Yogyakarta, zekriansyah.com – Pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas adalah dambaan setiap daerah. Di Halmahera Timur, komitmen ini terus digalakkan, terutama melalui peran vital Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati Halmahera Timur, Bapak Ubaid Yakub, tidak hanya berharap OPD hadir dalam setiap kegiatan sosialisasi, namun juga benar-benar melakukan ‘action’ atau tindakan nyata dalam mengimplementasikan dan menyebarluaskan nilai-nilai yang didapatkan. Ini adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempercepat pembangunan di bumi Fagogoru.
Bupati Halmahera Timur Minta OPD Tingkatkan Aksi Sosialisasi Integritas Guna Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan.
Artikel ini akan mengupas tuntas mengapa Bupati Halmahera Timur berharap OPD ‘action’ sosialisasi ini menjadi prioritas utama, serta bagaimana harapan tersebut diwujudkan dalam berbagai program dan kebijakan. Mari kita selami lebih dalam!
Mengapa Sosialisasi Itu Penting? Pesan Tegas Bupati Ubaid Yakub
Baru-baru ini, pada Senin (28/7/2025), Aula Kantor Bupati Halmahera Timur menjadi saksi kegiatan penting: sosialisasi anti korupsi yang diinisiasi oleh Inspektorat Haltim. Acara bertema “Membangun Integritas dan Budaya Anti Korupsi” ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD, Sekda, para asisten, staf ahli, dan yang paling krusial, seluruh pimpinan OPD Kabupaten Halmahera Timur.
Dalam sambutannya, Bupati Ubaid Yakub menyampaikan apresiasinya dan menekankan betapa pentingnya membangun komitmen dan integritas.
“Kalau integritas sudah jadi budaya, maka akan mewarnai perilaku kehidupan kita sehari-hari,” tegas Bupati Ubaid.
Beliau juga berharap semua peserta, khususnya pimpinan OPD, bisa mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi untuk perubahan nyata.
Dari Teori ke Aksi: Implementasi di Lapangan
Harapan Bupati Halmahera Timur tidak berhenti pada partisipasi dalam sosialisasi. Lebih jauh, beliau mendorong agar ilmu dan pemahaman yang diperoleh mampu diimplementasikan dalam perilaku dan pengambilan kebijakan pemerintah. Ini yang dimaksud dengan OPD ‘action’ sosialisasi.
Bupati Ubaid secara tegas mengingatkan bahwa tata kelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan daerah haruslah bebas dari praktik korupsi.
“Kita ingin menjadikan pemerintahan ini terkelola baik, jauh dari apa yang disebut korupsi,” ujarnya.
Beliau bahkan secara terbuka meminta bimbingan dan panduan dari para narasumber, seperti Kepala Kejari Haltim dan akademisi Unkhair, agar bisa melakukan pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan. “Kami mohon diingatkan jika terlihat mulai keluar dari rel yang sebenarnya,” pinta Bupati. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga integritas.
Sinergi OPD: Kunci Percepatan Pembangunan Halmahera Timur
Komitmen Bupati Halmahera Timur terhadap kinerja OPD dan pentingnya sosialisasi tidak hanya terbatas pada isu anti-korupsi. Pada kesempatan lain, yaitu Senin (15/7/2024), Bupati Ubaid Yakub juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk serius memperhatikan kinerja mereka demi mempercepat pembangunan di Halmahera Timur.
Beliau menekankan bahwa setiap tugas yang diberikan harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai target. Kinerja OPD akan dievaluasi per semester, yang menjadi bukti keseriusan Pemkab dalam memantau progress.
Selain itu, sinergi antar OPD juga menjadi fokus utama. Misalnya, pada Selasa (15/4/2025), Bupati Ubaid Yakub menyampaikan bahwa Tim Penggerak PKK dan OPD harus menyelaraskan program dalam menanggapi isu-isu strategis seperti stunting, kemiskinan, pelecehan seksual, hingga literasi. Kolaborasi dan dukungan antar Pimpinan OPD sangat diperlukan untuk mendorong program yang lebih baik.
Sosialisasi sebagai Fondasi Tata Kelola Desa yang Transparan
Pentingnya sosialisasi dan implementasi juga terlihat dari peran Wakil Bupati Halmahera Timur, Bapak Anjas Taher. Pada Senin (13/3/2023), beliau membuka sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan, dan Penetapan Lokasi serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil setiap Desa.
Wakil Bupati Anjas berharap agar para pengelola keuangan di tingkat desa, termasuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa, dapat memahami prosedur dan tata kelola keuangan dengan maksimal.
“Bagi kami fase yang terpenting adalah penatausahaan dan pertanggungjawaban. Karena kalau penatausahaan dan pertanggungjawaban tidak baik maka akan menimbulkan masalah,” ucap Anjas.
Ini menunjukkan bahwa sosialisasi adalah langkah awal untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel hingga ke tingkat desa, sehingga pembangunan berjalan lancar dan jauh dari penyimpangan.
Kesimpulan
Jelas terlihat bahwa Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, memiliki harapan besar terhadap OPD-nya. Beliau ingin agar setiap OPD tidak sekadar menerima informasi dalam kegiatan sosialisasi, melainkan benar-benar menerjemahkannya menjadi ‘action’ nyata di lapangan. Baik itu dalam upaya membangun budaya anti korupsi, mempercepat pembangunan Halmahera Timur melalui sinergi program, maupun memastikan tata kelola keuangan yang transparan hingga ke tingkat desa.
Komitmen ini adalah fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Halmahera Timur. Dengan semangat OPD ‘action’ sosialisasi, diharapkan Halmahera Timur akan terus maju dan sejahtera.