Yogyakarta, zekriansyah.com – Baru-baru ini, jalanan Kota Budapest, Hongaria, dipenuhi lautan manusia. Puluhan hingga ratusan ribu orang tumpah ruah merayakan Budapest Pride, sebuah acara tahunan yang merayakan hak-hak LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, dan lainnya). Yang menarik, keramaian ini terjadi di tengah larangan ketat dari pemerintah Perdana Menteri Viktor Orbán.
Ilustrasi: Semangat kebebasan bergema di jalanan Budapest saat ribuan orang berkumpul menentang larangan pemerintah, memperjuangkan hak LGBTQ+.
Mengapa acara yang seharusnya jadi perayaan biasa ini berubah jadi ajang perlawanan besar? Artikel ini akan menjelaskan bagaimana Budapest Pride tahun ini menjadi simbol perjuangan hak asasi dan kebebasan di Hongaria, serta apa dampaknya bagi masyarakat umum. Dengan membaca ini, Anda akan memahami lebih dalam dinamika politik dan sosial di Eropa yang mungkin relevan dengan isu-isu hak asasi di mana pun.
Aksi Massa di Tengah Larangan Ketat
Pemerintah Hongaria, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orbán dari partai Fidesz yang populis sayap kanan, telah mengambil langkah drastis dengan melarang acara Pride. Larangan ini didasarkan pada undang-undang “perlindungan anak” yang baru disahkan, yang melarang “penggambaran atau promosi” homoseksualitas kepada anak di bawah umur.
Akibat larangan ini, pemerintah mengancam peserta dengan denda hingga €500 (sekitar Rp 8,7 juta) dan penyelenggara dengan hukuman penjara hingga satu tahun. Bahkan, ada ancaman penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi peserta. Namun, ancaman ini justru menjadi bumerang.
“Kami datang karena mereka mencoba melarangnya,” kata Timi (49), seorang warga Hongaria yang ikut berbaris bersama putrinya, Zsófi (23), yang sengaja datang dari Barcelona.
Penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai rekor tertinggi, antara 180.000 hingga 200.000 orang, jauh melampaui perkiraan awal 35.000-40.000. Ini menjadi salah satu demonstrasi publik terbesar di Hongaria selama 15 tahun terakhir pemerintahan Orbán.
Peran Krusial Wali Kota Budapest
Di tengah larangan pemerintah pusat, Wali Kota Budapest, Gergely Karácsony, mengambil langkah berani. Ia mendeklarasikan pawai Pride sebagai “acara kota” atau “Perayaan Hari Kebebasan” yang diselenggarakan oleh dewan kota. Langkah ini secara hukum memungkinkan acara tersebut tetap berjalan tanpa memerlukan izin polisi, sekaligus mengakali larangan pemerintah.
Karácsony menegaskan bahwa keputusan ini diambil karena ia percaya tidak boleh ada warga negara kelas satu atau kelas dua.
“Pemerintah selalu memerangi musuh yang harus mereka lindungi rakyat Hongaria,” kata Karácsony. “Kali ini, minoritas seksual yang menjadi sasaran… kami percaya tidak boleh ada warga negara kelas satu dan kelas dua, jadi kami memutuskan untuk mendukung acara ini.”
Wali kota juga memastikan bahwa tugas polisi hanyalah menjamin keamanan peserta, bukan membubarkan acara atau mendenda mereka.
Suara Perlawanan dari Berbagai Kalangan
Para peserta Budapest Pride datang dari berbagai latar belakang, menunjukkan bahwa isu ini jauh melampaui sekadar hak-hak LGBTQ+. Ada lansia, orang tua dengan anak-anak mereka (seperti Viki Márton yang membawa putrinya yang berusia sembilan tahun), politisi, dan aktivis dari lebih dari 30 negara.
Berikut beberapa suara dari para peserta:
- Akos Horvath (18), seorang pelajar: “Ini bukan hanya tentang mewakili kaum gay, tetapi tentang membela hak-hak rakyat Hongaria.”
- Eszter Rein-Bódi: “Ini tentang banyak hal, bukan hanya tentang homoseksualitas… Ini adalah momen terakhir untuk membela hak-hak kita.”
- Zoltan (66), peserta yang baru pertama kali ikut: “Saya bangga menjadi gay… dan saya sangat takut pemerintah ingin menjatuhkan kami. Saya sangat terkejut ada begitu banyak orang, saya ingin menangis.”
Kehadiran puluhan Anggota Parlemen Eropa (MEP) dan Komisioner Kesetaraan Uni Eropa, Hadja Lahbib, juga menunjukkan dukungan internasional yang kuat. Mereka menekankan pentingnya kebebasan dasar dan kesetaraan bagi semua warga negara.
Konflik Politik dan Sorotan Dunia
Aksi massa di Budapest ini dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengekang kebebasan demokratis di Hongaria menjelang pemilihan umum nasional tahun depan. Analis politik Daniel Mikecz menyebut langkah Orbán ini sebagai “resep yang teruji dan terbukti menjelang pemilihan tahun depan dengan menciptakan konflik,” yang bertujuan untuk mempolarisasi masyarakat dan menggalang dukungan dari pemilih konservatif.
Pemerintahan Orbán kini menghadapi tantangan besar dari Péter Magyar, mantan anggota elit partai Fidesz yang kini memimpin partai oposisi Tisza. Meskipun Magyar belum mengambil sikap tegas terkait isu hak LGBTQ+, partainya menyerukan pemerintah untuk melindungi peserta pawai.
Secara internasional, larangan ini menuai kecaman keras. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen meminta Hongaria membatalkan larangan tersebut, dan Uni Eropa telah merujuk kasus ini ke Pengadilan Eropa. Tiga puluh tiga negara juga secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap pawai tersebut.
Meskipun ada upaya kelompok sayap kanan untuk melakukan kontra-demonstrasi, polisi berhasil mengalihkan rute untuk menghindari bentrokan. Suasana pawai tetap meriah dan damai, meskipun di bawah terik matahari.
Kesimpulan
Budapest Pride tahun ini bukan sekadar pawai biasa; ia telah menjadi simbol kuat perlawanan rakyat Hongaria terhadap pembatasan kebebasan dan hak asasi. Dengan puluhan ribu orang turun ke jalan, mereka menunjukkan bahwa semangat kebebasan dan kesetaraan tidak dapat dibungkam oleh larangan atau ancaman.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa perjuangan untuk hak-hak dasar dan demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Semoga aksi damai ini dapat mendorong perubahan positif dan memastikan bahwa setiap individu di Hongaria, dan di mana pun, dapat hidup dengan martabat dan kesetaraan.
FAQ
Tanya: Mengapa Budapest Pride tahun ini menjadi sorotan utama?
Jawab: Budapest Pride tahun ini menjadi sorotan karena ribuan orang memadati jalanan untuk merayakannya, meskipun pemerintah Hongaria di bawah Viktor Orbán melarang acara tersebut.
Tanya: Apa dasar hukum pemerintah Hongaria melarang acara Pride?
Jawab: Larangan ini didasarkan pada undang-undang “perlindungan anak” yang baru disahkan, yang melarang “penggambaran atau promosi” homoseksualitas kepada anak di bawah umur.
Tanya: Apa ancaman yang dihadapi peserta dan penyelenggara Budapest Pride?
Jawab: Peserta terancam denda hingga €500, sementara penyelenggara bisa menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun, bahkan dengan potensi penggunaan teknologi pengenalan wajah.