Dalam beberapa waktu terakhir, publik dihebohkan dengan kabar pemanggilan salah satu pendakwah terkemuka di Indonesia, Ustaz Khalid Basalamah, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berita ini sontak menjadi perbincangan hangat, mengingat reputasi beliau sebagai sosok yang konsisten menyampaikan ajaran Islam. Namun, di balik pemberitaan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: ini bisnis milik ustaz khalid basalamah yang membuatnya dipanggil kpk dan apa sebenarnya kaitan antara pemanggilan ini dengan gurita bisnis yang dimilikinya? Artikel ini akan mengupas tuntas duduk perkara tersebut, menganalisis latar belakang pemanggilan, menyelami dugaan kasus korupsi kuota haji, serta memaparkan berbagai lini usaha sang ustaz yang kini turut menjadi sorotan.
Kronologi Pemanggilan Ustaz Khalid Basalamah oleh KPK
Pada Senin, 23 Juni 2025, Ustaz Khalid Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan. Pemanggilan ini merupakan bagian dari proses penyelidikan dugaan kasus korupsi terkait penentuan dan distribusi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Ustaz Khalid Basalamah diperiksa sebagai saksi. Keterangan yang diberikan oleh beliau dianggap penting dalam upaya KPK untuk mengungkap mekanisme distribusi kuota haji khusus yang diduga sarat kejanggalan. Dalam kesempatan tersebut, Budi Prasetyo juga menegaskan bahwa Ustaz Khalid bersikap sangat kooperatif selama pemeriksaan. “Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik,” ujar Budi.
Penting untuk digarisbawahi bahwa status Ustaz Khalid Basalamah dalam kasus ini adalah sebagai saksi. Artinya, belum ada indikasi keterlibatan langsung beliau dalam praktik korupsi. KPK memanggil Ustaz Khalid karena kepemilikannya atas biro travel umrah dan haji, Uhud Tour, yang dinilai memiliki informasi krusial untuk membantu penyidik membentuk konstruksi kasus secara menyeluruh. KPK berharap, sikap kooperatif yang ditunjukkan Ustaz Khalid dapat menjadi contoh bagi pihak-pihak lain yang nantinya juga akan dimintai keterangan, agar penanganan perkara terkait haji ini dapat berjalan efektif dan segera menemukan titik terang.
Mengurai Benang Kusut Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Pemanggilan Ustaz Khalid Basalamah ini tak lepas dari sorotan tajam terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Isu dugaan korupsi kuota haji telah mencuat ke permukaan setelah Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan. Kasus ini juga dilaporkan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Front Pemuda Anti-Korupsi pada 1 Agustus 2024, Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 31 Juli 2024, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat) pada 5 Agustus 2024, dan Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) pada 6 Agustus 2024.
Latar belakang kasus ini bermula dari penambahan kuota haji bagi Indonesia. Pada tahun 2024, Indonesia mendapatkan kuota haji terbesar dalam sejarah, yaitu 241.000 jemaah, naik 20.000 dari jumlah yang ditentukan sebelumnya. Kuota tambahan sebanyak 20.000 ini awalnya dialokasikan untuk jemaah haji reguler dan haji khusus, dengan pembagian proporsional. Namun, dalam perkembangannya, alokasi kuota tambahan tersebut berubah menjadi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler, yaitu masing-masing 10.000 jemaah. Perubahan ini, menurut Kemenag, disetujui oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 8 Januari 2024.
Namun, Pansus Angket Haji DPR RI merasa ada ketidaksesuaian pembagian kuota haji 2024 ini. Mereka mengendus adanya dugaan “cawe-cawe” atau praktik jual beli kuota haji. Meskipun Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, telah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai simulasi dan kajian terkait alokasi kuota tambahan, termasuk skema zonasi dan biaya, serta kondisi di Mina, kecurigaan publik tetap membayangi. Terlebih, mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, tidak pernah hadir dalam klarifikasi pansus.
Hingga saat ini, kasus dugaan korupsi kuota haji ini masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK terus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang diduga mengetahui rangkaian dan konstruksi perkara ini, termasuk dari internal Kemenag. Tujuan utama KPK adalah membuat terang penanganan perkara ini demi menjaga integritas penyelenggaraan ibadah haji yang sangat penting bagi umat Muslim Indonesia.
Uhud Tour: Bisnis Travel Haji dan Umrah yang Menjadi Sorotan Utama
Salah satu lini bisnis Ustaz Khalid Basalamah yang menjadi fokus utama perhatian KPK adalah Uhud Tour. Ini adalah biro perjalanan umrah dan haji yang didirikan oleh Ustaz Khalid sendiri. Dalam website resminya, Uhud Tour menegaskan motonya sebagai “Travel Umroh yang Insya Allah sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan bimbingan Ustaz Khalid Basalamah.”
Lokasi kantor Uhud Tour berada di Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebagai biro perjalanan ibadah, Uhud Tour menawarkan berbagai pilihan paket perjalanan, baik untuk umrah maupun haji. Untuk paket umrah, tersedia pilihan dari kelas Bronze, Gold, hingga Platinum, dengan kisaran harga yang cukup bervariasi, mulai dari Rp36 juta hingga Rp72 juta. Sementara itu, untuk paket haji khusus, Uhud Tour menawarkannya dengan biaya sekitar US$5 ribu atau setara Rp81 jutaan (kurs saat itu).
Keterlibatan Uhud Tour dalam penyelidikan KPK adalah karena biro travel ini merupakan salah satu penyedia layanan haji dan umrah. KPK perlu memahami bagaimana mekanisme distribusi kuota haji khusus ini bekerja di lapangan, dan informasi dari pihak travel seperti Uhud Tour dinilai sangat krusial. Dengan memintai keterangan dari pemilik dan pengelola travel, KPK berharap dapat mengurai benang merah dari dugaan penyelewengan dalam alokasi kuota haji khusus. Keterangan dari Uhud Tour diharapkan dapat menjadi bukti awal yang cukup untuk menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan menemukan titik terang dalam dugaan korupsi yang tengah diusut.
Jejak Kewirausahaan: Deretan Bisnis Lain Ustaz Khalid Basalamah
Di luar aktivitasnya sebagai pendakwah yang sangat produktif, Ustaz Khalid Basalamah juga dikenal sebagai seorang pengusaha ulung dengan berbagai lini bisnis yang mentereng. Profil kewirausahaan ini menambah dimensi lain pada sosok beliau dan menunjukkan bahwa Ustaz Khalid memiliki kemampuan manajerial serta visi bisnis yang luas. Berikut adalah deretan bisnis lain yang dimiliki atau terkait dengan Ustaz Khalid Basalamah:
-
PT Ajwad (Ajwad Resto): Ini adalah restoran yang menyajikan kuliner khas Timur Tengah. Ajwad Resto cukup populer dan berlokasi di kawasan Condet Raya, Jakarta, dikenal sebagai salah satu “gurita bisnis” dari sang pendakwah. Keberadaan restoran ini menunjukkan minat Ustaz Khalid dalam industri kuliner dan hospitality.
-
Penerbitan Buku Islami: Ustaz Khalid juga aktif di bidang penerbitan. Ia memiliki usaha percetakan dan distribusi buku-buku Islami. Salah satu karyanya yang terkenal adalah buku “Palestina yang Terlupakan” yang terbit pada tahun 2018. Bisnis ini sejalan dengan misi dakwahnya, yaitu menyebarkan ilmu dan pemahaman agama melalui media tulisan.
-
Usaha Syariah Lain: Lingkup bisnis syariah Ustaz Khalid cukup beragam. Selain penerbitan buku, ia juga terlibat dalam penjualan produk-produk syariah seperti kayu gaharu, suvenir Islami, fashion muslim melalui Ajwad Store, dan obat-obat herbal. Ini menunjukkan diversifikasi usahanya dalam memenuhi kebutuhan pasar yang berorientasi syariah.
-
Gazwah TV dan KHB Digital Studio: Di era digital ini, Ustaz Khalid juga merambah bisnis media. Ia memiliki Gazwah TV dan KHB Digital Studio yang berfokus pada produksi konten dakwah digital. Ini termasuk video kajian pendek, kajian panjang, serta dakwah dalam bentuk sinema pendek atau tayangan langsung. Platform ini sangat efektif dalam menjangkau jutaan pendengar melalui YouTube dan media sosial lainnya.
-
Mawaddah Indonesia: Bisnis ini bergerak di bidang biro jodoh dan Wedding Organizer (WO) berbasis syariah. Mawaddah Indonesia menawarkan layanan untuk memfasilitasi pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mencerminkan komitmen Ustaz Khalid dalam mendukung aspek kehidupan Islami secara menyeluruh.
-
Adha Farm: Merupakan usaha penyalur qurban dan akikah. Adha Farm menyediakan layanan untuk umat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah qurban atau akikah dengan cara yang praktis dan sesuai syariat.
-
KHB Properti: Selain berbagai bisnis di atas, Ustaz Khalid juga memiliki lini usaha di bidang properti dengan nama KHB Properti. Detail mengenai skala dan jenis properti yang dikelola tidak banyak disebutkan, namun ini menunjukkan diversifikasi investasinya di sektor riil.
-
Lembaga Filantropi (Yayasan Ats-Tsabat dan Sedekah Kreatif): Di samping bisnis komersial, Ustaz Khalid juga memiliki kontribusi besar di bidang sosial dan filantropi. Ia mendirikan Yayasan Ats-Tsabat di Jakarta Timur yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti pembinaan anak yatim, pembangunan sumur air bersih, program motor untuk dai, serta pemberian umrah gratis untuk dai pedalaman. Selain itu, ada juga lembaga filantropi bernama Sedekah Kreatif. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada kegiatan sosial kemasyarakatan.
-
Dewan Penasehat Syariah di RLA International Islamic Boarding School: Meskipun bukan bisnis dalam arti komersial, peran ini menunjukkan keterlibatan Ustaz Khalid dalam dunia pendidikan Islam, memberikan panduan syariah untuk lembaga pendidikan.
Deretan bisnis ini menggambarkan Ustaz Khalid Basalamah sebagai sosok yang tidak hanya berdakwah, tetapi juga aktif membangun ekonomi syariah. Keberagaman lini usaha ini menjadi bagian tak terpisahkan dari profilnya, meskipun hanya Uhud Tour yang menjadi fokus utama dalam penyelidikan KPK terkait kasus kuota haji.
Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Haji
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, setiap detail terkait pengelolaan haji haruslah bersih dari praktik penyelewengan. Kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan penyelenggara ibadah haji menjadi taruhannya.
KPK, melalui penyelidikan yang sedang berlangsung, berupaya keras untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik dugaan kejanggalan alokasi kuota haji 2024. Sikap kooperatif dari semua pihak yang dimintai keterangan, termasuk Ustaz Khalid Basalamah, sangat krusial untuk mempercepat proses ini. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak jemaah haji terlindungi dan tidak ada praktik kotor yang merugikan mereka.
Dampak dari kasus semacam ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan dan pemerintah. Oleh karena itu, penanganan yang tuntas dan transparan adalah kunci untuk mengembalikan integritas dan menjaga marwah ibadah haji.
Kesimpulan: Sebuah Refleksi atas Dinamika Haji dan Peran Publik Figur
Pemanggilan Ustaz Khalid Basalamah oleh KPK dalam konteks dugaan korupsi kuota haji 2024 memang menjadi sorotan utama. Artikel ini telah menjelaskan secara mendalam bahwa ini bisnis milik ustaz khalid basalamah yang membuatnya dipanggil kpk adalah Uhud Tour, biro travel haji dan umrah yang ia dirikan. Beliau dipanggil bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi yang keterangannya dianggap penting untuk membantu KPK mengurai mekanisme distribusi kuota haji khusus. Sikap kooperatif Ustaz Khalid selama pemeriksaan diharapkan dapat membantu penyidik dalam mengungkap kebenaran.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini sendiri merupakan isu kompleks yang melibatkan penambahan kuota haji dan dugaan penyelewengan dalam alokasinya, yang telah menjadi perhatian Pansus Angket Haji DPR RI dan berbagai elemen masyarakat. Meskipun kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka, ia menjadi pengingat penting akan perlunya integritas dan transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan ibadah.
Selain Uhud Tour, Ustaz Khalid Basalamah juga memiliki portofolio bisnis yang luas, mulai dari kuliner, penerbitan, media digital, hingga properti dan filantropi. Ini menunjukkan dimensi lain dari seorang pendakwah yang juga aktif sebagai seorang wirausahawan.
Pada akhirnya, apa yang terjadi dengan Ustaz Khalid Basalamah dan penyelidikan KPK ini adalah bagian dari upaya besar untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia bersih dari praktik korupsi. Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk terus mengawal proses ini, mendukung penegakan hukum, dan menuntut transparansi demi masa depan ibadah haji yang lebih baik dan bermartabat. Semoga kasus ini segera menemukan titik terang dan keadilan dapat ditegakkan.