Terbaru, Giring Ganesha hingga Taufik Hidayat Masuk Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

Yogyakarta, zekriansyah.com – Fenomena rangkap jabatan di kalangan pejabat pemerintahan kembali jadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada puluhan Wakil Menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih yang juga menjabat sebagai komisaris di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nama-nama beken seperti mantan atlet bulutangkis Taufik Hidayat dan musisi Giring Ganesha turut menghiasi daftar ini.

Ilustrasi: Giring Ganesha dan Taufik Hidayat kini menjabat sebagai komisaris BUMN, menambah daftar wakil menteri dengan rangkap jabatan di Kabinet Merah Putih.

Melalui artikel ini, Anda akan memahami lebih jauh siapa saja Wamen yang kini merangkap jabatan di BUMN, mengapa hal ini menjadi perbincangan, serta dampak-dampak yang mungkin timbul dari kebijakan ini. Informasi ini penting agar kita semua bisa melihat gambaran lengkap mengenai struktur dan tata kelola di tubuh pemerintahan dan perusahaan negara.

Fenomena Rangkap Jabatan: Kenapa Wamen Jadi Komisaris BUMN?

Belakangan ini, penunjukan Wakil Menteri (Wamen) untuk menduduki kursi komisaris di BUMN semakin sering terdengar. Ini bukan hal baru, tapi jumlahnya yang terus bertambah membuat publik bertanya-tanya. Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat ada 30 Wamen aktif yang merangkap jabatan, baik sebagai komisaris maupun komisaris utama di berbagai perusahaan milik negara dan anak usahanya.

Penunjukan ini biasanya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing BUMN. Salah satu yang paling baru adalah Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat, yang kini menjabat sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), anak usaha dari PT PLN (Persero). Pengangkatan Taufik Hidayat ini terjadi pada akhir Juni 2025, bersamaan dengan Anggawira, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Selain Taufik Hidayat, beberapa nama lain yang juga baru-baru ini ditunjuk menjadi komisaris BUMN antara lain Stella Christie (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) di PT Pertamina Hulu Energi, Ferry Juliantono (Wakil Menteri Koperasi) di PT Pertamina Patra Niaga, dan Arif Havas Oegroseno (Wakil Menteri Luar Negeri) di PT Pertamina International Shipping.

Siapa Saja Wakil Menteri yang Merangkap Jabatan Komisaris BUMN?

Daftar Wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN cukup panjang dan bervariasi. Berikut adalah daftar lengkap 30 Wakil Menteri yang kini juga menduduki posisi komisaris di perusahaan pelat merah:

Pro dan Kontra Rangkap Jabatan Wamen di BUMN

Kebijakan rangkap jabatan Wamen sebagai komisaris BUMN ini tentu tidak lepas dari perdebatan dan kritik publik. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan utama:

• Efektivitas Kinerja: Pertanyaan muncul apakah seorang Wamen bisa fokus penuh pada tugas-tugas kementeriannya sekaligus menjalankan peran pengawasan sebagai komisaris di BUMN. Jabatan Wamen sendiri adalah posisi struktural yang menuntut perhatian penuh pada pelaksanaan kebijakan publik.
• Potensi Konflik Kepentingan: Kekhawatiran terbesar adalah munculnya konflik kepentingan. Misalnya, seorang Wamen yang juga komisaris BUMN bisa menghadapi dilema saat harus membuat keputusan yang memengaruhi baik kementeriannya maupun perusahaan tempat ia menjabat komisaris.
• Beban Etika dan Profesional: Praktik ini dinilai bisa menimbulkan beban etika dan profesional bagi pejabat yang bersangkutan, terutama jika ada kebijakan pemerintah yang berbenturan dengan kepentingan bisnis BUMN.
• Politisasi Jabatan: Ada juga pandangan bahwa penunjukan ini bisa menjadi bentuk politisasi tawaran jabatan, di mana posisi komisaris BUMN digunakan sebagai “bagi-bagi kue” politik.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) secara eksplisit melarang menteri untuk merangkap jabatan. Namun, interpretasi hukum untuk wakil menteri masih menjadi perdebatan. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, pernah menyatakan bahwa pihaknya menghargai regulasi yang ada dan sepanjang tidak menyalahi aturan, praktik ini akan tetap dijalankan.

“Itu kita hargai regulasi yang ada, sepanjang tak menyalahi regulasi akan tetap dijalankan. Tapi sampai hari ini tak melanggar aturan tapi kalau ada yang berubah akan kami hargai dan hormati. Karena kan udah berlaku lama jadi kita ikut aja. Kalau aturan melarang ya kita ikut, kalau ga boleh ya dijalankan,” tegas Arya.

Kesimpulan

Fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN adalah isu yang kompleks, melibatkan efektivitas pemerintahan, tata kelola perusahaan negara, hingga potensi konflik kepentingan. Dengan puluhan nama pejabat yang kini memegang dua posisi penting, termasuk tokoh publik seperti Giring Ganesha dan Taufik Hidayat, wajar jika hal ini terus menjadi pusat perhatian.

Memahami daftar dan alasan di balik penunjukan ini membantu kita sebagai masyarakat untuk terus mengawasi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda untuk memahami lebih dalam dinamika yang terjadi di balik layar kebijakan publik dan BUMN di Indonesia.