Yogyakarta, zekriansyah.com – Wacana pembongkaran Teras Cihampelas di Kota Bandung kembali mencuat. Kali ini, usulan datang langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Bangunan yang menjadi ikon sekaligus “warisan” dari masa kepemimpinan mantan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ini dinilai sudah tidak optimal fungsinya.
Ilustrasi: Perdebatan membongkar Teras Cihampelas memanas antara Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung.
Bagi Anda yang penasaran mengapa Teras Cihampelas diusulkan dibongkar, bagaimana respons Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, dan apa dampaknya bagi Kota Kembang, artikel ini akan merangkumnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Simak terus untuk tahu perkembangan terbarunya!
Mengapa Teras Cihampelas Diusulkan Dibongkar?
Teras Cihampelas, yang dikenal sebagai skywalk atau jembatan pejalan kaki di atas Jalan Cihampelas, dibangun pada tahun 2017 dengan anggaran fantastis mencapai Rp 48,5 miliar. Awalnya, proyek ini bertujuan untuk menata pedagang kaki lima (PKL) dan menjadi destinasi wisata belanja baru di Bandung.
Namun, seiring waktu, kondisi Teras Cihampelas justru memprihatinkan. Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, keberadaan skywalk ini malah membuat kawasan Cihampelas menjadi semrawut, sempit, dan terkesan “bau haseum” (asam).
“Pak Wali Kota harus merapikan Jalan Cihampelas karena jalannya menyempit dan bau haseum (asam),” ujar Dedi Mulyadi saat bertemu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga mengakui bahwa Teras Cihampelas menimbulkan masalah tata ruang. Bangunan ini dianggap mengganggu nilai historis Jalan Cihampelas yang seharusnya bisa dilestarikan dengan pagar pohon yang rindang.
Selain itu, Teras Cihampelas kini sepi pengunjung dan banyak pedagang yang memilih turun kembali berjualan di trotoar bawah. Hal ini membuat fungsi utama skywalk sebagai fasilitas penunjang PKL tidak berjalan optimal, bahkan terkesan mangkrak.
Tantangan Dedi Mulyadi kepada Wali Kota Farhan
Dalam pertemuan di Bandara Husein Sastranegara pada Rabu (2/7/2025), Dedi Mulyadi secara langsung menantang Muhammad Farhan untuk berani menertibkan kawasan Cihampelas, termasuk membongkar peninggalan kepala daerah sebelumnya jika diperlukan.
“Pak Wali Kota ini saya lihat pemberani, tetapi ada sedikit takutnya,” kata Dedi sembari tertawa, mencoba memotivasi Farhan.
Tantangan ini disambut serius oleh Farhan. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengkaji usulan tersebut dan mencari solusi terbaik.
Proses Pembongkaran yang Tidak Mudah
Meskipun usulan pembongkaran sudah diutarakan, Wali Kota Farhan menegaskan bahwa proses pelepasan aset negara seperti Teras Cihampelas bukanlah perkara mudah.
“Dijual enggak mungkin, disewakan juga enggak mungkin. Nah, itu (dibongkar). Namun, proses pelepasan aset memang tidak semudah itu,” jelas Farhan.
Ia menjelaskan bahwa wacana pembongkaran ini membutuhkan tahapan administratif yang panjang, termasuk:
- Diskusi dan koordinasi dengan DPRD Kota Bandung.
- Koordinasi dengan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD).
- Perizinan yang kompleks.
- Kajian hukum dan politik yang mendalam.
Farhan juga menyebut bahwa pihaknya perlu berkonsultasi dengan para ahli tata kota dan planologi untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai manfaat dan kerugian Teras Cihampelas ke depan.
Upaya Pemkot Bandung Sambil Menunggu Keputusan
Selama proses kajian dan menunggu kejelasan terkait keputusan pembongkaran, Pemkot Bandung tidak membiarkan Teras Cihampelas terbengkalai. Berbagai langkah pemeliharaan dan penataan sedang dilakukan:
- Satpol PP: Disiagakan 24 jam untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area Teras Cihampelas.
- DSDABM (Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga): Melakukan perbaikan fasilitas seperti toilet dan membersihkan coretan atau vandalisme.
- Dinas Perhubungan: Memasang penerangan jalan lingkungan dan pedestrian di bawah skywalk agar tidak gelap dan lebih nyaman.
Farhan menekankan bahwa saat ini fokus utama adalah memastikan Teras Cihampelas tetap aman, bersih, dan terang benderang sambil mencari solusi jangka panjang.
Tanggapan DPRD Kota Bandung
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyikapi usulan pembongkaran Teras Cihampelas dengan hati-hati. Ia menyarankan agar Pemkot Bandung tidak buru-buru membongkar, melainkan mencari cara untuk menyempurnakan bangunan yang sudah ada.
“Pasti pro dan kontra ada, tetapi sekali lagi, sesuatu itu lebih baik menyempurnakannya karena pasti ada kekurangan di sana-sini,” kata Asep.
Menurutnya, Pemkot Bandung di era Ridwan Kamil dan Oded M. Danial pasti memiliki alasan kuat saat membangun Teras Cihampelas. Oleh karena itu, mencari kesempurnaan akan lebih banyak manfaatnya bagi Kota Bandung.
Kesimpulan
Usulan pembongkaran Teras Cihampelas oleh Gubernur Dedi Mulyadi membuka kembali diskusi panjang mengenai nasib salah satu ikon Kota Bandung ini. Meskipun dinilai bermasalah dari segi tata ruang dan fungsi, Wali Kota Farhan berkomitmen untuk mengkaji secara matang setiap opsi, mengingat proses pelepasan aset yang tidak mudah.
Sambil menunggu keputusan final, Pemkot Bandung terus berupaya menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan Teras Cihampelas. Semoga keputusan yang diambil nantinya benar-benar membawa manfaat maksimal bagi Kota Bandung dan masyarakatnya.