Yogyakarta, zekriansyah.com – Pagi itu, Selasa 15 Juli 2025, seharusnya menjadi momen penting bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merilis Profil Kemiskinan di Indonesia Semester I 2025 dan Tingkat Ketimpangan Penduduk Indonesia Semester I 2025. Namun, secara mendadak, BPS mengumumkan penundaan. Kabar ini tentu saja memicu banyak pertanyaan: BPS tunda rilis data kemiskinan, ada apa sebenarnya?
BPS menunda rilis data kemiskinan dan ketimpangan Semester I 2025, menimbulkan pertanyaan publik mengenai alasan di balik penundaan tersebut.
Penundaan ini bukan sekadar berita biasa. Angka kemiskinan dan ketimpangan adalah cerminan kondisi sosial ekonomi negara kita, menjadi panduan vital bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program kesejahteraan. Jadi, mari kita selami lebih dalam fakta di balik penundaan ini dan mengapa hal ini menjadi sorotan publik.
Penundaan Mendadak: Alasan Resmi dari BPS
Pengumuman penundaan rilis data kemiskinan ini disampaikan BPS hanya sekitar satu jam sebelum jadwal konferensi pers yang seharusnya digelar pukul 11.00 WIB. Tentu saja, hal ini menimbulkan kejutan bagi banyak pihak, terutama awak media yang sudah bersiap.
Menurut keterangan resmi BPS, penundaan ini dilakukan “dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data.” Mereka menegaskan bahwa ini adalah bentuk komitmen BPS untuk menyajikan data dan informasi statistik yang akurat serta terpercaya bagi seluruh pengguna data. BPS juga menjanjikan akan segera mengumumkan jadwal rilis terbaru.
Namun, alasan ini belum sepenuhnya meredakan pertanyaan publik. Mengingat pentingnya angka kemiskinan sebagai indikator utama, penundaan mendadak semacam ini jarang terjadi dan selalu memicu spekulasi.
Mengapa Data Kemiskinan Ini Begitu Penting?
Data profil kemiskinan dan tingkat ketimpangan yang dirilis BPS memiliki peran krusial. Angka-angka ini menjadi fondasi bagi pemerintah untuk:
- Merumuskan Kebijakan: Data ini membantu pemerintah memahami kelompok mana yang paling membutuhkan bantuan dan di wilayah mana program pengentasan kemiskinan harus difokuskan.
- Evaluasi Program: Dengan data ini, efektivitas program bantuan sosial dan inisiatif pembangunan bisa dievaluasi, apakah sudah tepat sasaran atau perlu penyesuaian.
- Perencanaan Anggaran: Anggaran negara untuk sektor sosial dan kesejahteraan sangat bergantung pada proyeksi dan kondisi kemiskinan yang akurat.
Biasanya, BPS merilis data kemiskinan dua kali setahun: data periode Maret diumumkan pada Juli, dan data periode September diumumkan pada Januari tahun berikutnya. Oleh karena itu, penundaan rilis Semester I 2025 ini menjadi perhatian serius.
Sorotan di Balik Angka: Perdebatan BPS vs. Bank Dunia
Penundaan ini terjadi di tengah “panasnya” perdebatan mengenai perbedaan data kemiskinan antara BPS dengan Bank Dunia. Pada Juni 2025, Bank Dunia memperbarui metode perhitungan garis kemiskinan global mereka, yang berakibat pada lonjakan signifikan angka kemiskinan di banyak negara, termasuk Indonesia.
Mari kita lihat perbandingannya:
- Bank Dunia (Juni 2025): Dengan standar baru Garis Kemiskinan Global (menggunakan Purchasing Power Parity/PPP 2021), jumlah penduduk miskin di Indonesia diperkirakan mencapai 194,6 juta jiwa, atau sekitar 68,25% dari total populasi.
- BPS (September 2024): Berdasarkan rilis terakhir BPS, tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa. Angka ini bahkan disebut sebagai pencapaian terendah sejak BPS pertama kali merilis data pada tahun 1960.
Perbedaan yang sangat mencolok ini disebabkan oleh standar dan tujuan perhitungan yang berbeda. BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs/CBN) yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia dan ditujukan untuk sasaran kebijakan pemerintah. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan standar internasional untuk komparasi antarnegara dan mengidentifikasi kemiskinan ekstrem global.
Reaksi Publik dan Pengamat: Ada Apa di Balik Penundaan?
Penundaan ini tak luput dari kritik dan spekulasi dari berbagai pihak. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melalui akun X-nya menyentil dengan singkat, “Tunggu hasil survey.” Senada, Dipo Satria Ramli juga berkomentar tajam, “Kalau datanya bagus, pasti udah dirilis. Kalau ditunda-tunda, ada apa? Transparansi dong, jangan main petak umpet sama angka kemiskinan.”
Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, juga menyayangkan molornya rilis data BPS ini. Ia menekankan betapa pentingnya ketersediaan data BPS sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi. “Seharusnya tidak boleh ada keterlambatan,” ujarnya. Said Abdullah menambahkan, jika data memang belum lengkap, BPS sebaiknya meminta maaf secara terbuka kepada publik.
Para pengamat ekonomi juga turut menyuarakan kekhawatiran mereka. Bhima Yudhistira dari Celios menduga penundaan ini bisa jadi karena data kemiskinan yang akan dirilis terlalu jauh berbeda dengan versi Bank Dunia, sehingga BPS khawatir menimbulkan polemik. “Apa karena hasilnya jelek lalu ditunda rilisnya? Kan enggak boleh seperti itu,” kata Bhima.
Badiul Hadi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menambahkan bahwa penundaan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan ada indikasi bahwa data kemiskinan telah menjadi isu politis dan strategis. Ia mendesak BPS untuk menjelaskan secara terbuka kendala yang dihadapi, baik dari sisi metodologi maupun validasi data, demi menjaga kepercayaan publik.
Kesimpulan
Penundaan rilis data kemiskinan oleh BPS memang menjadi perhatian serius, terutama di tengah perdebatan mengenai metodologi dan hasil angka kemiskinan dari lembaga lain. Meskipun BPS beralasan ini demi peningkatan kualitas data dan komitmen terhadap akurasi, spekulasi publik tak terhindarkan.
Penting bagi kita untuk terus mengawal proses ini dan menantikan jadwal rilis terbaru dari BPS. Ketersediaan data statistik yang akurat, transparan, dan terpercaya adalah kunci untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mari berharap BPS segera memberikan penjelasan lebih lanjut dan merilis data yang dinantikan ini.
FAQ
Tanya: Mengapa BPS menunda rilis data kemiskinan dan ketimpangan Semester I 2025?
Jawab: BPS menunda rilis data tersebut dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data yang akan disajikan kepada publik.
Tanya: Apa dampak penundaan rilis data kemiskinan ini?
Jawab: Penundaan ini dapat menunda perumusan kebijakan dan program kesejahteraan oleh pemerintah yang bergantung pada data tersebut.
Tanya: Kapan BPS akan merilis data kemiskinan yang tertunda?
Jawab: BPS berjanji akan segera mengumumkan jadwal rilis terbaru setelah memastikan kualitas data.