Yogyakarta, zekriansyah.com – Suasana rapat kerja Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendadak tegang pada Rabu, 2 Juli 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meluapkan kekesalannya di hadapan publik. Targetnya bukan orang lain, melainkan jajaran di kementeriannya sendiri, termasuk Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, serta Direktur Utama PT PLN (Persero).
Ilustrasi: Kemarahan Bahlil membahana di ruang rapat DPR, menyoroti kekacauan data listrik desa yang memicu geram.
Kekesalan Bahlil memuncak lantaran data mengenai jumlah desa yang belum teraliri listrik alias gelap gulita, berbeda jauh antara laporan Kementerian ESDM dan PT PLN. Bagi Anda yang penasaran mengapa perbedaan data ini begitu krusial dan apa dampaknya bagi penerangan di pelosok negeri, artikel ini akan mengupas tuntas insiden tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Mari kita selami lebih dalam.
Suasana Rapat Memanas, Bahlil Luapkan Kekesalan
Insiden “semprotan” keras ini terjadi saat rapat kerja membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) ESDM 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Bahlil Lahadalia terlihat sangat tidak puas dengan informasi yang disajikan.
“Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak benar atau PLN-nya enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?”
Pernyataan bernada tinggi itu ditujukan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Bahlil juga menyentil bahwa meski banyak direksi PLN yang baru, Dirut-nya masih sama, sehingga seharusnya data bisa lebih sinkron.
Angka Data Listrik Desa yang Bikin Bingung
Penyebab utama kemarahan Bahlil adalah ketidaksesuaian data jumlah desa yang belum teraliri listrik. Data ini sangat penting karena menyangkut program prioritas pemerintah untuk menghadirkan listrik di seluruh pelosok Indonesia.
Berikut perbandingan data yang membuat Bahlil geram:
| Sumber Data | Jumlah Desa Belum Teraliri Listrik |
|---|---|
| Kementerian ESDM | Sekitar 5.600 desa |
| PT PLN (Persero) | Sekitar 10.000 desa |
“Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya? Oh 10 ribu? Ini tambah, 10 ribu?” tanya Bahlil dengan nada kesal, menunjukkan betapa membingungkannya perbedaan angka tersebut baginya.
Pengalaman Pribadi Bahlil Jadi Pemicu Semangat Elektrifikasi
Di balik kemarahan itu, terungkap bahwa isu listrik desa ini sangat personal bagi Bahlil. Ia bahkan sempat bercerita kepada Presiden Prabowo Subianto tentang masa kecilnya yang hidup tanpa listrik.
“Saya sampai SD tak ada listrik. Kalau ada petromaks, sudah orang kaya itu di kampung. Itu saya pakai kaleng susu, pakai sumbu, pakai minyak tanah. Kalau belajar, bangun pagi, di sini hitam. Syukur kalau ke sekolah kita mandi, kalau enggak mandi pasti kelihatan hitamnya,” kenang Bahlil, menunjuk bagian hidungnya yang dulu kerap menghitam karena jelaga lampu pelita.
Pengalaman pahit ini menjadi cambuk bagi Bahlil untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang merasakan kegelapan di tengah kemajuan zaman. Ini juga sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi di desa-desa.
Solusi Pemerintah: Dorong PLTS untuk Desa Terpencil
Meski data masih simpang siur, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusi yang akan didorong adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Menurut Bahlil, dengan PLTS, desa-desa terpencil tidak perlu lagi menunggu penarikan jaringan listrik dari ibu kota kabupaten atau kecamatan. Cukup dengan jaringan lokal, listrik bisa segera hadir. Untuk merealisasikan ini, Bahlil berencana segera bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas anggaran yang dibutuhkan. Anggaran ini nantinya akan dikelola melalui Kementerian ESDM, bukan PLN, sebagai bagian dari program prioritas pemerintah.
Kesimpulan
Insiden di rapat DPR ini menjadi pengingat pentingnya akurasi data dan koordinasi yang solid antara lembaga pemerintah dalam menjalankan program strategis. Kemarahan Menteri Bahlil Lahadalia mencerminkan urgensi masalah listrik desa yang tak hanya soal infrastruktur, tetapi juga keadilan sosial bagi jutaan warga.
Semoga dengan komitmen kuat pemerintah, didukung data yang akurat dan implementasi solusi inovatif seperti PLTS, impian seluruh desa di Indonesia untuk terang benderang dapat segera terwujud. Masyarakat di pelosok pun bisa merasakan manfaat listrik untuk kehidupan yang lebih baik.