Musim haji baru saja usai, namun persiapan untuk tahun depan sudah mulai hangat diperbincangkan. Jutaan umat Muslim di Indonesia tentu menanti-nanti kabar terbaru seputar ibadah suci ini. Nah, kali ini, Istana buka suara soal penyelenggaraan haji 2026, dan ada beberapa poin penting yang perlu kita tahu. Kabarnya, tongkat estafet pengelolaan haji akan berpindah tangan secara penuh ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Penasaran bagaimana detailnya? Mari kita bedah bersama!
Ilustrasi untuk artikel tentang Istana Buka Suara: Penyelenggaraan Haji 2026 Siap Diurus BP Haji, Siapkah Pelayanan Makin Prima?
Mengapa BP Haji Jadi Sorotan? Istana Beri Penjelasan
Anda mungkin bertanya-tanya, “Bukankah selama ini haji diurus Kementerian Agama?” Betul sekali. Namun, ada perubahan signifikan yang sedang dirancang. Untuk penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau haji 2025, Kementerian Agama memang masih berkoordinasi dengan BP Haji, lembaga baru yang dibentuk di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah masa transisi.
Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa memang ada rencana besar di balik pembentukan BP Haji. “Desain dibentuknya Badan Penyelenggara Haji itu memang kami memiliki rencana untuk penyelenggaraan haji itu dilakukan atau dikerjakan Badan (Penyelenggara) Haji,” kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jumat (11/7).
Perubahan ini bukan tanpa dasar hukum. Pemerintah saat ini masih menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji di DPR. RUU ini diharapkan menjadi regulasi yang komprehensif untuk mengatur penyelenggaraan haji dan umrah di masa mendatang. Jadi, peran BP Haji di haji 2026 sangat bergantung pada rampungnya RUU ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar bahkan sempat mengungkapkan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2025 mungkin menjadi yang terakhir dikelola oleh Kementerian Agama secara penuh.
Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, juga punya visi besar. Ia pernah menyampaikan kesiapan lembaganya untuk bertransformasi menjadi “Kementerian Haji dan Umrah RI pada tahun 2026”. Sebuah langkah ambisius demi pelayanan yang lebih terfokus dan optimal bagi jemaah.
Kuota Haji 2026: Tetap 221.000 Jemaah?
Selain soal penyelenggara, pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah mengenai kuota haji 2026. Berapa banyak jemaah Indonesia yang bisa berangkat?
Menurut Prasetyo Hadi, sejauh ini Indonesia masih mendapatkan kuota haji dasar untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. “Sepanjang informasi yang kami dapatkan kuota masih kuota basic ya, kuota dasar, sebagaimana setiap tahun,” jelasnya.
Untuk tahun 1446 H/2025, kuota jemaah haji Indonesia adalah 221.000 orang, yang terbagi atas:
| Kategori Jemaah | Jumlah Kuota (1446 H/2025) |
|---|---|
| Haji Reguler | 203.320 orang |
| Haji Khusus | 17.680 orang |
| Total | 221.000 orang |
Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf juga menyatakan bahwa kuota haji Indonesia untuk tahun 2026 sejauh ini masih sama seperti tahun 2025, yaitu 221.000 orang. Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah membahas kerja sama haji dan umrah dengan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mendampingi, menyebutkan bahwa semua permintaan Presiden Prabowo, termasuk yang berkaitan dengan haji, telah dipenuhi oleh Arab Saudi. Ini tentu kabar baik yang memberikan sinyal positif bagi jemaah.
Fokus pada Peningkatan Layanan: Evaluasi Berkelanjutan
Perubahan dalam pengelolaan haji ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah juga akan mengevaluasi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kami berharap ini bagian dari suatu proses yang komprehensif. Kami berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya,” tutur Prasetyo. Evaluasi ini penting agar setiap kekurangan bisa diperbaiki, dan setiap aspek pelayanan, mulai dari pendaftaran, akomodasi, transportasi, hingga bimbingan ibadah, bisa semakin prima.
Ini seperti memperbaiki mesin yang sudah berjalan baik agar performanya makin optimal. Dengan adanya fokus penuh dari BP Haji dan dukungan regulasi yang komprehensif, diharapkan pengalaman ibadah di Tanah Suci bagi jemaah haji Indonesia akan semakin nyaman dan khusyuk.
Kesimpulan
Pernyataan Istana soal penyelenggaraan haji 2026 membawa angin segar bagi para calon jemaah. Peran BP Haji yang semakin sentral, ditambah dengan revisi RUU Haji, menandakan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih baik. Dengan kuota yang stabil dan proses evaluasi yang berkelanjutan, harapan untuk haji 2026 yang lebih baik dari sebelumnya semakin besar. Mari kita doakan agar semua persiapan berjalan lancar, dan seluruh jemaah haji Indonesia dapat menunaikan rukun Islam kelima ini dengan aman, nyaman, dan mabrur.
FAQ
Tanya: Kapan BP Haji akan sepenuhnya mengambil alih penyelenggaraan haji?
Jawab: BP Haji akan mengambil alih sepenuhnya setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji disahkan oleh DPR.
Tanya: Apa tujuan utama dibentuknya Badan Penyelenggara Haji (BP Haji)?
Jawab: Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Tanya: Siapa yang saat ini masih berkoordinasi dengan BP Haji dalam penyelenggaraan haji 2025?
Jawab: Kementerian Agama masih berkoordinasi dengan BP Haji untuk penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau haji 2025.