Anggaran MBG Kurang, BGN Ajukan Tambahan Rp 50 Triliun ke DPR

Yogyakarta, zekriansyah.com – Pemerintah punya program penting bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tujuannya mulia: memastikan anak-anak dan kelompok rentan di Indonesia dapat asupan gizi yang cukup. Tapi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, baru-baru ini menyampaikan kabar penting di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Katanya, anggaran yang ada sekarang untuk program MBG belum cukup! BGN berencana mengajukan tambahan dana sebesar Rp 50 triliun. Kenapa bisa begitu? Yuk, kita bahas lebih lanjut agar Anda paham apa yang sedang terjadi dengan program gizi nasional ini.

Ilustrasi: Kebutuhan mendesak dana Rp 50 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis yang diajukan ke DPR.

Mengapa BGN Butuh Anggaran Tambahan Triliunan?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu prioritas pemerintah untuk mengatasi masalah gizi dan ketahanan pangan, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Awalnya, BGN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Namun, menurut Dadan Hindayana, angka ini jauh dari cukup untuk mencapai target besar program ini.

“Itu nanti kelihatannya Badan Gizi harus kembali ke Komisi IX untuk menjustifikasi tambahan Rp 50 triliun, karena kalau Rp 71 triliun saja tidak cukup,” kata Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (1/7/2025).

Target penerima manfaat program MBG sangat ambisius, yaitu mencapai 82,9 juta jiwa hingga akhir tahun 2025. Dengan anggaran Rp 71 triliun, Dadan menilai target tersebut sulit tercapai. Oleh karena itu, BGN merasa perlu tambahan dana sebesar Rp 50 triliun, sehingga total anggaran yang dibutuhkan menjadi sekitar Rp 116,6 triliun.

Sebelumnya, anggaran MBG memang sempat mengalami penyesuaian. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa anggaran MBG awalnya direncanakan Rp 171 triliun (termasuk cadangan Rp 100 triliun). Namun, kemudian dipangkas menjadi Rp 121 triliun (tambahan hanya Rp 50 triliun dari pagu awal Rp 71 triliun). Zulhas menegaskan pemangkasan ini bukan karena kondisi keuangan negara menipis, melainkan karena pertimbangan “kesanggupan pelaksanaan program”.

Target Ambisius dan Strategi Percepatan MBG

Untuk mencapai target 82,9 juta penerima, BGN punya strategi percepatan. Salah satunya adalah dengan menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu mitra pelaksana yang menyediakan makanan bergizi.

• Perkembangan SPPG:
  • Per 1 Juli 2025: Ada 1.863 SPPG yang sudah beroperasi.
  • Ada 14.304 calon mitra lain yang sedang dalam proses verifikasi.
  • Target akhir Juli: Minimal 10.000 SPPG siap beroperasi.
  • Target Agustus: 8.000 SPPG (target awal), tapi bisa lebih jika verifikasi cepat.
  • Target November/Desember: 30.000 SPPG.

Dengan bertambahnya SPPG, BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan melonjak drastis:

• Target Penerima Manfaat MBG:
  • Agustus 2025: 24 juta penerima
  • September 2025: 42 juta penerima
  • Oktober 2025: 63 juta penerima
  • November 2025: Puncaknya 82,9 juta penerima

Dadan optimis target ini bisa tercapai:

“Insya Allah seluruh penerima manfaat akan sudah kita intervensi paling lambat November. Ini kerja keras kami, dan alhamdulillah timnya solid,” ujar Dadan.

Program MBG juga melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Kesehatan mengawasi keamanan pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi fasilitas, sementara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kependudukan mendukung pendataan dan distribusi bantuan pangan.

Serapan Anggaran Masih Rendah, Apa Kata BGN?

Meskipun membutuhkan tambahan anggaran, data menunjukkan bahwa serapan anggaran MBG hingga Semester I 2025 masih tergolong rendah. Kementerian Keuangan mencatat, dari total alokasi Rp 71 triliun, realisasi anggaran baru mencapai Rp 5 triliun atau sekitar 7,1%.

Menanggapi hal ini, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran ini sejalan dengan jumlah SPPG yang masih terbatas.

“Jadi kalau serapan hari ini baru Rp 5 triliun, itu karena memang penyerapan yang kami lakukan sesuai dengan jumlah SPPG yang ada,” jelas Dadan.

BGN memproyeksikan, serapan anggaran akan meningkat tajam seiring bertambahnya SPPG dan penerima manfaat. Misalnya, pada Agustus 2025, diperkirakan Rp 8 triliun akan terserap, dan di September bisa mencapai Rp 14 triliun per bulan.

Salah satu tantangan lain adalah musim libur sekolah, yang membuat banyak anak tidak datang ke sekolah untuk menerima MBG. Untuk itu, BGN berencana mengintensifkan penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan mengirimkan langsung ke posyandu atau rumah masing-masing.

Detail Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis

Hingga 1 Juli 2025, total penerima manfaat MBG mencapai 5.592.745 orang. Angka ini terbagi dalam berbagai kategori, mulai dari anak sekolah hingga kelompok rentan lainnya.

Berikut rincian penerima MBG per 1 Juli 2025:

Secara geografis, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penerima MBG tertinggi, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kesimpulan:
Permintaan tambahan anggaran Rp 50 triliun oleh BGN untuk program Makan Bergizi Gratis menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencapai target gizi nasional yang ambisius, yaitu melayani 82,9 juta jiwa hingga akhir tahun. Meskipun serapan anggaran saat ini masih rendah, BGN optimis bisa mempercepat penyaluran dan penyerapan dana seiring dengan penambahan SPPG dan penyesuaian strategi di lapangan. Kita tentu berharap program penting ini bisa berjalan lancar dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi jutaan masyarakat Indonesia yang membutuhkan.