Yogyakarta, zekriansyah.com – Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang dikenal akan kerapian dan ketertibannya tiba-tiba merasa perlu membentuk lembaga khusus untuk mengelola perilaku? Ya, itulah yang sedang terjadi di Jepang. Negara Matahari Terbit ini baru-baru ini membentuk badan administratif khusus kontrol perilaku yang ditujukan untuk merespons berbagai isu yang muncul seiring dengan peningkatan jumlah warga asing. Artikel ini akan membahas mengapa langkah ini diambil, apa saja yang akan dilakukan oleh badan baru ini, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Jepang dan warga asing.
Jepang membentuk badan administratif khusus guna mengontrol perilaku warga asing, sebagai respons terhadap keresahan publik terkait isu tersebut.
Mengapa Jepang Merasa Perlu? Lonjakan Warga Asing dan Isu Sosial
Jepang selama ini dikenal sebagai negara yang sangat menjaga homogenitas populasinya melalui undang-undang imigrasi yang ketat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada perubahan signifikan. Dengan populasi yang terus menyusut dan menua, Jepang menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Akibatnya, pintu imigrasi mulai dibuka lebih lebar.
Tahun lalu, jumlah warga negara asing di Jepang mencapai rekor tertinggi, sekitar 3,8 juta jiwa. Angka ini memang masih sekitar 3 persen dari total populasi, namun peningkatannya yang pesat telah menimbulkan berbagai kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kekhawatiran ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga tentang potensi dampak sosial, seperti masalah ketertiban masyarakat, kejahatan, hingga pariwisata berlebihan yang melibatkan pengunjung dan penduduk non-Jepang.
Fungsi dan Mandat “Menara Kendali” Baru Ini
Untuk mengatasi keresahan tersebut, pemerintah Jepang pada Selasa, 15 Juli 2025 (menurut sumber, ini adalah tanggal yang direncanakan di masa depan, penulis akan menganggapnya sebagai “baru-baru ini” atau “akan segera”) secara resmi meluncurkan badan administratif baru ini. Badan ini akan berfungsi sebagai “menara kendali” lintas lembaga. Artinya, ia akan menjadi pusat koordinasi bagi berbagai instansi pemerintah untuk menangani isu-isu yang melibatkan warga asing.
Fokus utamanya adalah merespons dan mengelola isu-isu seperti:
- Kejahatan yang melibatkan warga asing.
- Pariwisata berlebihan (over-tourism) yang berdampak pada ketertiban.
- Perilaku tidak tertib oleh beberapa individu warga asing.
- Penyalahgunaan sistem administrasi yang ada.
Harapannya, dengan adanya koordinasi yang lebih baik antarinstansi, pemerintah dapat merespons situasi yang menimbulkan keresahan publik dengan lebih cepat dan efektif. Ini adalah upaya nyata jepang bentuk badan administratif khusus kontrol perilaku untuk menjaga keseimbangan.
Dorongan di Balik Kebijakan: Suara Partai dan Pemilih
Pembentukan badan administratif ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah respons langsung terhadap dinamika politik dan sentimen publik. Sekelompok anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP), partai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba, pada Juni lalu mengusulkan langkah-langkah untuk mewujudkan “masyarakat yang hidup berdampingan secara tertib dan harmonis dengan warga asing.”
Perdana Menteri Shigeru Ishiba sendiri mengakui adanya masalah ini. Saat upacara peluncuran badan tersebut, ia menyatakan:
“Kejahatan dan perilaku tidak tertib oleh sebagian warga asing, serta penyalahgunaan sistem administratif, telah menciptakan situasi di mana masyarakat merasa tidak nyaman dan merasa dirugikan.”
Kekhawatiran ini juga sangat terasa di kalangan pemilih, terutama menjelang pemilihan umum nasional. Jajak pendapat menunjukkan adanya lonjakan popularitas partai populis kecil seperti Sanseito, yang mengadvokasi agenda “Japanese First.” Hal ini menekan LDP dan mitra koalisinya, Komeito, yang terancam kehilangan mayoritas dalam pemilihan majelis tinggi. Dengan demikian, langkah jepang bentuk badan administratif khusus kontrol perilaku ini juga bisa dilihat sebagai upaya politik untuk menenangkan pemilih.
Langkah Konkret yang Diusulkan
Sebagai bagian dari upaya ini, beberapa langkah konkret juga diusulkan, seperti:
- Penerapan persyaratan yang lebih ketat bagi warga asing yang ingin mengonversi Surat Izin Mengemudi (SIM) mereka ke lisensi Jepang.
- Pengaturan yang lebih ketat terkait pembelian properti real estat oleh warga asing.
Menyeimbangkan Kebutuhan dan Keharmonisan
Pembentukan badan administratif baru ini mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi Jepang. Di satu sisi, negara ini sangat membutuhkan tenaga kerja asing untuk menopang ekonominya yang terus berjuang dengan masalah demografi. Di sisi lain, pemerintah juga berusaha keras untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Jepang.
Langkah jepang bentuk badan administratif khusus kontrol perilaku ini adalah upaya untuk menyeimbangkan dua kebutuhan yang seringkali bertolak belakang tersebut. Bagaimana kebijakan ini akan berjalan dan dampak jangka panjangnya terhadap integrasi warga asing di Jepang akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diikuti.
Kesimpulan
Jepang sedang berada di persimpangan jalan, mencoba menavigasi antara kebutuhan akan tenaga kerja asing dan keinginan untuk mempertahankan ketertiban dan identitas budayanya. Pembentukan badan administratif khusus ini adalah bukti nyata dari komitmen Jepang untuk menghadapi tantangan ini secara proaktif. Semoga langkah ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif bagi semua pihak, baik warga Jepang maupun warga asing yang tinggal di sana.
FAQ
Tanya: Apa tujuan utama pembentukan badan administratif khusus kontrol perilaku warga asing di Jepang?
Jawab: Badan ini dibentuk untuk merespons isu-isu sosial yang muncul akibat peningkatan jumlah warga asing, termasuk ketertiban masyarakat dan dampak pariwisata.
Tanya: Mengapa Jepang meningkatkan jumlah warga asing meskipun dikenal dengan imigrasi ketat?
Jawab: Jepang membuka pintu imigrasi lebih lebar untuk mengatasi tantangan penyusutan dan penuaan populasi serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
Tanya: Seberapa besar peningkatan jumlah warga asing di Jepang dalam beberapa tahun terakhir?
Jawab: Jumlah warga negara asing di Jepang mencapai rekor tertinggi sekitar 3,8 juta jiwa tahun lalu, menunjukkan peningkatan yang pesat.