi bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan setelah gelar perkara dilakukan.
- Bukti dan Saksi: Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk flashdisk berisi 24 tautan video YouTube dan konten media sosial X yang diduga mengandung unsur fitnah. Setidaknya 24 saksi telah dimintai keterangan, termasuk pakar telematika Roy Suryo, dokter Tifauzia Tyassuma, dan podcaster Michael Sinaga.
- Jokowi di Pengadilan: Menariknya, Jokowi menegaskan tidak akan menunjukkan ijazah aslinya ke publik di luar persidangan. “Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nanti,” tegasnya.
Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) juga meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan gelar perkara khusus dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini, mengingat proses gelar perkara sebelumnya tidak melibatkan pihak pelapor.
Analisis Pengamat: Residu Politik dan Tekanan yang Tak Biasa
Pernyataan Jokowi ini tentu saja mengundang berbagai respons dari pengamat politik.
- Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, menilai bahwa wajar jika Jokowi merasa ada agenda politik besar di balik serangan bertubi-tubi yang menyasar dirinya dan keluarga. Menurutnya, serangan ini adalah bagian dari ekses panjang Pilpres 2024 serta residu dari dua periode kepemimpinan Jokowi yang masih memiliki pengaruh besar.
- Hendri Satrio (Hensa), analis komunikasi politik, menyoroti perubahan sikap Jokowi yang tidak biasa. “Biasanya beliau kalem, tapi sekarang terlihat khawatir,” ungkap Hensa. Ia menilai, keresahan Jokowi bukan hanya soal isu ijazah palsu atau potensi pemakzulan Gibran, tetapi juga menyentuh isu lain yang membuat posisi keluarga Jokowi makin rentan. Hensa bahkan menyarankan agar Jokowi mulai mengambil langkah mundur dari dinamika politik praktis dan kembali berperan sebagai bapak bangsa.
Dinamika ini menunjukkan bahwa suhu politik di Indonesia masih cukup hangat, terutama pasca-Pilpres 2024 dan transisi kepemimpinan.
Menunggu Kejelasan di Tengah Dinamika Politik
Pernyataan Presiden Jokowi mengenai agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran mempertegas bahwa polemik ini memiliki dimensi yang lebih dalam. Di satu sisi, ada upaya hukum yang sedang berjalan untuk membuktikan kebenaran dan menangani dugaan pencemaran nama baik. Di sisi lain, ada analisis bahwa ini adalah bagian dari dinamika politik yang lebih luas, sisa-sisa pertarungan politik yang belum usai.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Jokowi Yakin Ada ‘Agenda Besar Politik’ di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran, kunjungi: Jokowi Yakin Ada ‘Agenda Besar Politik’ di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran.
Masyarakat tentu berharap agar proses hukum dapat berjalan transparan dan adil, sehingga kejelasan mengenai polemik ijazah Jokowi bisa segera terungkap di persidangan. Mari kita nantikan bersama bagaimana kelanjutan dari isu politik Indonesia yang penuh intrik ini akan bergulir.