Yogyakarta, zekriansyah.com – Belakangan ini, dunia politik di Bangka Belitung sedang ramai dengan kabar mengejutkan. Sosok Wakil Gubernur Hellyana menjadi sorotan publik terkait dugaan penggunaan ijazah S1 yang terindikasi palsu. Tentu saja, isu ini langsung memicu berbagai reaksi, mulai dari kekecewaan Gubernur hingga penyelidikan oleh pihak kepolisian. Mengapa ijazah seorang pejabat publik bisa terindikasi palsu? Mari kita selami lebih dalam fakta-fakta yang terungkap di balik kasus ini.
Wakil Gubernur Babel diperiksa terkait dugaan ijazah palsu dari Universitas Azzahra, kasus ini terus didalami oleh pihak kepolisian.
Membaca artikel ini akan membantu Anda memahami kronologi, temuan tim investigasi, serta langkah-langkah hukum yang sedang berjalan. Ini penting agar kita semua bisa melihat gambaran utuh dan tidak hanya terbawa rumor semata.
Awal Mula Terkuaknya Dugaan Ijazah Palsu
Kecurigaan terhadap keaslian ijazah S1 Hellyana ini bukanlah isapan jempol belaka. Kisah ini bermula dari laporan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Hidayat Arsani membentuk tim investigasi khusus yang dipimpin oleh Pj Sekda Bangka Belitung, Ferry Afrianto.
Pada Senin, 14 Juli 2025, hasil investigasi tim tersebut akhirnya diungkapkan. Temuan awal menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa ijazah Sarjana Hukum (S1) Hellyana dari Universitas Azzahra tidak sah. Gubernur Hidayat Arsani sendiri mengaku sangat kecewa dengan temuan ini, meskipun ia menegaskan bahwa penentuan keaslian ijazah adalah ranah kepolisian.
Fakta-Fakta Mengejutkan dari Hasil Investigasi
Tim investigasi tidak bekerja tanpa dasar. Mereka mengumpulkan berbagai bukti dan data dari sumber-sumber resmi, termasuk pihak kampus dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Berikut adalah beberapa temuan kunci yang membuat ijazah Wakil Gubernur Babel terindikasi palsu:
- Tidak Terdaftar sebagai Lulusan: Mantan Rektor Universitas Azzahra, Syamsu A. Mukka, melalui surat yang ditandatangani pada 5 Juni 2025, menyatakan bahwa nama Hellyana tidak terdaftar dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 097/SK/R/UAZAHRA/IV/2012 tertanggal 27 April 2012 mengenai daftar lulusan tahun akademik 2011-2012.
- Status Mahasiswa: Mengundurkan Diri: Berdasarkan pengecekan data di PDDikti dengan NIM 2011217216, Hellyana memang terdaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Azzahra pada semester genap 2012 (3 April 2013). Namun, status terakhir yang dilaporkan oleh Universitas Azzahra adalah “mengajukan pengunduran diri” pada semester ganjil tahun akademik 2014/2015. Ini berarti ia tidak menyelesaikan studinya dan tidak berhak mendapatkan gelar sarjana.
- Tanda Tangan Rektor Berbeda: Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Azzahra, Sulhan, yang kini menjadi kuasa hukum rektorat, juga menegaskan bahwa tidak ada bukti-bukti kegiatan akademik Hellyana di kampus (KRS, KHS, bukti pembayaran). Yang lebih mencengangkan, tanda tangan rektor yang tercantum di ijazah Hellyana berbeda dengan spesimen tanda tangan asli rektor.
- Kampus Sudah Tutup: Universitas Azzahra sendiri telah dicabut izinnya oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 27 Mei 2024, semakin memperumit validitas ijazah yang dikeluarkan.
Bagaimana dengan Pencalonan Pilkada 2024?
Melihat adanya dugaan ijazah palsu ini, banyak yang bertanya-tanya, bagaimana Hellyana bisa lolos verifikasi saat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur di Pilkada 2024?
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bangka Belitung, Husin, memberikan klarifikasi penting. Ia menegaskan bahwa saat pendaftaran Pilkada 2024, Hellyana melampirkan dan ditetapkan dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA).
Husin menjelaskan:
“Ketika proses verifikasi, (ijazah S1) tidak bisa digunakan sebagai sebuah syarat (pencalonan). Unsurnya tidak terpenuhi, maka kita tetapkan dengan ijazah SMA.”
Ini berarti, KPU Babel telah menolak penggunaan ijazah S1 Hellyana karena tidak memenuhi syarat, dan pencalonannya sah menggunakan ijazah SMA yang memang menjadi syarat minimal pendidikan untuk kepala daerah.
Langkah Hukum dan Potensi Jeratan Pidana
Kasus ini kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, khususnya Polda Bangka Belitung. Gubernur Hidayat Arsani telah berkomunikasi dengan Kapolda dan akan bersurat resmi kepada Hellyana terkait hasil temuan tim investigasi.
Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung Kombes Fauzan Sukmawansyah menyatakan bahwa kasus ini bermula dari aduan dua mahasiswa terkait titel sarjana hukum Hellyana. Pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan telah memeriksa beberapa saksi, termasuk pihak kampus.
Jika nantinya terbukti melakukan pemalsuan ijazah, Hellyana dapat dijerat dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Hingga berita ini diturunkan, Hellyana sendiri enggan memberikan komentar terkait dugaan ini.
Kesimpulan: Transparansi dan Akuntabilitas Adalah Kunci
Kasus dugaan ijazah Wakil Gubernur Babel terindikasi palsu ternyata membawa pelajaran penting tentang integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Meskipun Hellyana mencalonkan diri dengan ijazah SMA saat Pilkada 2024, isu terkait ijazah S1-nya tetap menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah menunjukkan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan ini dengan membentuk tim investigasi dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Mari kita terus ikuti perkembangan kasus ini dan berharap proses hukum berjalan transparan dan seadil-adilnya. Karena pada akhirnya, akuntabilitas para pejabat publik adalah pondasi penting bagi pembangunan daerah yang jujur dan berintegritas.