Yogyakarta, zekriansyah.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution kembali jadi sorotan publik. Setelah salah satu anak buahnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bobby menyatakan kesiapannya untuk dipanggil dan dimintai keterangan.
Ilustrasi: Wajah Bobby Nasution terlihat tegang saat anak buahnya digelandang KPK terkait korupsi proyek jalan.
Artikel ini akan membahas tuntas duduk perkara kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut, mulai dari kronologi OTT, pernyataan Bobby, hingga respons dari KPK. Dengan membaca ini, Anda akan memahami lebih jelas perkembangan kasus yang melibatkan pejabat daerah ini secara ringkas dan mudah.
OTT KPK Gegerkan Sumut, Kadis PUPR Jadi Tersangka
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan operasi senyap atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis, 26 Juni 2025, di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan lima orang terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumut.
Salah satu yang diciduk adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Topan, yang dikenal sebagai orang dekat Bobby Nasution sejak menjabat Wali Kota Medan, langsung ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya. Uang tunai sebesar Rp 231 juta juga turut diamankan, yang diduga merupakan sisa dari komitmen fee proyek.
Bobby Nasution: Siap Dipanggil, Siapapun Wajib Beri Keterangan
Menyikapi penetapan tersangka anak buahnya, Bobby Nasution menegaskan kesiapannya untuk dipanggil KPK. Ia menyampaikan hal ini di Kantor Gubernur Sumut pada Senin, 30 Juni 2025.
“Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja, apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang,” kata Bobby.
Bobby menjelaskan bahwa siapapun yang terindikasi terlibat aliran uang dalam kasus ini, baik ke atasan, bawahan, maupun sesama jajaran, wajib memberikan keterangan kepada penegak hukum.
“Kita saya rasa semua di sini di Pemprov kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan kalau ada aliran uangnya ya wajib memberikan keterangan,” tegasnya.
Terkait tudingan adanya aliran uang kepadanya, Bobby menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. “Tudingan, itu tadi, hukum aja nanti dilihat,” ujarnya. Ia juga mengaku menyesalkan dugaan korupsi yang menjerat anak buahnya itu, mengingat ia telah berulang kali mengingatkan jajaran untuk tidak terlibat praktik korupsi.
Respons KPK Terkait Pernyataan Bobby
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyambut baik pernyataan Bobby Nasution. KPK menyatakan siap memanggil siapa saja yang diduga mengetahui dan dibutuhkan keterangannya untuk membuat penanganan perkara menjadi terang benderang.
“Pemanggilan para pihak sebagai saksi untuk dimintai keterangan tentu berdasarkan kebutuhan proses penyidikan. Tentu KPK juga terbuka untuk kemudian memanggil siapa saja pihak-pihak yang diduga mengetahui dan dibutuhkan keterangannya sehingga penanganan perkara ini menjadi terang,” jelas Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).
Budi menambahkan bahwa KPK membuka peluang siapa pun akan dipanggil untuk diperiksa berdasarkan alat bukti yang ada. KPK juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan mengajak semua pihak untuk melaporkan jika menemukan indikasi korupsi.
Modus Korupsi Proyek Jalan dan Pihak Terlibat
Kasus dugaan korupsi ini diduga melibatkan pengaturan proyek sejak awal survei. Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, diduga “main mata” dengan pihak swasta sejak awal peninjauan lokasi proyek.
Berikut detail proyek dan para tersangka yang terlibat:
- Total Nilai Proyek: Rp231,8 miliar.
- Proyek yang Terlibat:
- Pembangunan Jalan Sipiongot-Batas Labuhanbatu Selatan (Rp96 miliar)
- Proyek Jalan Hutaimbaru-Sipiongot (Rp61,8 miliar)
- Empat proyek pemeliharaan jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI tahun 2023 (Rp56,5 miliar)
- Proyek serupa di lokasi yang sama tahun 2024 (Rp17,5 miliar)
- Para Tersangka:
- TOP: Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut
- RES: Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- HEL: PPK Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut
- KIR: Direktur Utama PT DNG (pihak swasta)
- RAY: Direktur PT RN (pihak swasta, anak dari KIR)
Modus operandi yang terungkap adalah pengaturan dalam proses e-catalog agar PT DNG dan PT RN bisa memenangkan proyek. Diduga ada pemberian uang dari pihak swasta kepada pejabat, baik secara tunai maupun transfer. Bahkan, Kepala Dinas diduga akan menerima sekitar 4-5 persen dari nilai proyek sebagai uang muka, yang akan diberikan bertahap setelah proyek selesai.
Proyek Tetap Lanjut, Bobby Tegaskan Komitmen
Meskipun kasus korupsi ini terjadi, Bobby Nasution menegaskan bahwa proyek perbaikan jalan harus tetap dilanjutkan. Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut belum dimulai dan belum ada pemenangnya, sehingga lebih mudah untuk memulai kembali prosesnya.
“Harus dilanjutkan, itu bukan karena seseorang pekerjaannya bisa batal,” kata Bobby.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam setiap proyek yang dijalankan demi kepentingan masyarakat.
Kesimpulan
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut yang menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut dan anak buahnya telah menjadi perhatian serius KPK. Gubernur Bobby Nasution telah menyatakan kesiapannya untuk dipanggil dan memberikan keterangan, menunjukkan komitmennya terhadap proses hukum. KPK pun mengapresiasi dukungan ini dan akan terus mengusut tuntas kasus tersebut berdasarkan alat bukti yang ada.
Untuk informasi lebih mendalam, Anda bisa merujuk ke artikel berikut: Bobby Nasution Siap Diperiksa KPK usai Anak Buahnya Terjerat OTT Korupsi PUPR Sumut.
Transparansi dan penegakan hukum dalam kasus korupsi adalah kunci untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif demi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan kesejahteraan rakyat. Kita semua berharap kasus ini dapat segera terungkap secara terang benderang.