Pernahkah Anda membayangkan belajar di kelas yang padat, bahkan sampai 50 siswa dalam satu ruangan? Mungkin terbayang suasana gerah dan kurang nyaman, bukan? Nah, di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas untuk mengatasi kekhawatiran ini. Beliau memastikan bahwa setiap kelas yang diisi 50 siswa akan dipasang AC agar proses belajar mengajar tetap kondusif dan nyaman.
Gubernur Dedi Mulyadi pastikan kelas berkapasitas 50 siswa akan dipasang AC demi kenyamanan belajar dan menekan angka putus sekolah di Jawa Barat.
Kebijakan ini sontak menjadi perbincangan hangat. Namun, di balik keputusan tersebut, ada alasan kuat yang menyentuh hati: upaya mencegah anak-anak Jawa Barat putus sekolah. Mari kita selami lebih dalam mengapa kebijakan ini diambil dan bagaimana solusi cepat dari Kang Dedi Mulyadi ini bekerja.
Mengapa Kelas di Jabar Bisa Diisi Hingga 50 Siswa?
Kebijakan mengenai penambahan jumlah siswa per kelas ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 463.1/Kep.323-Disdik/2025. Ini bukanlah sekadar aturan baru tanpa dasar, melainkan sebuah respons darurat terhadap tantangan pendidikan di Jawa Barat.
Angka Putus Sekolah di Jawa Barat: Fakta yang Mendorong Kebijakan
Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka putus sekolah (APTS) dan lulusan tidak melanjutkan (LTM) tertinggi secara nasional. Bayangkan, puluhan ribu anak usia sekolah menengah harus terpaksa berhenti belajar. Data menunjukkan bahwa di jenjang SMA/SMK, ada sekitar 66.385 siswa yang putus sekolah. Angka ini tentu sangat memprihatinkan.
Dedi Mulyadi menegaskan, kebijakan satu kelas diisi 50 siswa ini adalah langkah darurat untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. “Negara meminta rakyatnya sekolah. Maka negara tidak boleh menelantarkan warganya sehingga tidak bersekolah,” ujarnya.
Solusi Jangka Pendek untuk Akses Pendidikan
Salah satu alasan utama di balik angka putus sekolah yang tinggi adalah keterbatasan jumlah sekolah negeri dan kendala ekonomi orang tua. Banyak siswa yang sebenarnya mampu membayar biaya bulanan sekolah swasta, namun terbebani oleh biaya transportasi karena lokasi sekolah yang terlalu jauh.
Melalui kebijakan ini, sekolah negeri di daerah-daerah tertentu yang jumlah sekolahnya masih sangat terbatas diizinkan untuk menerima siswa hingga maksimal 50 orang per kelas. Ini adalah upaya agar anak-anak yang berada di dekat sekolah negeri bisa tertampung, daripada harus putus sekolah atau menempuh perjalanan jauh dengan biaya mahal.
Solusi Cepat dari Dedi Mulyadi: AC untuk Kenyamanan Belajar
Melihat potensi ketidaknyamanan akibat jumlah siswa yang lebih banyak, Gubernur Dedi Mulyadi tidak tinggal diam. Beliau langsung bergerak cepat dengan menyiapkan fasilitas penunjang agar siswa tetap nyaman belajar.
Detail Pemasangan AC di Ratusan Kelas
Dari total 8.727 ruang kelas 10 di 801 SMA dan SMK negeri se-Jawa Barat, hanya 384 kelas yang akan diisi 48 hingga 50 siswa. Untuk kelas-kelas inilah, Dedi Mulyadi memastikan akan ada pemasangan pendingin ruangan (AC). Tak tanggung-tanggung, setiap kelas akan dipasangi dua unit AC berkapasitas 2 PK! “Insyaallah nanti mau dikirim AC ke sekolah-sekolah, dipasangi dua PK dan satu kelasnya itu ada dua AC sehingga ruangannya dingin,” kata Kang Dedi.
Gotong Royong untuk Pendidikan: Dana dari Berbagai Pihak
Yang menarik, dana untuk pengadaan dan pemasangan AC ini tidak berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat. Melainkan, ini adalah wujud nyata dari semangat gotong royong. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa dana tersebut murni sumbangan dari berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan di Jawa Barat. Salah satu donatur yang disebut adalah Joshua Sirait, putra Menteri Perumahan Kawasan dan Pemukiman Maruarar Sirait, dan masih banyak lagi pihak lain yang turut berpartisipasi. Ini menunjukkan betapa kuatnya kepedulian masyarakat terhadap masa depan pendidikan anak bangsa.
Bukan Solusi Permanen: Ruang Kelas Baru Segera Dibangun
Penting untuk diingat, kebijakan kelas diisi 50 siswa ini bersifat sementara. Dedi Mulyadi telah menegaskan bahwa ini adalah solusi jangka pendek.
Target Pembangunan Ruang Kelas Baru
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan rencana jangka panjang untuk mengatasi kepadatan kelas ini. Dalam enam bulan ke depan, atau paling lambat Januari 2026, Pemprov akan mengalokasikan anggaran perubahan untuk pembangunan ruang kelas baru. Bahkan, anggaran sebesar Rp 100 miliar sudah disiapkan untuk pembangunan 736 ruangan kelas baru. Tujuannya jelas, agar jumlah siswa per kelas bisa kembali ke angka ideal, yaitu sekitar 30-35 siswa.
Perbedaan Proses Belajar SD/SMP dengan SMA/SMK
Menanggapi kekhawatiran tentang kualitas pembelajaran, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa proses belajar mengajar di jenjang SMA dan SMK berbeda dengan SD atau SMP. Menurutnya, siswa SMA/SMK lebih banyak belajar mandiri, membaca, dan paparan materi. Jadi, meskipun jumlah siswa lebih banyak, interaksi pembelajaran dinilai tidak akan terlalu terganggu seperti di jenjang dasar.
Reaksi dan Harapan Masyarakat
Kebijakan ini memang sempat menuai pro dan kontra. Beberapa pihak, termasuk Forum Kepala SMA Swasta Provinsi Jawa Barat, menyuarakan kekhawatiran tentang kualitas pembelajaran dan dampaknya terhadap sekolah swasta. Namun, Dedi Mulyadi menekankan bahwa kebijakan ini adalah prioritas untuk mencegah putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Harapannya, dengan adanya fasilitas AC dan rencana pembangunan ruang kelas baru, para siswa dapat belajar dengan nyaman dan fokus, tanpa terganggu oleh suasana kelas yang pengap atau panas. Inilah wujud komitmen pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan setiap anak di Jawa Barat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan.
Kesimpulan
Kebijakan Dedi Mulyadi yang membolehkan kelas diisi 50 siswa dan langkah cepatnya untuk dipasang AC adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi masalah putus sekolah dan memastikan akses pendidikan bagi semua. Meski bersifat sementara, solusi ini didukung oleh semangat gotong royong dari berbagai pihak.
Kita patut mengapresiasi upaya ini sebagai jembatan menuju solusi jangka panjang berupa pembangunan ruang kelas baru. Dengan demikian, harapan untuk masa depan pendidikan yang lebih baik dan merata di Jawa Barat bisa terwujud, di mana setiap anak berhak mendapatkan kenyamanan dan kualitas dalam proses belajarnya. Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi daerah lain!