Yogyakarta, zekriansyah.com – Kabar terbaru datang dari kondisi keuangan negara kita. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diprediksi akan mengalami defisit yang lebih besar dari perkiraan awal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah mengajukan permohonan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan sisa dana kas negara atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024.
Ilustrasi: Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan anggota DPR untuk membahas penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 85,6 triliun demi mengatasi pelebaran defisit APBN 2025.
Mengapa defisit ini melebar? Apa itu SAL, dan kenapa penggunaannya penting bagi keuangan kita semua? Artikel ini akan menjelaskan secara gamblang agar Anda, sebagai masyarakat umum, bisa memahami bagaimana pemerintah mengelola uang negara, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga ketersediaan lapangan kerja. Yuk, kita bedah bersama!
Apa Itu Defisit APBN dan Mengapa Angkanya Melebar?
Singkatnya, defisit APBN terjadi ketika pengeluaran pemerintah (belanja negara) lebih besar daripada pemasukan (penerimaan negara). Ibaratnya, dompet kita lebih banyak keluar uang daripada yang masuk.
Awalnya, defisit APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp 616,2 triliun, atau setara dengan 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau total kekayaan negara. Namun, proyeksi terbaru menunjukkan defisit ini bisa melebar hingga Rp 662 triliun, atau 2,78 persen dari PDB.
Meski angkanya naik, Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit ini masih dalam batas aman, yaitu di bawah 3 persen dari PDB. Angka 3 persen ini adalah batas maksimal yang diizinkan oleh undang-undang untuk menjaga kesehatan fiskal negara.
Sri Mulyani Ajukan Penggunaan Dana Cadangan (SAL) Rp 85,6 Triliun
Untuk menekan agar defisit yang melebar ini tidak sepenuhnya ditutup dengan utang baru, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024.
Apa itu SAL?
SAL adalah sisa dana kas negara yang tidak terpakai atau melebihi target pada tahun anggaran sebelumnya. Anggap saja ini sebagai “dana cadangan” atau “tabungan” pemerintah yang berasal dari surplus anggaran atau dana yang belum dibelanjakan.
Dari total SAL tahun 2024 yang mencapai Rp 457,5 triliun, pemerintah berencana menggunakan sebesar Rp 85,6 triliun untuk menambal defisit APBN 2025.
“Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan kas yang ada,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa, 1 Juli 2025.
Langkah ini diambil agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau utang baru yang bisa menambah beban keuangan negara di masa depan.
Biang Kerok di Balik Melebarnya Defisit APBN 2025
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan defisit APBN 2025 ini membengkak, yaitu:
1. Penerimaan Negara yang Loyo
Pemerintah memperkirakan penerimaan negara tahun ini hanya akan mencapai Rp 2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target awal. Ini disebabkan oleh beberapa hal:
- Batalnya Kenaikan PPN: Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tidak jadi diterapkan. Hal ini menyebabkan potensi pendapatan pajak negara berkurang sekitar Rp 71 triliun.
- Dividen BUMN Dialihkan: Dana dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seharusnya masuk ke kas negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) kini dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pengalihan ini menyebabkan penerimaan negara “kehilangan” sekitar Rp 80 triliun.
- Harga Minyak Mentah Melemah: Penurunan harga minyak mentah dunia (ICP) juga berdampak pada penerimaan negara dari sektor migas.
- Sistem Perpajakan Belum Stabil: Implementasi sistem perpajakan baru, Coretax, dinilai belum memiliki pondasi infrastruktur dan sumber daya manusia yang kokoh, sehingga memperlambat intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
Berikut perkiraan realisasi penerimaan negara:
- Pajak: Rp 2.076,9 triliun (94,9% dari target)
- Bea dan Cukai: Rp 310,4 triliun (102,9% dari target, ini yang melebihi target!)
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 477,2 triliun (92,9% dari target)
2. Belanja Negara yang Meningkat
Di sisi lain, belanja negara justru mengalami peningkatan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Pemerintah memperkirakan belanja negara hingga akhir tahun mencapai Rp 3.527 triliun.
Peningkatan belanja ini terutama dialokasikan untuk program-program prioritas, di antaranya:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Ini adalah salah satu program utama yang membutuhkan alokasi dana besar.
- Program Sekolah Rakyat: Dukungan untuk sektor pendidikan.
- Penguatan Ketahanan Pangan: Penting untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
- Sektor Prioritas Lain: Seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, dukungan UMKM, pertahanan, dan investasi.
Sorotan DPR dan Penjelasan Pemerintah
Pelebaran defisit ini tentu saja menuai sorotan dari DPR RI. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie OFP, mengkritik mengapa defisit melebar dan mempertanyakan kejelasan narasi penghematan anggaran yang sebelumnya digaungkan pemerintah. Ia juga menyoroti pembukaan blokir anggaran senilai Rp 134,9 triliun oleh Menteri Keuangan.
Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menjelaskan bahwa adanya program-program prioritas baru dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang membutuhkan dana besar (sekitar Rp 300 triliun). Untuk menjaga agar defisit tidak jebol lebih jauh, pemerintah memang melakukan efisiensi, namun kemudian ada penyesuaian untuk mengakomodasi program-program baru tersebut. Ia juga menegaskan bahwa setiap pembukaan blokir anggaran sudah melalui mekanisme yang sah dan tercatat.
Kesimpulan
Defisit APBN 2025 yang melebar menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Dengan proyeksi pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan, langkah menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menjadi pilihan strategis untuk mengurangi ketergantungan pada utang baru.
Ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya keras menyeimbangkan kebutuhan belanja untuk program-program prioritas, terutama yang terkait dengan kesejahteraan rakyat seperti makan bergizi gratis, di tengah tantangan penerimaan negara yang tidak sesuai target. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk terus memahami dan mengawal kebijakan fiskal ini, karena setiap rupiah anggaran negara adalah uang kita semua yang harus dikelola secara bijak dan transparan.