Dinamika pemerintahan daerah senantiasa berputar dalam siklus pembaharuan dan penyesuaian. Di tengah berbagai tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang kian kompleks, Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah strategis dengan menghadirkan wajah baru pejabat Pemkot Makassar yang baru dilantik. Lebih dari sekadar rotasi administratif, serangkaian pelantikan yang belum lama ini dilaksanakan menjadi cerminan komitmen kuat untuk mempercepat akselerasi pembangunan, meningkatkan efektivitas birokrasi, dan mengoptimalkan pelayanan publik. Artikel ini akan mengupas tuntas mengapa perombakan struktur ini menjadi krusial, siapa saja yang terlibat, serta visi besar apa yang diemban oleh para pejabat baru ini demi masa depan Kota Daeng.
Gelombang Penyegaran: Detail Pelantikan Pejabat Eselon II, III, dan IV
Dalam rentang waktu yang berdekatan di bulan Juni 2025, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri ‘Appi’ Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, melakukan serangkaian pelantikan yang signifikan. Ini bukan hanya sekadar pergantian personel, melainkan sebuah strategi komprehensif untuk memperkuat fondasi birokrasi.
Pelantikan Tahap Pertama: 16 Juni 2025
Pada tanggal 16 Juni 2025, sebanyak 46 pejabat tinggi pratama (Eselon II), administrasi (Eselon III), dan pengawas (Eselon IV) resmi dilantik di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar. Wali Kota Munafri Arifuddin memimpin langsung prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, menegaskan bahwa penempatan pejabat ini bertujuan untuk mengisi jabatan yang lowong maupun mengganti pejabat yang akan memasuki masa pensiun.
- Dari total 46 pejabat, rinciannya adalah:
- 22 pejabat Eselon II
- 22 pejabat Eselon III
- 2 pejabat Eselon IV
Pelantikan ini menandai perombakan awal dalam “kabinet” pemerintahan, dengan beberapa nama kunci seperti Achi Soleman sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Fahyuddin sebagai Kepala Dinas Kearsipan, dan Akhmad Namsum sebagai Staf Ahli Bidang I Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Perubahan ini diharapkan mampu membawa energi baru dan perspektif segar dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin.
Pelantikan Tahap Kedua: 23 Juni 2025
Selang sepekan kemudian, pada 23 Juni 2025, Pemkot Makassar kembali melakukan pelantikan terhadap 24 pejabat Eselon III atau pejabat administrator. Prosesi yang juga dipimpin oleh Wali Kota Appi dan dihadiri unsur Forkopimda ini berlangsung di Ruang Rapat Sipakatau Balai Kota Makassar. Pelantikan ini secara spesifik berfokus pada penguatan jajaran administrator yang menjadi motor penggerak operasional di berbagai dinas.
- Komposisi 24 pejabat Eselon III ini terdiri dari:
- 16 Sekretaris Dinas
- 7 Kepala Bidang
- 1 Camat (Camat Wajo, Maharuddin)
Nama-nama seperti Syamsul Bahri (Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan), Nyoman Aria Purnabhawa (Sekretaris Dinas Sosial), dan Andi Fadly (Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP) termasuk dalam daftar pejabat yang dilantik pada gelombang kedua ini. Konsolidasi pada level Eselon III ini sangat vital mengingat mereka adalah ujung tombak implementasi kebijakan dan program pemerintah di lapangan.
Penguatan Sumber Daya Manusia Lebih Luas: Pengangkatan PPPK
Selain pelantikan pejabat struktural, komitmen Pemkot Makassar terhadap penguatan sumber daya manusia juga terlihat dari pengangkatan 1.746 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tanggal yang sama, 23 Juni 2025. Ribuan PPPK ini terdiri dari tenaga teknis, kesehatan, dan guru, yang sebagian besar telah mengabdi sebagai tenaga honorer selama bertahun-tahun. Wali Kota Appi menegaskan bahwa pengangkatan ini bebas dari “jalan belakang,” murni berdasarkan hasil kerja keras dan kelulusan individu. Meskipun bukan bagian dari mutasi jabatan struktural, pengangkatan PPPK ini secara fundamental memperkuat kapasitas birokrasi Pemkot Makassar secara keseluruhan, memastikan adanya tenaga profesional yang kompeten untuk mendukung para pejabat Pemkot Makassar yang baru dilantik.
Di Balik Rotasi: Visi dan Prinsip Wali Kota Munafri Arifuddin
Setiap perombakan jabatan pasti memiliki dasar pemikiran dan visi yang melandasinya. Wali Kota Munafri Arifuddin secara konsisten menekankan beberapa prinsip utama di balik setiap pelantikan wajah baru pejabat Pemkot Makassar. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar retorika, melainkan pondasi bagi kinerja birokrasi yang diharapkan.
Akselerasi Pembangunan dan Efektivitas Birokrasi
Salah satu tujuan utama dari pelantikan ini adalah untuk mempercepat akselerasi pembangunan dan meningkatkan efektivitas birokrasi. Appi menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi cerminan komitmen Pemkot untuk menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan integritas, kemampuan, dan kesiapan bekerja dalam tekanan serta tantangan pembangunan kota yang semakin kompleks. Ini adalah langkah strategis dalam memperkuat struktur birokrasi, meningkatkan performa organisasi, serta mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Pembentukan Tim Kerja yang Kuat dan Sinergis
Appi berulang kali menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi administratif, melainkan bagian dari proses pembentukan tim kerja yang kuat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar. Ia menginginkan “gerbong” birokrasi yang bergerak dengan ritme yang sama, cepat, responsif, dan berorientasi pada hasil. Konsep “job fit” sangat relevan di sini, di mana penempatan SDM dilakukan secara selektif dan berbasis kapabilitas serta integritas.
“Di mana pun bekerja, saya selalu menempatkan orang-orang sesuai dengan kebutuhan agar saya bisa bekerja sama secara optimal. Itulah prinsip yang saya terapkan di sini.”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap posisi strategis harus diisi oleh figur yang mampu berlari cepat dan bekerja dalam irama yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Appi juga memberikan peringatan tegas: “Yang sudah mengerti akan terus ditingkatkan, yang belum paham akan kita dorong untuk belajar. Tapi yang sama sekali tidak mengerti, jangan mimpi untuk dilantik kembali.” Ini adalah sinyal jelas bahwa Pemkot Makassar tidak akan mentolerir stagnasi atau ketidakmampuan dalam jajarannya.
Menghindari ‘Zona Nyaman’ dan Mendorong Profesionalisme
Mutasi jabatan, menurut Wali Kota, adalah proses rutin untuk mendorong semangat baru dan mencegah stagnasi. Ia secara eksplisit meminta para pejabat yang dilantik untuk tidak larut dalam zona nyaman. Ini adalah pendekatan proaktif untuk memastikan bahwa pelayanan publik terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman.
“Zona nyaman itu berbahaya. Mutasi adalah bagian dari penyegaran agar pelayanan publik terus berkembang.”
Prinsip ini juga diperkuat dengan penekanan bahwa semua bagian dari sistem harus taat aturan, dan bahwa jabatan tidak diberikan karena hubungan keluarga, pertemanan, atau latar belakang agama, melainkan murni soal kapabilitas dan kompetensi. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap meritokrasi dalam sistem pemerintahan.
Kolaborasi dan Integritas: Harapan dari Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham
Peran Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham juga sangat sentral dalam proses konsolidasi birokrasi ini. Dalam setiap kesempatan, ia menyampaikan ucapan selamat dan harapan besar kepada para pejabat Pemkot Makassar yang baru dilantik. Penekanannya berpusat pada beberapa poin krusial:
- Integritas dan Profesionalisme: Aliyah menekankan pentingnya menjaga integritas, bekerja secara profesional, serta mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. “Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan profesionalisme,” ujarnya. Hal ini menjadi fondasi etika bagi para pejabat dalam menjalankan tugasnya.
- Visi Makassar MULA: Ia berharap para pejabat baru bisa menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pemerintahan yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, sebagaimana visi Makassar MULA. Visi ini menjadi kompas bagi setiap program dan kebijakan yang akan diimplementasikan.
- Kolaborasi Lintas OPD: Aliyah juga menekankan pentingnya kolaborasi dan semangat inovatif. Wali Kota Appi sendiri menambahkan bahwa “tidak boleh dibangun ego sektoral, tidak boleh ada SKPD eksklusif. Semua harus saling support untuk hasil yang berdampak bagi masyarakat.” Ini adalah seruan untuk kerja sama yang erat antar-OPD dan bahkan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi pelayanan publik yang lebih baik.
Kolaborasi ini mencakup respons cepat terhadap tantangan prioritas seperti penerimaan siswa baru di sektor pendidikan, penanganan isu sosial melalui Dinas Sosial, dan program-program krusial lainnya yang membutuhkan sinergi multi-sektoral.
Menuju Makassar MULA: Dampak dan Tantangan ke Depan
Dengan kehadiran wajah baru pejabat Pemkot Makassar yang baru dilantik, harapan besar disematkan untuk tercapainya visi Makassar MULA. Pelantikan ini adalah langkah nyata dalam memastikan bahwa roda pemerintahan Kota Makassar dapat bergerak lebih dinamis, solid, dan efektif dalam menjawab tantangan pembangunan serta menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi seluruh warga kota.
Beberapa dampak dan tantangan yang diharapkan dapat diatasi dengan formasi baru ini meliputi:
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan pejabat yang ditempatkan berdasarkan kompetensi dan integritas, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam efisiensi dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Para pejabat diminta untuk tidak hanya “hadir di kantor” tetapi “hadir melayani masyarakat” dengan ramah dan tanpa diskriminasi.
- Percepatan Realisasi Program Pembangunan: Fokus pada akselerasi pembangunan berarti program-program strategis kota, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial, dapat direalisasikan lebih cepat dan tepat sasaran.
- Responsivitas terhadap Isu Krusial: Dengan tim kerja yang responsif, Pemkot diharapkan mampu mengatasi isu-isu mendesak seperti masalah sosial, pendidikan, hingga penanggulangan bencana dengan lebih sigap dan terkoordinasi.
- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: Penekanan pada integritas dan profesionalisme akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meminimalkan praktik-praktik yang tidak sesuai, dan membangun kepercayaan publik.
- Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Optimal: Dengan proses seleksi yang ketat dan penempatan “job fit”, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kapabilitasnya. Komitmen untuk menyediakan fasilitas seperti ruang penitipan anak bagi ASN perempuan juga menunjukkan dukungan terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan.
Proses pelantikan pejabat Makassar ini bukan akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu membawa perubahan positif, inovasi, dan dedikasi tinggi dalam setiap tugas yang diemban. Mereka adalah motor penggerak yang akan menentukan seberapa cepat dan efektif visi Makassar MULA dapat diwujudkan.
Kesimpulan: Momentum Perubahan untuk Makassar yang Lebih Baik
Fenomena baru dilantik wajah baru pejabat Pemkot Makassar yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir adalah sebuah momentum penting bagi Kota Daeng. Ini adalah cerminan dari komitmen kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham untuk membangun birokrasi yang lebih kuat, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata. Melalui serangkaian pelantikan pejabat eselon dan pengangkatan PPPK, Pemkot Makassar berupaya memastikan setiap elemen birokrasinya bergerak dalam satu irama, didasari oleh integritas dan kompetensi.
Visi besar “Makassar MULA” bukan lagi sekadar slogan, tetapi menjadi panduan praktis yang harus diwujudkan oleh setiap pejabat di posisinya masing-masing. Tantangan pembangunan kota yang kompleks membutuhkan tim kerja yang solid, kolaboratif, dan tanpa ego sektoral. Dengan semangat penyegaran ini, diharapkan Makassar akan terus bergerak maju, mewujudkan pelayanan publik yang prima, dan mencapai target pembangunan demi kesejahteraan seluruh warganya. Ini adalah era baru bagi birokrasi Makassar, yang berjanji untuk bekerja lebih cepat, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.
Mari kita dukung para pejabat Pemkot Makassar yang baru dilantik ini dalam mengemban amanah mulia demi kemajuan Kota Makassar. Bagikan artikel ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran birokrasi yang adaptif dan berintegritas dalam pembangunan daerah.