Menguak Angka Pasti: Bagaimana Auditor BPKP Menjelaskan Perhitungan Kerugian Negara Rp 578 Miliar dalam Kasus Impor Gula

Fenomena kerugian keuangan negara seringkali menjadi topik yang hangat diperbincangkan publik, terutama ketika angka-angka fantastis muncul dalam kasus dugaan korupsi. Salah satu kasus yang baru-baru ini menyita perhatian adalah dugaan korupsi importasi gula yang disebut merugikan negara hingga Rp 578 miliar. Angka ini, yang dijelaskan secara rinci oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), memicu berbagai pertanyaan dan perdebatan, tidak hanya mengenai substansi perkaranya tetapi juga metodologi di balik penghitungan kerugian itu sendiri.

Artikel ini akan membawa Anda menyelami lebih dalam penjelasan BPKP terkait perhitungan kerugian negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 dalam kasus importasi gula. Kita akan mengupas tuntas metode yang digunakan, sumber-sumber kerugian, serta menyoroti perdebatan hukum dan isu transparansi yang menyertainya. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif dan jernih kepada masyarakat umum mengenai kompleksitas di balik angka-angka besar yang seringkali hanya menjadi headline berita.

Anatomi Kerugian Negara: Angka Rp 578 Miliar dalam Kasus Impor Gula

Kasus dugaan korupsi importasi gula periode 2015-2016 menyeret nama mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), Charles Sitorus, sebagai terdakwa. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, auditor BPKP, Chusnul Khotimah dan Kristianto, secara bergantian dihadirkan untuk memaparkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Angka Rp 578.105.411.622,47 ini, menurut BPKP, adalah kerugian yang bersifat nyata dan pasti. Namun, bagaimana angka sebesar itu bisa muncul? BPKP menjelaskan bahwa perhitungan ini didasarkan pada dua metode utama yang saling melengkapi, mencerminkan dua aspek berbeda dari potensi kerugian yang timbul akibat praktik korupsi dalam importasi gula.

Dua Pilar Utama Perhitungan Kerugian oleh BPKP

Auditor BPKP merinci dua metode yang digunakan untuk mengestimasi kerugian negara ini, yaitu:

1. Kemahalan Harga yang Dibayarkan PT PPI dalam Pengadaan Gula Kristal Putih (GKP):

   • Bagian kerugian ini terkait dengan penugasan stabilisasi harga dan operasi pasar (OP) gula.
   • Berdasarkan perhitungan BPKP, kerugian dari aspek ini mencapai Rp 194.718.181.818,19.
   • Angka ini diperoleh dari selisih antara nilai pembelian GKP oleh PT PPI (sekitar Rp 1,83 triliun) dengan nilai pembelian GKP yang seharusnya berdasarkan harga patokan petani (HPP) (sekitar Rp 1,63 triliun).
   • Asumsi yang digunakan adalah jika pembelian dilakukan sesuai HPP, maka ada penghematan yang bisa dilakukan, dan selisihnya dianggap sebagai kemahalan harga.

2. Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI):

   • Porsi kerugian terbesar berasal dari aspek ini, yaitu sebesar Rp 383.387.229.804,28.
   • Kerugian ini muncul karena adanya dugaan impor gula kristal mentah (GKM) yang diolah menjadi GKP, padahal perusahaan pengimpor disebut tidak berhak mengolah GKM menjadi GKP.
   • Dalam dakwaan, disebutkan bahwa Tom Lembong menyetujui impor gula tanpa rapat koordinasi antar-kementerian dan tanpa rekomendasi Menteri Perindustrian, serta menunjuk Induk Koperasi Kartika (Imkopkar), Inkoppol, Puskopol, serta SKKP TNI/Polri, bukan BUMN, untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula.
   • BPKP mengidentifikasi adanya potensi pendapatan negara yang hilang dari selisih bea masuk dan PDRI antara GKP dan GKM yang seharusnya dibayarkan. Ini mengindikasikan adanya praktik yang tidak sesuai prosedur yang menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan.

Total dari kedua komponen ini, yaitu Rp 194,7 miliar ditambah Rp 383,3 miliar, menghasilkan angka keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47.

Perdebatan dan Sorotan Terhadap Metodologi Perhitungan

Meskipun BPKP telah memaparkan secara rinci metode dan angka kerugian, perhitungan ini tidak luput dari kritik dan perdebatan, terutama dari pihak terdakwa dan para ahli hukum. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan adalah:

1. Isu Independensi dan Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara

Salah satu perdebatan fundamental dalam kasus korupsi di Indonesia adalah siapa yang sesungguhnya berwenang dan paling independen untuk menghitung kerugian negara.

• BPKP vs. BPK: Banyak pihak, termasuk Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita, berpendapat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menghitung kerugian negara, sesuai amanat UUD 1945.
• Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4/2016: SEMA ini secara eksplisit menegaskan posisi hukum BPK sebagai lembaga penghitung kerugian negara. Meskipun BPKP tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, SEMA ini menyatakan BPKP tidak berwenang mendeklarasikan adanya kerugian keuangan negara. Ini memunculkan pertanyaan tentang validitas audit BPKP sebagai dasar penetapan kerugian dalam kasus pidana korupsi.
• Peran Akuntan Publik (AP): Beberapa ahli juga mengusulkan Akuntan Publik (AP) sebagai alternatif yang lebih independen, mengingat AP tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak memperoleh penghasilan dari APBN.

Perdebatan ini bukan semata tentang kemampuan teknis, tetapi lebih pada prinsip independensi dan kepastian hukum. Keadilan dalam persidangan diharapkan dapat tercapai jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki konflik kepentingan.

2. Prinsip “Kerugian Negara Nyata dan Pasti”

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiil. Konsekuensinya, pembuktian kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti, bukan hanya potensi atau asumsi.

• Kritik Terhadap Asumsi: Pihak kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, dan beberapa ahli, menilai bahwa perhitungan BPKP masih mengandung asumsi atau judgment yang tidak sepenuhnya mencerminkan kerugian aktual. Misalnya, penggunaan HPP sebagai pembanding harga beli gula oleh PT PPI dianggap sumir, karena HPP adalah harga terendah di tingkat petani, yang berbeda dengan harga jual dari produsen ke PT PPI yang mungkin mempertimbangkan keuntungan bisnis.
• Kasus Bambang Hero sebagai Analogi: Dalam kasus korupsi timah yang melibatkan kerugian lingkungan, perhitungan kerugian juga sempat menjadi polemik. Ahli yang ditunjuk, Bambang Hero Saharjo, sempat dipolisikan karena dianggap tidak kompeten dan metodenya tidak jelas, bahkan BPKP sendiri hanya mengadopsi hitungan tersebut tanpa verifikasi mendalam. Ini menunjukkan bahwa isu metodologi dan kompetensi dalam penghitungan kerugian negara bukan hal baru dan seringkali menjadi celah perdebatan.

3. Transparansi dan Akses Dokumen Audit

Pihak terdakwa dan penasihat hukumnya berulang kali menuntut penyerahan salinan laporan audit BPKP yang menjadi dasar dakwaan. Pakar hukum keuangan negara dari FHUI, Dian Puji Nugraha Simatupang, menegaskan bahwa penyerahan hasil audit BPKP kepada pihak terdakwa adalah krusial dan merupakan hak terdakwa untuk menguji kebenaran perhitungan tersebut di persidangan.

• Hak Terdakwa: Pasal 1 angka 9 KUHAP juncto Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 72 KUHAP menjamin hak terdakwa dan penasihat hukum untuk mengakses dokumen relevan dalam pembelaan.
• Waktu Audit yang Dipertanyakan: Tom Lembong sendiri mengaku terkejut karena baru diperiksa BPKP setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama tiga bulan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang profesionalisme proses penyidikan, karena idealnya kerugian negara sudah terbukti sebelum penetapan tersangka.
• Perintah Hakim: Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta bahkan telah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyerahkan salinan audit BPKP kepada pihak Tom Lembong, menekankan pentingnya dokumen tersebut sebagai bahan pembelaan.

Keterbukaan akses terhadap dokumen audit ini sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan, sehingga publik dapat menilai objektivitas dari angka kerugian yang diklaim.

4. Kemampuan Finansial PT PPI

Dalam persidangan, auditor BPKP Kristianto juga memaparkan temuan bahwa PT PPI secara finansial tidak mampu membiayai transaksi pengadaan gula sebesar itu secara mandiri tanpa adanya jaminan dari pemerintah.

• Ketergantungan pada Pemerintah: Kristianto menyebutkan bahwa cash flow PT PPI tidak mencukupi, dan perusahaan hanya bisa menjalankan tugas importasi karena adanya jaminan dari pemerintah.
• Implikasi Terhadap Kerugian: Temuan ini menjadi sorotan hakim karena dapat memengaruhi penghitungan potensi kerugian negara. Jika PT PPI tidak memiliki kemampuan finansial, apakah kerugian yang terjadi sepenuhnya merupakan akibat tindak pidana, atau ada bagian yang merupakan konsekuensi dari penugasan pemerintah yang tidak diiringi dukungan finansial memadai? Hal ini menambah lapisan kompleksitas dalam menilai actual loss.

Implikasi dan Harapan Transparansi dalam Proses Hukum

Penjelasan BPKP mengenai perhitungan kerugian negara Rp 578 miliar dalam kasus impor gula ini adalah langkah penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun, seperti yang terlihat dari berbagai sorotan dan perdebatan, proses penghitungan kerugian negara ini bukanlah hal yang sederhana dan kerap menimbulkan polemik.

• Pentingnya Kualitas Audit: Kualitas audit yang dihasilkan oleh lembaga pemeriksa keuangan memiliki dampak langsung pada keadilan dan kepastian hukum. Audit harus didasarkan pada data yang kuat, metode yang transparan, dan asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.
• Peran Pengadilan: Pengadilan memiliki peran krusial dalam menguji validitas dan objektivitas hasil audit. Dengan membuka ruang bagi perdebatan metodologi dan data, pengadilan dapat memastikan bahwa penetapan kerugian negara benar-benar berdasarkan fakta yang “nyata dan pasti”.
• Kepercayaan Publik: Transparansi dalam seluruh proses, mulai dari penyidikan hingga persidangan, adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penyerahan dokumen audit yang relevan dan penjelasan yang komprehensif kepada semua pihak yang berkepentingan akan membantu menghilangkan keraguan dan spekulasi yang mungkin muncul.

Kasus importasi gula dengan angka kerugian Rp 578 miliar ini menjadi cerminan bagaimana kompleksitas sebuah kasus korupsi tidak hanya terletak pada pembuktian unsur pidananya, tetapi juga pada detail perhitungan finansial yang menjadi dasarnya. Harapannya, melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel, kebenaran sejati dapat terungkap, dan keadilan dapat ditegakkan demi kepentingan negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Mari Berdiskusi: Apa pandangan Anda mengenai metode perhitungan kerugian negara dalam kasus ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah!