Yogyakarta, zekriansyah.com – Kabar mengejutkan datang dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, baru-baru ini mengumumkan bahwa pihaknya telah memecat tujuh orang pegawai sejak ia menjabat pada Mei 2025. Pengumuman penting ini disampaikan langsung oleh Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI pada Senin, 14 Juli 2025, seperti yang dilansir oleh detikFinance.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto tegaskan komitmen integritas dengan pecat 7 pegawai sejak Mei 2025 sebagai wujud zero tolerance terhadap pelanggaran.
Keputusan tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Pemecatan ini berkaitan erat dengan isu integritas pegawai dan komitmen DJP untuk memberantas kecurangan. Mari kita selami lebih dalam mengapa langkah drastis ini perlu diambil dan apa dampaknya bagi institusi pajak di Indonesia.
Mengapa Pegawai DJP Dipecat? Fokus pada Integritas dan Anti-Kecurangan
Dalam kesempatan RDP tersebut, Bimo Wijayanto dengan tegas menyatakan bahwa DJP terus menggalakkan program-program untuk memperkuat kepercayaan publik. Tujuannya jelas, yakni menjadikan DJP sebagai institusi yang lebih profesional dan humanis di mata masyarakat. Namun, untuk mencapai itu, integritas menjadi pondasi utama yang tak bisa ditawar.
“Kami sudah memecat tujuh orang selama kepemimpinan kami dari Mei (2025) kemarin,” ujar Bimo, menegaskan bahwa tindakan ini adalah bagian dari upaya serius mereka. Ia menambahkan bahwa DJP menerapkan prinsip “zero tolerance terhadap fraud” atau nol toleransi terhadap kecurangan. Ini berarti, sekecil apapun bentuk kecurangan yang dilakukan pegawai, akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Bahkan, Bimo memberikan contoh konkret untuk menggambarkan betapa seriusnya komitmen ini. “Fraud Rp 100 pun kami akan tindak,” tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai nominal kecurangan bukanlah patokan, melainkan tindakan pelanggaran integritas itu sendiri yang menjadi fokus utama.
Membangun Kembali Kepercayaan Publik pada DJP
Langkah pemecatan ini adalah bagian dari strategi besar DJP untuk mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik. Mengapa ini sangat penting? Karena kepercayaan wajib pajak adalah kunci utama untuk optimalisasi penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang. Jika masyarakat percaya pada DJP, mereka diharapkan akan lebih sukarela dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Bimo menjelaskan, program penguatan integritas ini merupakan salah satu bentuk strategi optimalisasi penerimaan pajak tahun 2026. Dengan pegawai yang berintegritas, diharapkan wajib pajak akan merasa lebih nyaman dan yakin bahwa uang pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik dan tidak diselewengkan. Ini adalah langkah krusial untuk menciptakan iklim perpajakan yang sehat dan adil.
Sekilas Statistik dan Struktur DJP
Sebagai informasi, DJP adalah institusi besar dengan jangkauan yang luas di seluruh Indonesia. Total pegawai DJP saat ini mencapai 43.993 orang yang tersebar di berbagai wilayah dan unit kerja.
Berikut adalah sebaran kantor DJP di Indonesia:
- 34 Kantor Wilayah (Kanwil)
- 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
- 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Mayoritas pegawai DJP didominasi oleh lulusan sarjana/D-IV, S2, dan S3, menunjukkan tingkat pendidikan yang tinggi. Dari sisi usia, sekitar 56% pegawai DJP berusia produktif, yaitu antara 25-40 tahun. Struktur dan sumber daya manusia yang besar ini tentu membutuhkan sistem pengawasan dan penegakan integritas yang kuat agar tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal.
Kesimpulan
Keputusan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto untuk memecat 7 pegawai adalah sinyal kuat bahwa institusi ini serius dalam membersihkan diri dari praktik-praktik yang merusak integritas. Langkah ini, seperti yang dilansir detikFinance, merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya DJP untuk meraih kembali kepercayaan publik dan memastikan penerimaan pajak yang optimal.
Dengan komitmen “zero tolerance terhadap fraud” dan penindakan tegas tanpa pandang bulu, diharapkan DJP dapat bertransformasi menjadi lembaga yang semakin profesional, transparan, dan dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah langkah awal yang penting menuju sistem perpajakan yang lebih baik dan berintegritas.