Yogyakarta, zekriansyah.com – Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Tangerang Raya, termasuk Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Fenomena ini tak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga memunculkan keprihatinan serius dari Gubernur Banten, Andra Soni. Ia menyoroti perubahan frekuensi banjir yang kini terjadi lebih sering, jauh berbeda dibanding masa lampau.
Ilustrasi: Air bah menggenangi permukiman warga Tangerang, menjadi saksi bisu perubahan frekuensi banjir yang kian mengkhawatirkan setiap musim hujan.
Artikel ini akan membahas mengapa banjir di Tangerang Raya menjadi persoalan kronis, apa saja penyebabnya, dan langkah-langkah apa yang sedang diupayakan pemerintah untuk mengatasinya. Dengan membaca artikel ini, Anda akan lebih memahami akar masalah banjir di Tangerang dan upaya penanggulangannya.
Perubahan Pola Banjir: Dari Langka Menjadi Rutin
Gubernur Banten Andra Soni, yang juga besar di lingkungan Ciledug Indah, Tangerang, merasakan langsung perubahan pola banjir di wilayah tersebut.
“Dulu waktu saya kecil, ada istilah banjir nasional lima tahun sekali. Tapi sekarang makin sering. Dalam sebulan bisa beberapa kali,” ujar Andra Soni saat meninjau lokasi banjir di Jalan KH Hasyim Ashari, Ciledug, Kota Tangerang pada Selasa (8/7/2025).
Kondisi ini, menurut Andra, adalah persoalan kronis yang frekuensinya terus meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa sumber lain juga menyebut bahwa banjir yang tadinya “empat tahun sekali” kini bisa terjadi “dua hingga tiga kali dalam setahun”, bahkan “beberapa kali dalam sebulan”.
Penyebab Banjir yang Kian Sering Melanda Tangerang
Mengapa banjir di Tangerang Raya kini menjadi “langganan”? Ada beberapa faktor utama yang disorot oleh Gubernur Andra Soni dan Wali Kota Tangerang Sachrudin:
- Pergeseran Pola Curah Hujan dan Perubahan Iklim: Musim hujan yang biasanya terjadi di bulan-bulan berakhiran ‘R’ (September-Desember) kini bergeser ke Mei, Juni, dan Juli. Curah hujan yang sangat tinggi di luar kebiasaan ini membuat wilayah yang rendah otomatis menjadi rawan banjir.
- Sistem Drainase dan Sungai yang Tidak Memadai:
- Banyak saluran air atau drainase yang sudah tidak berfungsi optimal karena usia dan kondisi kawasan.
- Penyempitan aliran sungai dan kali akibat berbagai faktor, termasuk pembangunan di bantaran sungai, memperburuk kondisi saat debit air tinggi.
- Beberapa ruas sungai belum tertangani normalisasinya secara tuntas.
- Kepadatan Penduduk dan Peran Pengembang:
- Perkembangan wilayah yang semakin padat penduduknya, terutama di kawasan perumahan baru, berkontribusi pada peningkatan intensitas banjir.
- Banyak pengembang perumahan dinilai lalai dalam menyediakan sistem drainase yang sesuai standar teknis dan terintegrasi dengan jaringan drainase kota.
> “Para pengembang juga harus ikut bersama-sama. Mereka menjanjikan kawasan bebas banjir, ya mereka juga harus ikut mencarikan solusinya,” tegas Andra.
- Kesalahan Tata Ruang di Masa Lalu: Penataan ruang yang keliru, khususnya di sekitar daerah aliran sungai (DAS), menjadi salah satu pemicu utama. Pembangunan yang melanggar aturan di DAS menyebabkan air sulit tersalurkan dan meluap.
Langkah dan Solusi Penanganan Banjir Terpadu
Pemerintah Provinsi Banten tidak tinggal diam. Andra Soni menegaskan perlunya solusi teknis dan kebijakan yang terpadu, melibatkan berbagai pihak:
- Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah:
- Pemerintah Provinsi Banten segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR, Kemenko PMK) untuk memetakan solusi.
- Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah di Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang) dan bahkan DKI Jakarta untuk penanganan banjir Kawasan Jabodetabekjur (Jakarta – Bogor – Depok – Bekasi – Tangerang – Cianjur).
- Mendorong Instruksi Presiden (Inpres):
- Pemprov Banten mendorong adanya Inpres agar penanganan banjir dilakukan secara komprehensif dari hulu, tengah, hingga hilir.
- Inpres ini diharapkan menjadi payung hukum dan penguatan bagi pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir.
- Pembentukan Satgas dan Pemetaan Rinci:
- Telah dibentuk Satgas Pengendalian Banjir yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- Pemerintah daerah akan segera melakukan pemetaan rinci terhadap titik-titik rawan banjir dan permasalahan drainase yang ada.
- Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW):
- Pentingnya merevisi aturan tata ruang daerah, terutama di sekitar daerah aliran sungai, sebagai salah satu solusi jangka panjang.
- Wali Kota Tangerang Sachrudin juga membenarkan bahwa revisi RT/RW sedang didorong dan sudah diajukan pembaruannya.
- Peningkatan Infrastruktur dan Normalisasi Sungai:
- Mempercepat proses normalisasi sungai dan penanganan teknis lainnya pada ruas-ruas sungai yang belum tertangani tuntas.
- Menertibkan bangunan liar di bantaran sungai atau di atas saluran irigasi.
- Pertimbangan Teknologi:
- Mendorong penggunaan teknologi, seperti modifikasi cuaca, sebagaimana telah diterapkan di DKI Jakarta. Namun, Andra Soni menekankan bahwa Banten perlu solusi yang berbeda karena banjir bisa terjadi meski tidak hujan di wilayah tersebut (banjir kiriman).
Wilayah-Wilayah Terdampak Banjir di Tangerang Raya
Banjir yang terjadi pada Juli 2025 ini tercatat melanda puluhan titik di Tangerang Raya. Beberapa lokasi yang paling parah terdampak meliputi:
- Kota Tangerang: Perumahan Ciledug Indah 1 & 2, Perumahan Duren Villa, Perumahan Puri Kartika, Perumahan Griya Kencana, Jalan KH Hasyim Ashari (Ciledug). Tercatat 21 titik banjir aktif di Kota Tangerang.
- Tangerang Selatan: Perumahan Pondok Maharta (TMA hingga 140 cm), Perumahan Taman Mangu, PKP RT 05 RW 07 Pondok Kacang Timur, Kavling Bulak RT 02 RW 02 Pondok Kacang Timur, Jurangmangu.
- Kabupaten Tangerang: Terdapat juga laporan banjir di beberapa kecamatan, meski tidak dirinci dalam sumber.
BPBD Provinsi Banten mencatat setidaknya 4.185 Kepala Keluarga (KK) di 54 titik terdampak banjir di seluruh Tangerang Raya.
Saatnya Berbenah Bersama
Fenomena banjir yang makin sering di Tangerang Raya bukan lagi masalah yang bisa diabaikan. Ini adalah cerminan dari perubahan iklim, masalah infrastruktur yang menua, dan penataan ruang yang perlu dievaluasi ulang.
Koordinasi lintas sektor, dukungan dari pemerintah pusat, revisi tata ruang, dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pengembang, menjadi kunci untuk menemukan solusi jangka panjang. Seperti yang disampaikan Gubernur Andra Soni, “Tidak bisa lagi saling menyalahkan. Ini saatnya berbenah.” Mari kita dukung upaya ini agar Tangerang Raya bisa lebih tangguh menghadapi tantangan banjir di masa depan.