Yogyakarta, zekriansyah.com – Belakangan ini, jagat politik Indonesia kembali diwarnai perdebatan hangat. Kali ini, sorotan tertuju pada pernyataan mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, yang menyebut adanya agenda politik besar balik isu yang menyeret namanya dan juga putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu-isu yang dimaksud adalah tudingan ijazah palsu dan wacana pemakzulan Gibran.
Presiden Jokowi menduga adanya agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran untuk merusak citranya.
Pernyataan ini tentu saja memicu beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik pedas. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud Jokowi dengan ‘agenda politik besar’ ini? Mari kita selami lebih dalam.
Pernyataan Mengejutkan dari Mantan Presiden
Dalam sebuah kesempatan di kediamannya di Solo, Jokowi secara terbuka menyampaikan perasaannya terkait isu yang terus bergulir. “Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda politik besar,” ungkap Jokowi, seperti dikutip dari berbagai sumber pada Senin, 14 Juli 2025. Ia menambahkan, isu-isu seperti ijazah palsu dan pemakzulan Gibran adalah bagian dari agenda tersebut.
Menurut Jokowi, tujuan dari agenda politik besar ini adalah untuk “menurunkan reputasi politik” atau “men-downgrade” dirinya. Meski demikian, ia mengaku merespons hal ini dengan biasa saja dan menegaskan bahwa proses hukum terkait isu ijazah palsu sedang berjalan. “Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazah asli yang saya miliki di dalam sidang pengadilan nanti,” tegasnya.
Reaksi Beragam dari Berbagai Pihak
Pernyataan Jokowi sebut agenda politik besar balik isu ini tentu saja tidak luput dari tanggapan berbagai kalangan.
Tanggapan Dokter Tifa: “Tak Usah Menuduh Macam-macam!”
Pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa, menjadi salah satu pihak yang memberikan respons keras. Melalui akun X resminya, Dokter Tifa meminta Jokowi untuk tidak “menuduh macam-macam”. Menurutnya, agenda politik besar yang dimaksud sudah jelas, yaitu upaya kolektif para peneliti, politikus, aktivis, dan ulama untuk membongkar dugaan pemalsuan ijazah.
“Pak Jokowi seharusnya tidak usah menuduh macam-macam,” tulis Tifa di X. “Kami cuma mau lihat ijazah asli Bapak. Kalau memang ada.”
Dokter Tifa bahkan menyebutkan bahwa ijazah asli UGM memiliki lima pengaman yang membuatnya hampir mustahil dipalsukan. Ia juga menyinggung “agenda besar politik” yang menurutnya sudah terjadi sejak 2014, termasuk peristiwa seperti wafatnya ratusan KPPS pada Pemilu 2019, pemenjaraan aktivis, hingga isu rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.
Kritik dari Politikus PDIP Aria Bima: Narasi yang Membingungkan?
Dari kubu PDI Perjuangan, politikus senior Aria Bima menyentil pernyataan Jokowi. Aria Bima menyarankan agar mantan presiden dua periode itu memberikan narasi yang mencerahkan bangsa, bukan malah “membingungkan publik”.
“Pak Jokowi ini presiden dua kali. Sebaiknya Pak Jokowi berbicara hal-hal yang besar, pikiran-pikiran yang besar, pikiran-pikiran strategis,” ujar Aria Bima. “Narasi-narasi yang membuat suatu tidak jelas dan berdampak pada kebingungan publik seperti ada skenario-skenario itu, saya kira Pak Jokowi tahu dari dulu ya di politik kayak gitu.”
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Aria Bima PDIP Respons Kecurigaan Jokowi: Politik Penuh Skenario dan Dramatologi, kunjungi: Aria Bima PDIP Respons Kecurigaan Jokowi: Politik Penuh Skenario dan Dramatologi.
Aria Bima menilai isu ijazah ini “terlalu berlebihan” dan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah bangsa yang lebih penting. Ia menekankan pentingnya sikap kenegarawanan dari seorang mantan pemimpin negara.
Analisis Pengamat: Sebuah ‘Serangan Balik’ Politik?
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, memberikan pandangan lain. Menurut Iwan, pernyataan Jokowi tentang agenda politik besar tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah kepemimpinannya selama dua periode.
“Agenda besar politik yang dimaksud Jokowi itu menurut saya merupakan hasil dari kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun kemarin menyisakan luka dan dendam bagi pihak-pihak di seberang kekuasaan waktu itu,” ujar Iwan. “Sehingga, setelah tidak berkuasa lagi, pihak-pihak itu melakukan serangan balik.”
Iwan juga menyoroti manuver politik menjelang Pemilu 2024 yang berujung pada terpilihnya Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia menduga, “agenda besar” ini juga merupakan upaya mencegah dominasi keluarga Jokowi di panggung politik nasional menuju Pemilu 2029.
Di Mana Proses Hukum Isu Ijazah Jokowi Berada?
Polemik ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi memang bukan kali ini saja muncul. Beberapa laporan sebelumnya telah ditutup. Misalnya, gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta telah dinyatakan gugur karena dianggap bukan kewenangan absolut pengadilan tersebut, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Begitu pula laporan ke Bareskrim Polri yang diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), dinyatakan selesai setelah hasil laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah Jokowi asli.
Namun, saat ini ada satu proses hukum yang masih bergulir, yaitu laporan pencemaran nama baik yang dilakukan Jokowi sendiri ke Polda Metro Jaya. Kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan, menandakan kemajuan dalam penanganannya. Jokowi sendiri menegaskan akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan nanti.
Memahami ‘Agenda Politik Besar’ ala Jokowi
Ketika Jokowi sebut agenda politik besar balik isu ini, ia mungkin melihatnya sebagai bagian dari dinamika politik pasca-kekuasaan. Setelah 10 tahun memimpin, tentu ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Isu-isu sensitif seperti ijazah palsu dan pemakzulan Gibran bisa menjadi celah bagi lawan politik untuk melakukan “serangan balik” atau “menurunkan reputasi” politik yang telah dibangun.
Baca juga: jokowi curiga ‘agenda
Di sisi lain, para penentang melihatnya sebagai upaya penegakan kebenaran dan akuntabilitas, terutama terkait isu yang dianggap krusial seperti keaslian dokumen publik. Terlepas dari sudut pandang mana kita melihatnya, satu hal yang pasti: perdebatan ini menunjukkan betapa dinamisnya panggung politik Indonesia.
Semoga artikel ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai sudut pandang terkait pernyataan Jokowi ini. Mari kita terus ikuti perkembangan politik di negara kita dengan pikiran terbuka dan kritis.