Yogyakarta, zekriansyah.com – Isu HIV/AIDS masih menjadi perhatian serius di banyak daerah di Indonesia. Angka kasus yang terus bergerak, bahkan cenderung meningkat di beberapa wilayah, mendorong para pemimpin daerah untuk bertindak cepat. Tak heran, banyak bupati dan wakil bupati tegaskan penanggulangan HIV/AIDS sebagai prioritas utama. Mereka menyadari bahwa upaya ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat.
Bupati dan Wakil Bupati perkuat komitmen penanggulangan HIV/AIDS, menekankan sinergi lintas sektor untuk menekan angka kasus yang terus meningkat.
Artikel ini akan mengupas tuntas mengapa komitmen pemerintah daerah begitu krusial, strategi apa saja yang dicanangkan, dan bagaimana sinergi berbagai pihak menjadi kunci dalam upaya pencegahan HIV/AIDS yang lebih efektif.
Mengapa Komitmen Pemda Begitu Penting?
Para pemimpin daerah melihat masalah HIV/AIDS ini sebagai tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, misalnya, mengungkapkan bahwa kasus HIV/AIDS ibarat gunung es. Artinya, jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih besar dari data yang terdeteksi.
Peningkatan kasus, bahkan yang merambah berbagai kalangan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti yang disoroti Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah, menunjukkan bahwa penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Di Blora, Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati juga menyoroti adanya 132 kasus baru hanya dalam delapan bulan pertama tahun 2023. Angka-angka ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah untuk tidak menyepelekan isu ini.
Strategi Utama: Sinergi Lintas Sektor dan Peran KPAD
Untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian. Sinergi lintas sektor menjadi pondasi utama.
Bukan Hanya Tanggung Jawab Kesehatan: Melibatkan Semua Elemen
Wakil Bupati Kebumen, Ristawati Purwaningsih, dengan tegas menyatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bukanlah tanggung jawab Dinas Kesehatan atau Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) saja. Ia menekankan perlunya kerja sama dan komitmen tinggi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah (termasuk pemerintah desa), swasta, hingga masyarakat.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Gorontalo, Tonny Junus, menyoroti peran strategis sektor pendidikan, khususnya guru Bimbingan Konseling (BK). Menurutnya, guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga agen perubahan sosial yang membentuk karakter dan perilaku siswa, termasuk dalam pemahaman kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS. Di Blora, Wabup Tri Yuli Setyowati juga mengajak seluruh stakeholder untuk saling mendukung.
Mengaktifkan dan Menguatkan KPAD
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengaktifkan dan menguatkan peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di masing-masing daerah. Di Merauke, Wakil Bupati diangkat sebagai Ketua Harian KPAD. Demikian pula di Jeneponto dan Badung, Wakil Bupati mengemban peran sebagai Ketua Pelaksana KPA.
Rapat koordinasi KPA yang rutin digelar, seperti yang dicontohkan di Jeneponto dan Klaten, menjadi wadah penting untuk mengevaluasi program, bertukar informasi, dan merumuskan langkah-langkah ke depan.
Edukasi dan Sosialisasi: Kunci Pencegahan Dini
Edukasi dan sosialisasi adalah garda terdepan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Informasi yang benar dan berkesinambungan harus sampai ke berbagai lapisan masyarakat.
Para bupati dan wakil bupati mendorong edukasi HIV/AIDS dan sosialisasi HIV/AIDS secara masif:
- Targetkan Generasi Muda: Sosialisasi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lingkungan pendidikan lainnya menjadi fokus utama karena usia pelajar dan produktif adalah kelompok yang rentan (Merauke, Gorontalo, Badung, Klaten).
- Libatkan Institusi Agama: Gereja dan masjid juga menjadi kanal penting untuk menyebarkan informasi (Merauke).
- Tingkatkan Skrining: Himbauan bahkan instruksi untuk melakukan pemeriksaan HIV digencarkan, seperti yang disampaikan Bupati Merauke kepada seluruh pimpinan OPD.
- Pendekatan Preventif yang Cerdas: Wakil Bupati Pangandaran, Adang Hadari, berani mengkampanyekan pentingnya kondom sebagai alat pengurangan risiko penularan bagi kelompok berisiko tinggi, sembari menegaskan bahwa ini bukan untuk melegalkan perzinaan, melainkan upaya preventif yang harus disampaikan secara hati-hati dan tepat sasaran.
Menghapus Stigma dan Mendukung ODHA: Jalan Menuju “Zero AIDS”
Selain pencegahan, aspek penting lainnya adalah penanganan dan dukungan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, dengan tegas mengajak masyarakat untuk berhenti menstigma dan mendiskriminasi penderita HIV/AIDS.
“Saya mengajak masyarakat untuk tidak mengucilkan atau melarang penderita HIV/AIDS bersosialisasi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa berkomunikasi dengan ODHA tidak akan menularkan penyakit, penularan hanya terjadi melalui jalur tertentu seperti hubungan badan atau penggunaan jarum suntik bersama.
Visi “3 Zero AIDS” menjadi target bersama:
- Zero New HIV Infection: Tidak ada infeksi HIV baru.
- Zero AIDS Related Deaths: Tidak ada kematian akibat HIV/AIDS.
- Zero Discrimination: Tidak ada stigma atau diskriminasi terhadap ODHA.
Untuk mencapai ini, pemerintah daerah juga berupaya memberikan dukungan konkret, seperti pelatihan dan keterampilan bagi ODHA agar mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan dapat berkontribusi kembali di masyarakat, seperti yang diusulkan di Blora. Kepatuhan minum obat bagi ODHA juga menjadi kunci keberhasilan penanganan, yang terus didorong melalui berbagai program.
Bersama Wujudkan Masa Depan Bebas HIV/AIDS
Komitmen kuat dari para bupati dan wakil bupati menegaskan penanggulangan HIV/AIDS bukan sekadar slogan, melainkan panggilan untuk bertindak. Dengan sinergi lintas sektor, edukasi HIV/AIDS yang masif, serta upaya tanpa henti untuk menghapus stigma dan diskriminasi, harapan untuk mencapai “Zero AIDS” bukan lagi sekadar mimpi. Mari bersama-sama mendukung upaya ini demi masa depan yang lebih sehat dan bebas dari HIV/AIDS.